Home / Efektif awal April 2021, BTN secara selektif memberikan DP KPR 0 persen

Efektif awal April 2021, BTN secara selektif memberikan DP KPR 0 persen

Warta.top – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk mengapresiasi kebijakan pelonggaran uang muka atau uang muka 0 persen dari sektor properti. Meski demikian, perseroan mengaku akan tetap selektif dalam memilih mitra pengembang dan calon debitur.

Kepala Departemen Kredit Pemilikan Rumah Bank BTN, Hanafi mengatakan, kebijakan tersebut secara bertahap dilakukan BTN. BTN sudah mulai efektif menerapkan kebijakan rasio relaksasi pinjaman untuk nilai / pembiayaan untuk nilai (LTV / FTV) untuk maksimum 100 persen pinjaman pembiayaan properti pada April 2021.

“Kita masih harus selektif dan bertahap. Kita punya aturan 100 persen ini, baik dari sisi developer maupun calon konsumen,” kata Hanafi dalam Webinar Relaksasi DP 0 Persen sebagai Senjata Utama Peningkatan Kredit, Rabu (7/4). ).

Ia juga mengatakan, BTN masih membatasi pekerja di sektor tertentu yang bisa mendapatkan fasilitas DP 0 persen. Hal tersebut disebabkan kondisi pandemi Covid-19, sehingga tidak memungkinkan untuk memberikan kredit secara leluasa.

“Kami tetap jaga baik-baik sektor yang terkena pandemi dalam hal penyaluran kredit. Itu tidak ditutup, artinya masih selektif penyaluran KPR,” ujarnya.

BTR menargetkan KPR bersubsidi tumbuh 7 hingga 9 persen tahun ini. Sedangkan non subsidi ditargetkan tumbuh 4 hingga 5 persen.

Ini ketentuan bank yang bisa memberikan uang muka 0 persen untuk KPR

Bank Indonesia (BI) melonggarkan ketentuan loan-to-value loan dan pembiayaan properti menjadi 100 persen. Dengan pelonggaran ini, uang muka (DP) ditetapkan 0 persen untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR).

Direktur Departemen Kebijakan Makroprudensial Bank Indonesia Yanti Setiawan mengatakan, tidak semua bank boleh menyalurkan uang muka 0% untuk kredit rumah. Bank dengan Non Performing Loan (NPL) atau rasio kredit macet di atas 5 persen tetap menagih uang muka dari debitur.

“Kebijakan uang muka 0 persen, semua bank yang memenuhi kriteria boleh memberikan DP 0 persen. Sedangkan kalau NPL di atas 5 persen tentu kita batasi DP sampai 10 persen,” kata Yanti dalam diskusi online. , Jakarta, Jumat (19/2).

Kebijakan tersebut, kata Yanti, sudah dibahas dengan pemangku kepentingan terkait, termasuk Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perbankan. Kebijakan baru tersebut diharapkan dapat menjadi katalisator untuk mendorong pemulihan ekonomi, khususnya dari sektor properti.

“Kami sudah berdiskusi dengan OJK, perbankan, dalam merumuskan kebijakan ini. Kami berharap kebijakan ini dapat mendukung Bank Indonesia dalam pemulihan ekonomi khususnya di sektor properti,” jelasnya.

Yanti menambahkan, ke depan minat masyarakat untuk menyediakan hunian masih tinggi. Rata-rata rumah yang dimiliki tidak hanya untuk perumahan tetapi juga untuk investasi.

“Ketertarikan masyarakat untuk membeli tidak hanya digunakan tapi untuk investasi. Banyak orang yang memiliki lebih dari satu rumah. Hal ini terlihat dari satu orang membeli tanah dan satu sertifikat membeli untuk investasi,” ujarnya.

Reporter: Andina Librianty

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Leverage Ekonomi, Relaksasi DP 0% Diminta Diperpanjang Hingga 2022
DPRD DKI Minta Perumda Sarana Jaya Kembalikan Uang Tanah DP Nol Rupiah Rp 200 Miliar
Diselidiki KPK, Notaris & Pihak KJPP Memeriksa Pengadaan Tanah untuk Rumah DP Nol Rupiah
KPK Panggil Tiga Saksi Kasus Korupsi Pembebasan Lahan di Jakarta Timur
Periksa Dua Saksi, KPK Selidiki Korupsi Rumah DP Nol Rupiah
Terjerat kasus tanah rumah DP nol, Yoory Pinontoan pasrah kepada Tuhan
Usai diperiksa KPK terkait kasus DP DPR 0 Rupiah, Direktur Utama Sarana Jaya tidak aktif

.


Source link

Check Also

Persaingan Perebutan Gelar Top Scorer Piala Menpora 2021: Bisakah Assanur Rijal Diganti?

Warta.top – Bola.com, Jakarta – Piala Menpora 2021 hampir selesai. Empat tim sudah memastikan diri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *