Home / Penjelasan Lengkap Kepala BPKH Tentang Dana Haji Tidak Digunakan Untuk Infrastruktur

Penjelasan Lengkap Kepala BPKH Tentang Dana Haji Tidak Digunakan Untuk Infrastruktur

Warta.top – Kepala Badan Pelaksana Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), Anggito Abimanyu membeberkan fakta terkait dana haji terkait absennya jemaah haji Indonesia pada 2021.

Saat ini, beredar informasi yang tidak benar beredar di masyarakat terkait dana haji. Pertama, terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji 1442H/2021 yang dikaitkan dengan alasan finansial, Anggito tegas menegaskan informasi tersebut salah.

“Alasan utamanya adalah kesehatan, keselamatan dan keamanan jemaah haji sesuai dengan SK Menteri Agama/KMA 660/2021,” kata Anggito di Jakarta dikutip Kamis (10/6).

Anggito juga membantah pembatalan tersebut terkait tunggakan pemerintah Indonesia terkait pembayaran jasa atau akomodasi di Arab Saudi.

“Tidak, dalam Laporan Keuangan (LK) BPKH sampai dengan LK 2020 tidak ada catatan utang kewajiban BPKH kepada penyelenggara jasa haji di Arab Saudi. Semua itu tercantum dalam Laporan Keuangan BPKH (2019 diaudit dan 2020 tidak diedit). ),” dia berkata.

Terkait isu BPKH mengalami kesulitan keuangan dan kegagalan investasi, Anggito juga tidak memastikan. Menurutnya, saat ini BPKH dalam kondisi sangat sehat. Sebagai catatan, pada 2020 BPKH mencatatkan surplus keuangan lebih dari Rp5 triliun dan dana kelolaan tumbuh lebih dari 15 persen. Semua itu juga tercatat dalam Laporan Keuangan BPKH 2020 (BPKH Tidak Diaudit).

Ia juga menambahkan, investasi BPKH tidak dialokasikan untuk pembiayaan infrastruktur. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang jenis instrumen investasi yang dilakukan oleh BPKH salah satunya adalah instrumen investasi langsung. Tidak ada investasi langsung untuk pembiayaan infrastruktur.

“Sebagian besar investasi BPKH adalah pada instrumen surat berharga syariah yang dilaksanakan dan dijamin oleh pemerintah Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara. Seluruh penyertaan BPKH dilakukan melalui instrumen syariah dengan tujuan untuk mengoptimalkan nilai manfaat. untuk kepentingan jemaah haji dan secara konsisten menjaga likuiditas dana haji untuk penyelenggaraan haji setiap tahunnya,” ujarnya.

Anggito juga menegaskan tidak ada fatwa MUI terkait investasi infrastruktur BPKH. “Yang ada adalah Fatwa Ijtima Ulama 2012 tentang Pengembangan Dana Haji pada Instrumen Perbankan Syariah dan Sukuk,” jelasnya.

Hasil Ijtima Ulama Tahun 2012 Tentang Status Kepemilikan Dana Simpanan BPIH yang Masuk Daftar Tunggu Poin C angka 1 berbunyi:

“Dana titipan BPIH bagi calon haji yang masuk dalam daftar tunggu di rekening Menteri Agama, dapat dialokasikan untuk hal-hal yang produktif (menguntungkan), termasuk penempatan di perbankan syariah atau investasi dalam bentuk sukuk.”

Izin kepada Pemilik Dana

BPKH juga selalu memberikan izin kepada pemilik dana saat melakukan investasi. Izin tersebut berupa surat kuasa (akad wakalah) dari jemaah haji kepada BPKH selaku kuasa hukum jemaah untuk menerima titipan, mengembangkan dan memanfaatkannya untuk kebutuhan jemaah haji dalam perjalanan haji.

Untuk keamanan, BPKH memastikan dana haji di Bank Umum Syariah telah dijamin oleh LPS. “Dana haji milik jemaah dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan sehingga terhindar dari wanprestasi sesuai Surat LPS nomor S-001/DK01/15 Januari 2020.”

Tidak hanya itu, dana haji juga telah diaudit oleh BPK sebagaimana tertuang dalam LK BPKH 2018 & 2019 dengan opini WTP. “Untuk LK BPKH 2020 masih dalam proses audit oleh BPK,” ujarnya.

Terakhir, ia juga menegaskan bahwa dana tangguhan Jamaah Haji akan diuntungkan oleh BPKH. “Jamaah mendapatkan nilai manfaat dari dana lunas tahun 2020 dan 2021. Ini bisa dicek di VA.BPKH.GO.ID terkait alokasi dana ke Virtual account,” pungkasnya.

[idr]

.


Source link

Check Also

League 1: PSIS Incar Diogo Campos Lengkapi Kuota Pemain Asing

Warta.top – Bola.com, Semarang – Pemain asing PSIS Semarang segera bergegas mengejar rekan-rekannya yang telah …

Leave a Reply