Home / Sederet manfaat hadirnya daftar positif investasi Indonesia

Sederet manfaat hadirnya daftar positif investasi Indonesia

Warta.top – Pemerintah terus melakukan reformasi struktural untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, melalui UU Cipta Kerja. Undang-undang tersebut berisi tentang penetapan Daftar Penanaman Modal Positif (DPI). Ketentuan DPI diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal. Peraturan tersebut akan berlaku mulai 4 Maret 2021.

Perpres 10/2021, jika dunia usaha ingin terus memperbaiki iklim investasi, maka para pelaku usaha dalam dan luar negeri yang berminat menanamkan modalnya di dalam negeri, perlu menyiapkan tempat agar bisa tumbuh lebih kuat lagi, kata Menkeu. Sri Mulyani Indrawati, dalam Percepatan Memajukan Indonesia Melalui Investasi dan Insentif Fiskal, Kamis (1/4).

Ia mengatakan, sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi, reformasi investasi perlu dilakukan. Oleh karena itu, melalui Perpres 10/2021 pemerintah telah menghapus paradigma ketentuan Daftar Penanaman Modal Negatif (DNI) sebagaimana diatur dalam peraturan sebelumnya.

Menurut dia, dalam daftar positif investasi, pemerintah memberikan dukungan untuk pengembangan bidang usaha prioritas yang terdiri dari 245 bidang usaha. Bidang usaha prioritas tersebut meliputi proyek strategis nasional (PSN), padat karya, padat modal, teknologi tinggi, industri pionir, orientasi ekspor, dan orientasi pembangunan. dan penelitian dan inovasi.

“Kenapa spesifik bidangnya? Karena Indonesia lemah di bidang inovasi, teknologi, daya saing dan produktivitas serta ketenagakerjaan. Jadi perlu ditingkatkan sehingga kita hubungkan dengan ide-ide permodalan baru dan memberikan dukungan melalui insentif fiskal dan nonfiskal, ” dia berkata.

Lanjut

Selain itu, investor yang berinvestasi di sektor prioritas dapat memperoleh insentif fiskal dan nonfiskal. Dari sisi fiskal, fasilitas yang diberikan antara lain tax holiday, tax allowance, tunjangan investasi, pengawasan, dan pembebasan bea masuk.

Sedangkan dukungan nonfiskal diberikan dalam bentuk kemudahan perizinan usaha, penyediaan infrastruktur pendukung, jaminan ketersediaan bahan baku, keimigrasian, ketenagakerjaan, dan kemudahan lainnya.

“Kami membuka potensi tersebut. Masyarakat perlu mendapat kemudahan dalam berusaha di berbagai sektor, jika sekarang semuanya terbuka, kecuali yang dalam hal ini ditentukan oleh pemerintah,” ujarnya.

Ia menambahkan, selain fasilitas fiskal yang diatur dalam Perpres 10/2021, pihak berwenang juga memberikan bauran insentif fiskal lainnya untuk mendorong investasi, seperti fasilitas pajak penghasilan (PPh), bea cukai, pajak pertambahan nilai (PPN), dan fasilitas fiskal khusus lainnya bagi pelaku usaha yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

Perpres 10/2021 dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia, seperti terkait kualitas sumber daya manusia (SDM). Investor dapat menggunakan fasilitas pajak superdeduksi untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja mereka. Namun hal tersebut tidak menambah biaya, karena biaya peningkatan sumber daya manusia dapat dikurangi dari pajak.

[bim]

Baca juga:
Sampai Maret, 84 Wajib Pajak Menerima Tax Holiday Senilai Rp1.263 T
Konsumsi dan Investasi Bernoda, Perekonomian Indonesia Disebut Terjebak dalam Lingkaran Setan
Menteri Sri Mulyani Ungkap Penyebab Kemudahan Indonesia Stagnan dalam 3 Tahun Terakhir
Investasi Dianggap Menjadi Solusi Tepat Untuk Memperbesar Lapangan Kerja
Peresmian tol Kunciran-Cengkareng, Jokowi meminta pemerintah daerah menarik lebih banyak investor
Beri Kemudahan Investor, Kemendag Lengkapi 2 Peraturan Derivatif UU Cipta Kerja
Kehadiran LPI diharapkan dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia

.


Source link

Check Also

Persaingan Perebutan Gelar Top Scorer Piala Menpora 2021: Bisakah Assanur Rijal Diganti?

Warta.top – Bola.com, Jakarta – Piala Menpora 2021 hampir selesai. Empat tim sudah memastikan diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *