Home / uang / Staf Menteri Keuangan Bidang Utang Luar Negeri Republik Indonesia: Rata-rata Utang Pemerintah Jangka Panjang

Staf Menteri Keuangan Bidang Utang Luar Negeri Republik Indonesia: Rata-rata Utang Pemerintah Jangka Panjang

Warta.top – Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Kebijakan Fiskal dan Makroekonomi Masyita Crystallin menyatakan utang Pemerintah Indonesia masih aman dan terjamin. Sehingga masyarakat diimbau untuk tetap tenang menyikapi besarnya utang luar negeri Indonesia.

“Data ini merupakan data total utang luar negeri, termasuk swasta. Jika kita melihat porsi utang pemerintah, dalam jangka panjang risiko fiskal kita masih terjaga karena beberapa alasan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (14/2). / 10).

Rinciannya, pertama, porsi utang valas sebesar 29 persen hingga 31 Agustus masih dipertahankan. Hasilnya, risiko nilai tukar lebih terkendali.

Kedua, profil jatuh tempo utang Indonesia dinilai cukup aman dengan rata-rata jatuh tempo atau ATM 8,6 tahun (per Agustus 2020) dari 8,4 tahun dan 8,5 tahun pada 2018 dan 2019. “Rata-rata utang pemerintah adalah utang jangka panjang., “dia berkata.

Indonesia termasuk dalam 10 negara dengan kelompok pendapatan kecil dan menengah yang memiliki utang terbanyak. Hal tersebut terungkap dalam International Debt Statistics 2021 (International Debt Statistics 2021) yang baru-baru ini dikeluarkan oleh Bank Dunia.

Laporan tersebut menyebutkan bahwa Indonesia memiliki total utang luar negeri sebesar USD 402,08 miliar atau sekitar Rp5.940 triliun (kurs Rp14.775). Hal ini menempatkan Indonesia di peringkat ke-7 setelah China, Brazil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki.

Strategi Manajemen Hutang

Sementara itu, lanjut Masyita, beberapa strategi pemerintah dalam mengelola utang adalah dengan memitigasi risiko fiskal, khususnya pada portofolio utang. “Kami juga menempuh strategi aktif antara lain buyback, debt switch, dan konversi pinjaman. Selain itu, secara umum manajemen yang baik tetap dijaga terkait maturity dan pendalaman pasar keuangan,” tambahnya.

Kemudian, pemerintah juga aktif menggarap pasar domestik dengan membidik investor retail dari masyarakat Indonesia sendiri. Antara lain dengan menerbitkan Surat Berharga Negara (SBN) ritel, mengembangkan instrumen pasar SBN dan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan pada utang luar negeri.

Terakhir, kebijakan pemerintah yang saat ini tengah mengimplementasikan program National Economic Recovery (PEN) untuk meminimalisir dampak ekonomi dari pandemi Covid-19 disambut positif oleh investor global. Sehingga diyakini tingkat kepercayaan investor asing dan domestik untuk berinvestasi di Indonesia masih cukup tinggi.

Apalagi dana pihak ketiga (DPK) di sektor perbankan dinilai masih besar. Data Bank Indonesia mencatat hingga Agustus 2020 DPK mencapai Rp. 6.228,1 triliun.

“Juga berdasarkan data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), jumlah masyarakat yang memiliki simpanan di atas Rp 5 miliar terus meningkat. Sedangkan untuk masyarakat yang memiliki simpanan di bawah Rp 100 juta, pertumbuhannya paling kecil dibandingkan nominal lainnya. deposito, “katanya.

[bim]

Baca juga:
Indonesia Masuk 10 Besar Negara Dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ini Respon Pemerintah
Data Bank Dunia: Indonesia Peringkat 7 Pemilik Utang Luar Negeri Terbesar
IMF: Sejumlah Besar Perusahaan dan Rumah Tangga Tidak Akan Mampu Membayar Utangnya
Klaim PT PP Telah Menyelesaikan Sengketa Selisih Tagihan Pembayaran Hutang
Lihat, Berikut Prosedur Baru Persetujuan Permohonan Penerimaan Kredit Luar Negeri
Dihukum Gratis, Penagih Hutang Ms. Kombes Pingsan di Sidang
Ancaman Krisis Utang Pasca Pandemi dan Beban Penerus Presiden Jokowi

.


Source link

Check Also

China berambisi menjadi negara bebas polusi karbon

Warta.top – Para pemimpin China akan membahas langkah-langkah baru untuk mengatasi perubahan iklim dalam rencana …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *