Home / uang / YLKI Minta Pemerintah Kaji Ulang Peningkatan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

YLKI Minta Pemerintah Kaji Ulang Peningkatan Iuran BPJS Kesehatan Kelas III

Warta.top – Ketua Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi meminta pemerintah mengkaji ulang kebijakan kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta Kelas III yang berlaku mulai hari ini, Jumat (1/1). Kebijakan kontroversial ini dinilai berpotensi memicu hal-hal yang kontraproduktif bagi BPJS Kesehatan.

“Jika hanya dilihat dari sisi keuangan internal, kenaikan ini bisa menjadi solusi atas defisit keuangan BPJS Kesehatan. Namun jika dilihat dari aspek yang lebih luas, kebijakan ini bisa memicu hal-hal yang kontraproduktif bagi BPJS Kesehatan itu sendiri,” ujarnya saat dihubungi. Warta.top, Jumat (1/1)

Tulus mencatat, setidaknya ada dua hal yang bisa memicu fenomena kontraproduktif di tubuh BPJS Kesehatan terkait kenaikan tarif iuran. Pertama, akan semakin memicu turunnya kelas dari anggota BPJS Kesehatan. “Misalnya dari kelas satu sampai kelas dua, dan seterusnya,” terangnya.

Kedua, hal itu akan memicu tunggakan yang lebih masif, terutama dari kelompok independen yang saat ini telah mencapai tunggakan 46 persen. Apalagi jika melihat kondisi ekonomi masyarakat di tengah pandemi saat ini.

“Jika kedua fenomena ini diperkuat, tidak hanya berpotensi menggerogoti keuangan BPJS Kesehatan secara keseluruhan, tetapi juga membuat peserta terkesan nol empati di tengah pandemi,” jelasnya.

Oleh karena itu, YLKI mendorong pemerintah dan manajemen BPJS Kesehatan untuk merampungkan perencanaan sebelum meningkatkan kontribusi BPJS Kesehatan. Misalnya dengan menelusuri tiga faktor yang mendukung keberhasilan keuangan perusahaan yang dinilai masih belum optimal.

Antara lain pembersihan data kelompok Penerima Bantuan Iuran (PBI). Mengingat saat ini banyak peserta PBI yang dianggap salah sasaran karena banyak orang mampu yang menjadi anggota PBI.

“Di lapangan banyak anggota PBI yang diikutsertakan karena dekat dengan pengurus RT / RW setempat. Jika pembersihan data dilakukan secara efektif, maka peserta kelas III mandiri bisa langsung diikutsertakan sebagai peserta PBI. Dari segi status sosial ekonomi, Kelompok mandiri kelas III sangat rentan terhadap kebijakan kenaikan iuran, ”terangnya.

Kemudian mendorong seluruh perusahaan menjadi anggota BPJS Kesehatan atau melakukan audit perusahaan yang memanipulasi jumlah pegawai dalam kepesertaan BPJS Kesehatan. “Karena hingga saat ini masih lebih banyak perusahaan yang belum mendaftarkan pekerjanya menjadi anggota BPJS Kesehatan dibandingkan yang sudah menjadi anggota,” misalnya.

Terakhir, lakukan pencarian tunggakan iuran. Setelah itu, masih banyak tunggakan yang belum dibayar. “Kalau tiga poin itu dilakukan, kenaikan iuran BPJSKes tidak perlu. Atau setidaknya kenaikannya tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Kenaikan Tarif

Masyarakat Indonesia yang terdaftar di BPJS Kesehatan, khususnya Kelas III, sepertinya harus merogoh kocek lebih dalam di awal tahun ini. Pasalnya, premi kesehatan akan naik atau semakin mahal mulai 1 Januari 2021. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) nomor 64 tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang diterbitkan oleh Presiden. . Jokowi pertengahan tahun lalu.

Iuran untuk kelas III tahun 2020 tercatat sebesar Rp25.500 per orang per bulan yang dibayarkan oleh peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta BP. Sedangkan untuk tahun 2021 dan tahun-tahun berikutnya, iuran yang harus dibayarkan peserta akan meningkat menjadi Rp35.000.

Kenaikan pungutan ini terjadi karena adanya perubahan besaran subsidi dari pemerintah. Pada tahun 2020, peserta hanya membayar Rp25.500, sisanya Rp16.500 akan dibayar oleh pemerintah. Namun, pada 2021, peserta harus membayar Rp35.000, sedangkan pemerintah Rp7.000.

Namun peserta BPJS Kesehatan golongan I dan II sudah mengalami kenaikan iuran sejak Juli 2020. Dalam Pasal 34 Perpres yang baru-baru ini dikeluarkan Jokowi, iuran BPJS Kesehatan golongan I Rp150.000 per orang per bulan ditanggung oleh peserta yang tidak menerima upah (PBPU). ) dan peserta BP. Sedangkan iuran BPJS Kesehatan kelas II sebesar Rp. 100.000 per orang per bulan dibayar oleh peserta PBPU dan peserta BP.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan alasan pemerintah menaikkan kembali iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi virus corona (Covid-19). Menurut dia, kenaikan iuran ini untuk menjaga keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan.

“Sesuai dengan yang sudah dipublikasikan, dan tentunya ini untuk menjaga keberlangsungan BPJS Kesehatan,” kata Airlangga dalam video conference usai rapat terbatas dengan Presiden Jokowi, Rabu (13/5).

Meski tarif dinaikkan, Airlangga memastikan pemerintah tetap memberikan subsidi. Dia mengatakan subsidi dan iuran tetap dibutuhkan agar BPJS Kesehatan bisa terus beroperasi.

“Sekarang ini yang masih dikasih subsidi. Sedangkan yang lain-lain tentunya merupakan kontribusi yang diharapkan dapat melaksanakan keberlangsungan operasional BPJS Kesehatan,” ujarnya.

[idr]

.


Source link

Check Also

Pemerintah Jokowi Dapatkan Dana Rp 7 Triliun dari Lelang 5 Surat Utang Negara

Warta.top – Pemerintah Jokowi dana terserap kembali sebesar Rp. 7 triliun hasil lelang lima seri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *