Home / Menaker: Peserta JKP yang di-PHK berhak mendapatkan tiga manfaat

Menaker: Peserta JKP yang di-PHK berhak mendapatkan tiga manfaat

Warta.top – Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah menjelaskan, program Jaminan Kehilangan Kerja (JKP) bagi pekerja / buruh terdampak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI dan Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4) di Jakarta.

Menteri Ketenagakerjaan mengatakan, pekerja yang mengikuti program JKP, kemudian di-PHK, berhak atas tiga tunjangan, yakni uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan mengikuti pelatihan kerja.

“Manfaat bagi pekerja FOTO dalam program JKP adalah uang tunai, yang rinciannya 45% dari gaji 3 bulan pertama, dan 25% gaji 3 bulan ke depan, dan diberikan maksimal 6 bulan,” kata Menaker Ida.

Manfaat lainnya adalah akses informasi pasar kerja juga akan diberikan dalam bentuk layanan informasi pasar kerja dan / atau bimbingan kerja dan dilakukan oleh asisten kerja atau antar petugas.

Manfaat ketiga, pelatihan kerja berupa pelatihan berbasis kompetensi yang dilaksanakan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan perusahaan.

Persyaratan peserta program JKP, kata Menaker Ida, adalah warga negara Indonesia yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai tahapan kepesertaan dalam Perpres Nomor 109 Tahun 2013, yaitu untuk usaha besar dan menengah, termasuk dalam Program JKN, JKK, JHT, JP dan JKM. Kemudian untuk usaha kecil dan mikro minimal mengikuti program JKN, JKK, JHT, dan JKM

Syarat lainnya adalah Anda belum berusia 54 tahun, dan memiliki hubungan kerja dengan pengusaha, baik kapasitasnya Perjanjian Kerja Waktu Tetap (PKWT) maupun Perjanjian Kerja Waktu Tidak Terbatas (PKWTT), ”kata Ida.

Sumber pendanaan dari JKP adalah kontribusi pemerintah pusat sebesar 0,22%, sumber pendanaan untuk rekomposisi Premi Jaminan Kecelakaan Kerja 0,14% dan Jaminan Kematian 0,10%. Ketentuan dasar penghitungan gaji adalah gaji yang dilaporkan ke BPJS dengan batasan gaji 5 juta rupiah.

Ida juga menjelaskan mengenai penerima program JKP yang diatur yaitu pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja (Pasal 154A UU No.11 Tahun 2020), pekerja yang ingin bekerja kembali dan pekerja yang memiliki iuran minimal. jangka waktu 12 bulan dalam 24 bulan. serta membayar iuran selama 6 bulan berturut-turut sebelum melakukan PHK.

Namun hal ini tidak berlaku untuk alasan pemberhentian karena mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, dan meninggal dunia. Dalam kesempatan tersebut, Menaker Ida juga menjelaskan bahwa pihaknya terus mematangkan pelaksanaan program JKP dengan menyusun Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) yang merupakan turunan dari Peraturan Pemerintah tersebut. 37 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.

“Dalam persiapan pelaksanaan program JKP, Kementerian Ketenagakerjaan telah menyusun peraturan berupa Permenaker, kemudian membangun sistem yang mengintegrasikan Sistem Ketenagakerjaan dengan Sistem Ketenagakerjaan BPJS serta integrasi data kepesertaan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Kementerian Koordinator PMK. Kami juga terus melakukan sosialisasi kepada seluruh pemangku kepentingan terkait, ”kata Menaker Ida. [hrs]

.


Source link

Check Also

Persaingan Perebutan Gelar Top Scorer Piala Menpora 2021: Bisakah Assanur Rijal Diganti?

Warta.top – Bola.com, Jakarta – Piala Menpora 2021 hampir selesai. Empat tim sudah memastikan diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *