Home / uang / UU Cipta Kerja untuk Mempercepat Izin Berusaha di Pemerintah Pusat dan Daerah

UU Cipta Kerja untuk Mempercepat Izin Berusaha di Pemerintah Pusat dan Daerah

Warta.top – Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan Undang-Undang Cipta Kerja (UU) bertujuan untuk mempercepat proses perizinan usaha yang kerap lambat dalam pengurusannya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Pasalnya, banyak proses perizinan usaha yang sering tertunda akibat ego sektoral masing-masing kementerian / lembaga.

“Saya juga ingin sampaikan fakta bahwa ada ego sektoral yang besar di republik ini. Izin menteri / lembaga untuk izin usaha adalah ego sektoral masing-masing kementerian teknis yang minta ampun,” ujarnya dalam sesi webinar, Selasa (13/2). / 10).

Terkait hal itu, RUU Cipta Kerja pada Pasal 174 mencoba mengatur kewenangan daerah. Bahlil mendefinisikan kewenangan yang ada di kementerian / lembaga, termasuk kepala daerah, sebagai bagian dari pelimpahan kewenangan presiden kepada kementerian / lembaga dan kepala daerah.

“Selama ini kementerian / lembaga ini juga bukan hanya bupati / gubernur yang izinnya terlambat. Maaf kementerian / lembaga ini juga jadi masalah besar. Begitu saya masuk BKPM, izinnya 3 jam NIB (Nomor Induk Usaha),” dia berkata.

Tapi notifikasinya ada di Mekkah, kalau orang tawaf 7 kali di Mekkah, tawaf ini di kementerian mungkin tidak jelas kapan akan selesai. Jadi ini juga menjadi sumber penghambat investasi, “keluh Bahlil.

Meski demikian, imbuhnya, pemerintah daerah tetap memiliki kewenangan untuk menerbitkan izin usaha. Dengan catatan, Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dipublikasikan langsung secara online oleh BKPM.

Izin di Pasal 174 huruf B, izin daerah tidak dicabut, sama sekali tidak dicabut. Semua kewenangan daerah tetap ada, tapi disertai NSPK. Dan NSPK ini segera kita buat. Jakarta melalui PP, ”ujarnya.

Kelola Izin Bisnis Online

Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan, Omnibus Law Cipta Kerja menugaskan BKPM untuk mengatur proses perizinan usaha secara terintegrasi.

“Kemudian perizinannya dilakukan secara elektronik. Jadi proposal gabungan elektroniknya melalui OSS (Online Single Submission). Kenapa ini dilakukan, karena pengusaha hanya butuh 4 hal; kemudahan, kepastian, efisiensi, kecepatan,” jelas Bahlil.

Dia menegaskan, UU Cipta Kerja tidak mencabut kewenangan pemerintah daerah untuk mengeluarkan izin. Hanya saja, aturan baru berusaha memfasilitasi agar prosesnya tidak berputar-putar.

“Saya bilang rapat kemarin kalau jujur ​​saya bilang tidak indah sekali kalau semua izin dicabut ke pusat semua. Kenapa orang jadi gubernur, kenapa orang jadi bupati kalau semua izinnya dicabut. tidak terlalu lama, “serunya.

Dia mencontohkan terkait penerbitan NSPK oleh BKPM untuk izin lokasi usaha. Bahlil menyatakan UU Cipta Kerja ingin memberikan kepastian kepada pengusaha kapan izin usaha akan diterbitkan.

“Ini yang di NSPK ini kita jadikan contoh 1,5 bulan. Tolong bapak-bapak (Pemda) keluarkan izin terbit 1,5 bulan itu. Itu kewenangan daerah. Tapi kalau 1,5 bulan tidak keluar, maka NSPK online. dianggap disetujui dan akan kami terbitkan, berdasarkan peta RT / RW di Kementerian ATR. Karena semua peta akan diserahkan melalui OSS, ”pungkasnya.

Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana

Sumber: Liputan6.com [azz]

Baca juga:
Demo Tolak Omnibus Law Mulai Pemanasan, PA 212 Anjurkan Aksi Diakhiri
Pimpinan DPR Ungkap Penyebab Banyaknya Halaman RUU Cipta Kerja
Polisi Memanggil Anggota AS Ditangkap Terkait Penolakan Omnibus Law
Adakan Shalat Ashar Jemaat di Tengah Protes
Bos BKPM: Besok DPR akan setor draf final RUU Cipta Karya
Aksi massa untuk menolak Omnibus Law mulai memenuhi areal patung kuda

.


Source link

Check Also

Optimalkan Pembangunan Daerah, BI Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Warta.top – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan elektronifikasi transaksi merupakan bagian dari kebutuhan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *