Home / uang / PSBB Jakarta Diperketat, Menteri Sosial Mengatakan Bantuan Sosial Tambahan Tidak Bisa Diputuskan Tiba-Tiba

PSBB Jakarta Diperketat, Menteri Sosial Mengatakan Bantuan Sosial Tambahan Tidak Bisa Diputuskan Tiba-Tiba

Warta.top – Rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Pengetatan pembatasan sosial skala besar (PSBB) bisa berdampak luas. Termasuk kemungkinan memperbanyak kelompok masyarakat terdampak untuk membutuhkan bantuan sosial (pelarangan).

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan masyarakat terdampak perlu dilakukan dalam bentuk bantuan sosial, yang tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat.

“Kalau keputusan menambah bansos sesuai pengetatan PSBB, bukan keputusan mudah. ​​Perlu kajian mendalam dan koordinasi yang tinggi,” kata Mensos di Jakarta. 09/13).

Menurutnya, ada dua aspek penting yang harus diperhitungkan terkait jika diperlukan tambahan bansos, yakni penentuan tujuan bantuan dan juga penyusunan anggaran.

Kedua aspek ini membutuhkan studi dan koordinasi yang cermat. “Jadi tidak bisa mendadak. Kementerian Sosial menunggu kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Kalau opsi menambah bansos, kami siap. Prinsipnya Kementerian Sosial sudah siap. untuk menjalankan kepemimpinan presiden, ”ujarnya.

Menteri Sosial Juliari membenarkan akan ada langkah koordinasi dengan Pemprov DKI jika presiden benar-benar memerintahkan penguatan Program Jaring Pengaman Sosial (JPS). “Kalau diputuskan ada kebijakan baru, kami akan koordinasi dengan pemerintah daerah,” ujarnya.

Hingga saat ini, Kementerian Sosial belum mengambil kebijakan khusus, sejalan dengan pengetatan PSBB Pemprov Jakarta. “Kami masih fokus pada bantuan sosial (bansos) yang sudah berfungsi, termasuk bantuan sosial untuk kebutuhan dasar di DKI Jakarta dan Botabek,” ujarnya.

Selain itu, Menteri Sosial Juliari juga menegaskan, pertama-tama harus diperjelas bahwa di DKI Jakarta masih berlaku undang-undang PSBB. Pasalnya, status PSBB Jakarta belum dicabut.

“Yang menentukan status PSBB adalah Kementerian Kesehatan. Untuk itu, Kementerian Sosial selalu fokus pada bantuan sosial (bansos) yang berkelanjutan, termasuk bantuan sosial untuk kebutuhan dasar hingga DKI Jakarta dan Botabek yang akan berlangsung hingga Desember 2020 “, ujarnya.

Untuk menanggulangi efek pandemi tersebut, Kementerian Sosial telah mencanangkan program bantuan sosial yaitu Program Bantuan Sosial Presiden atau Bantuan Sosial Pokok (BSS) untuk DKI Jakarta dan Bodetabek. dan Bantuan Sosial Tunai (BST) untuk luar Jabodetabek.

Bantuan Presiden untuk bantuan sembako mencapai 1,9 juta rumah tangga (KK). Dimana untuk DKI Jakarta mencapai KK 1,3 juta, dan Bodetabek (wilayah yang berbatasan langsung dengan Jakarta) mencapai KK 600.000.

Penyaluran BSS ditetapkan Rp 600.000 / KPM / bulan, mulai 20 April hingga Juni 2020. Namun, pada kesempatan pertama, Kementerian Sosial fokus ke DKI Jakarta, karena status PSBB di DKI Jakarta adalah tertua.

Pemerintah memutuskan untuk menambah manfaat BSS dan BST. Yakni dengan memperpanjang periode penyaluran dari Juli hingga Desember 2020. Dengan durasi 6 bulan, nilai BSS Rp 300.000 / KPM / bulan. [hhw]

.


Source link

Check Also

Mendag Soal Surplus Neraca Perdagangan: Kita Harus Tetap Waspada

Warta.top – Neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus pada periode Januari hingga Agustus 2020 dengan nilai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *