Home / Kemenkop UKM Dorong Percepatan Penerapan PP No 7/2021 Bagi UMKM Bandung

Kemenkop UKM Dorong Percepatan Penerapan PP No 7/2021 Bagi UMKM Bandung

Warta.top – Kementerian Koperasi dan UKM secara konsisten mendorong percepatan penerapan Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) melalui PP No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Penerapan PP No.7 / 2021 diharapkan dapat mendorong terciptanya UMKM yang berkualitas.

Kali ini, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah melakukan sosialisasi tatap muka, sembari berpegang pada protokol kesehatan, kepada puluhan pelaku UMKM binaan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk di Kota Bandung, Jawa Barat, Selasa. (6/4).

Sosialisasi ini juga melibatkan beberapa pemangku kepentingan terkait, yaitu Deputi Bidang Perekonomian Kantor Staf Kepresidenan (KSP) S Sulendrakusuma, Ahli KSP Aji Erlangga, Asisten Deputi Pemberdayaan Usaha, Deputi Bidang Kerjasama Penanaman Modal BKPM Anna Nurbani, Kepala Sub Direktorat Kerja Sama Luar Negeri, Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Fajar Sulaiman Taman, dan Direktur Pelayanan & Humas Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Neilmadrin Noor, yang turut hadir oleh Kepala Biro Komunikasi dan Teknologi Informasi Kementerian Koperasi, UKM, Budi Mustopo dan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM se-Jawa Barat dan Kota Bandung.

Staf Ahli Bidang Hubungan Antar Lembaga Kementerian Koperasi dan UKM, Luhur Pradjarto menjelaskan, berbagai fasilitas memang sudah diamanatkan dalam PP No 7/2021. Dari segi legalitas, dalam persyaratan pendaftaran ditegaskan bahwa pelaku UMKM harus memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).

“NIB menjadi syarat utama agar UMKM mendapatkan berbagai kemudahan dan insentif dari turunan UU Ciptaker ini,” ujarnya dalam Sosialisasi Pelaksanaan UU Cipta Kerja: PP. 7/2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, di Bandung, Jawa Barat, Selasa (6/4).

Dalam PP ini, lanjut Luhur, beberapa kemudahan diberikan diantaranya soal perizinan tunggal bagi UMK diantaranya perizinan usaha atau Online Single Submission (OSS), SNI, dan sertifikat jaminan produk halal. Kemudian perizinan diprioritaskan melalui online (elektronik), pendaftaran perizinan dan perpanjangan tidak dipungut biaya. Serta proses pembinaan dan pendampingan bagi UMK.

“Jadi kalau sudah punya NIB semuanya akan mudah. ​​Selama punya NIB, semuanya akan mudah untuk mengurus kebutuhan bisnis Anda,” ucapnya.

Sementara dari sisi dukungan, PP No. 7/2021 telah melakukan berbagai upaya. Antara lain melalui kredit program, dimana UMK dapat menjadi penjamin kredit program pemerintah. Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk pemberdayaan dan pengembangan UMKM dan koperasi.

Selanjutnya ada pendampingan dan pendampingan hukum di luar pengadilan. UMKM juga mendapatkan pemulihan yang mudah melalui program rehabilitasi. Yang terpenting, kata Luhur, kemudahan mengalokasikan 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah baik di pusat maupun daerah.

“Ada juga pendampingan pengajuan laporan keuangan hingga proses inkubasi dalam rangka standarisasi lembaga inkubator untuk produk UMKM,” jelasnya.

Luhur juga mengajak para pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun daerah untuk juga bersinergi, khususnya dalam pemberian porsi UMKM di infrastruktur publik. Penyediaan tempat promosi dan pengembangan UMKM paling sedikit 30 persen dari total luas lahan kawasan komersial, kawasan tempat penjualan, dan / atau tempat promosi strategis.

“Tarif sewa paling tinggi 30 persen dari harga komersial. Jadi ini amanat undang-undang. Diharapkan bisa dilaksanakan dengan baik, tidak beda jauh di lapangan,” kata Luhur.

Kemudahan lainnya, lanjut Luhur, juga memberikan proses insentif perpajakan yang meliputi insentif pajak penghasilan, insentif bea cukai, dan insentif retribusi.

“Kami sedang berjuang untuk menurunkan insentif pajak penghasilan dari omzet 1 persen menjadi 0,5 persen. Bahkan kami juga sudah minta diturunkan lagi, tapi tidak bisa karena kondisi keuangan negara saat ini,” ujarnya.

Selain itu, ada juga bantuan permodalan, bantuan penelitian dan pengembangan, termasuk fasilitasi pelatihan vokasi, serta subsidi bunga kredit program. “Semoga PP ini benar-benar dilaksanakan dan didukung oleh Peraturan Menteri nanti,” pungkas Luhur.

Dalam kesempatan yang sama, Deputi Bidang Perekonomian KSP, Panutan S Sulendrakusuma mengatakan, PP No.7 / 2021 merupakan bentuk reformasi infrastruktur dan transformasi ekonomi. Pemerintah mengupayakan bagaimana meningkatkan perekonomian di atas 5 persen melalui penyediaan lapangan kerja di sektor UMKM.

“UU Ciptaker berpihak pada pengembangan UMKM. Presiden mengamanatkan agar pelaksanaannya dilakukan secepatnya,” pungkas Panutan. [hhw]

.


Source link

Check Also

Persaingan Perebutan Gelar Top Scorer Piala Menpora 2021: Bisakah Assanur Rijal Diganti?

Warta.top – Bola.com, Jakarta – Piala Menpora 2021 hampir selesai. Empat tim sudah memastikan diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *