Home / uang / Saran Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Pengelolaan Budidaya Benur Baik

Saran Kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar Pengelolaan Budidaya Benur Baik

Warta.top – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah pimpinan Sakti Wahyu Trenggono sedang mengerjakan pengelolaan benih bening (BBL) atau benur lobster.

Guru Besar IPB University Prof Ari Purbayanto memuji langkah KKP menghentikan ekspor benur. “Keputusan untuk menghentikan sementara ekspor BBL dapat dipandang tepat karena jika tidak dihentikan, dugaan monopoli ekspor dan permasalahan tata niaga BBL di lapangan akan semakin kompleks bahkan sulit diselesaikan pada akhirnya, kata Ari. Jakarta, Jumat (8/1).

Ia sependapat bahwa BBL tergolong tinggi dibandingkan negara lain di dunia. Namun, jika tidak dikelola dengan baik mulai dari penetapan jumlah tangkapan yang diperbolehkan, termasuk jumlah alokasi hasil tangkapan, stok yang melimpah ini bisa cepat habis.

Ari mengingatkan, kebijakan ini telah diatur dalam PermenKP Nomor 12 Tahun 2020 yang sudah mengatur semua itu, salah satunya eksportir wajib melakukan usaha budidaya lobster sebagai syarat sebelum izin ekspor.

Kenyataannya tidak demikian. Pembudidayaan belum atau belum dilakukan atau dilakukan hanya untuk memenuhi syarat untuk mendapat izin. Jadi kegiatan budidaya BBL ini belum dilakukan secara serius apalagi dilakukan secara masif. Jadi BBL yang dibeli dari nelayan sebagian besar diekspor, ”jelas Ari.

Oleh karena itu, sudah saatnya tata kelola yang baik tentang BBL. Salah satunya dengan membangun kemitraan yang saling menguntungkan antara eksportir atau industri budidaya perikanan dengan nelayan. Salah satunya melalui koperasi atau Kelompok Usaha Bersama (KUB).

Mekanisme ini sebenarnya sudah diarahkan pada kebijakan KKP. Dimana eksportir tidak hanya membeli BBL dari nelayan melalui KUB untuk diekspor atau dibudidayakan, tetapi juga melakukan pembinaan termasuk perjanjian kerjasama dengan nelayan melalui KUB. Hal tersebut belum terjadi, ”kata Ari. .

Menurut dia, di lapangan, eksportir melalui agennya membeli BBL dari nelayan melalui KUB dengan harga yang ditetapkan eksportir. Tidak ada kesepakatan kerjasama dengan KUB. Ini harus segera diatasi. Ini yang dikeluhkan nelayan di Lebak Banten pada November-Desember 2020, jelas Ari.

Padahal, eksportir melakukan pembinaan dan kerjasama dengan KUB atau koperasi nelayan, dan koperasi atau KUB menyediakan pasokan BBL kepada eksportir.

“Selain koperasi atau KUB sebagai perwakilan nelayan yang bernegosiasi dengan eksportir, mereka juga memberikan perlindungan dan pengamanan sosial kepada nelayan yang tergabung dalam KUB atau koperasi,” kata Ari.

Terintegrasi dari Hulu ke Hilir

Sebelumnya, banyak kalangan menyarankan agar model pengelolaan benih lobster harus diintegrasikan dari hulu ke hilir.

Selain memperhatikan aspek kelestariannya, pemanfaatan lobster juga harus dilihat dari sisi ekonomi guna menunjang kesejahteraan nelayan dan pembudidaya lobster.

Potensi BBL saat ini mencapai 25,1 miliar ekor, dengan tingkat kelangsungan hidup 30 persen. Dari potensi tersebut, kebutuhan pasar ekspor (terutama ke Vietnam) sebanyak 50 juta ekor.

Dari kuota pasar ekspor tersebut, pemerintah mengatur bahwa sebanyak 2 persen benih lobster hasil tangkapan dari alam harus dibudidayakan kemudian dilepas ke alam.

Dengan ketentuan tersebut, potensi lobster Indonesia akan terus diupayakan secara berkelanjutan. Model pengelolaan lobster kedepannya adalah budidaya dengan dukungan pembinaan terus menerus dari pemerintah kepada pembudidaya lobster.

Sumber: Liputan6.com

[idr]

.


Source link

Check Also

Menteri Koperasi Tetapkan 6 Strategi Pembentukan Koperasi dan UKM Tahun 2021, Berikut Detailnya

Warta.top – Kementerian Koperasi (Kemenkop) dan UKM telah menetapkan enam strategi yang akan dilaksanakan tahun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *