Home / Mulai hari ini, ada 29 jenis mobil yang bebas pajak

Mulai hari ini, ada 29 jenis mobil yang bebas pajak

Warta.top – Pemerintah telah memperluas kebijakan pelonggaran Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Ditanggung Pemerintah (PPnBM-DTP) untuk kendaraan berkapasitas mesin 2.500 cc yang berlaku efektif 1 April 2021. Hal ini untuk mendorong penjualan produksi dalam negeri bermesin roda empat produksi dalam negeri. kendaraan (KBM-R4).

Awalnya, relaksasi ditujukan untuk kendaraan roda empat dengan kapasitas mesin hingga 1.500 cc.

Melalui perluasan ini, kini ada 29 jenis mobil yang bisa memanfaatkan potongan harga PPnBM. Dari awal baru 21 jenis, kata Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita melalui keterangan resmi, di Jakarta, Senin. Jakarta, Jumat (2/4).

Varian kendaraan tersebut diproduksi oleh enam perusahaan industri otomotif di Indonesia yaitu PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia, PT Astra Daihatsu Motor, PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia, PT Honda Prospect Motor, PT Suzuki Motor Indonesia, dan PT SGMW Motor Indonesia.

Jenis kendaraan bermotor yang mendapatkan fasilitas tersebut disebutkan dalam Keputusan Menteri Perindustrian (Kepmenperin) Nomor 839 Tahun 2021 tentang Kendaraan Bermotor Dengan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk penyerahan Barang Kena Pajak Mewah yang menjadi tanggungan pemerintah dalam bentuk Fiskal. Tahun 2021.

Peraturan Menteri tersebut bertujuan untuk menetapkan kendaraan bermotor yang dapat memperoleh fasilitas PPnBM ditanggung oleh pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 31 Tahun 2021, “kata Menteri Perindustrian.

Menurut Menperin, jenis KBM-R4 yang bisa mendapatkan insentif DTP PPnBM harus memenuhi kandungan komponen buatan dalam negeri. Peraturan Menteri tersebut menyebutkan ada 115 jenis komponen yang bisa dimasukkan dalam penghitungan kandungan lokal.

“Perusahaan industri yang memproduksi kendaraan bermotor dan produknya mendapatkan kelonggaran PPnBM harus menyerahkan rencana pembelian (pembelian dalam negeri) kepada Kementerian Perindustrian, serta menyampaikan pernyataan penggunaan dana hasil pembelian lokal dalam kegiatan produksi,” imbuhnya.

Selain itu, perusahaan industri juga wajib menyampaikan faktur pajak sesuai ketentuan perundang-undangan, laporan realisasi PPnBM ditanggung pemerintah, dan kinerja penjualan triwulanan.

“Kementerian Perindustrian melalui Direktorat Jenderal Logam, Mesin, Alat Angkutan dan Elektronika juga akan mengawasi dan mengevaluasi realisasi rencana pembelian dalam negeri,” lanjutnya.

Menperin mengatakan, pelaksanaan monitoring dan evaluasi akan dilakukan dengan melibatkan lembaga verifikasi independen yang ditunjuk.

“Jika ada perusahaan industri yang tidak melakukan pembelian dalam negeri maka akan dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” jelasnya.

Dengan ditetapkannya Kepmenperin Nomor 839 Tahun 2021, peraturan sebelumnya yaitu Kepmenperin 169/2021 tentang pelonggaran PPnBM DTP dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

“Kebijakan baru ini diharapkan dapat mempercepat pemulihan perekonomian nasional,” ucapnya. [rnd]

.


Source link

Check Also

Persaingan Perebutan Gelar Top Scorer Piala Menpora 2021: Bisakah Assanur Rijal Diganti?

Warta.top – Bola.com, Jakarta – Piala Menpora 2021 hampir selesai. Empat tim sudah memastikan diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *