Home / uang / Perkuat Pengawasan, Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil BPH Migas Akan Dibekali Senjata Api

Perkuat Pengawasan, Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil BPH Migas Akan Dibekali Senjata Api

Warta.top – BPH Migas berencana memperkuat pengawasan di sektor tersebut BBM Dengan membekali Penyidik ​​Pegawai Negeri Sipil (PPNS) BPH Migas dengan senjata api, hal tersebut akan segera terwujud. Hal ini ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kepala BPH Migas M. Fanshurullah Asa dengan Dirut PT. Pindad (Persero) Abraham Mose tentang Pemanfaatan Sumberdaya dalam Mendukung Kegiatan Pemerintah Bidang Pengawasan Penyaluran Bahan Bakar Minyak dan Gas Pada PT. Divisi Munisi Pindad, Turen, Miskin, Jawa Timur, Senin (16/11)

Turut hadir menyaksikan penandatanganan Nota Kesepahaman tersebut anggota Komisi VII DPR Ridwan Hisjam & Moreno Soeprapto. Penandatanganan tersebut juga dihadiri oleh Sekretaris BPH Migas Bambang Utoro, General Manager Munisi PT. Pindad Budhiarto, Vice President Business Development Yayat Ruyat, Vice President Human Capital Management Kaka T Rohana, Vice President Security Mukhsin Anwar & Corporate Secretary Krisna Cahyadianus dan dari Tim BPH Migas.

Mengawali sambutannya saat penandatanganan MoU, Direktur Utama PT. Pindad Abraham Mose mengatakan, Pindad yang berlokasi di Turen Malang ini khusus memproduksi amunisi kecil dan besar, sedangkan di Bandung memproduksi pistol dan kendaraan tempur.

Abraham Mose menyatakan siap mendukung kebutuhan BPH Migas berupa pengadaan senpi untuk peralatan PPNS. Selain itu PT. Pindad (Persero) telah menghasilkan beberapa fasilitas untuk kegiatan usaha hilir migas seperti tabung gas dan mini refueling station, serta produksi industri hilir migas lainnya. Menurut dia, penandatanganan Nota Kesepahaman ini merupakan langkah awal hubungan strategis yang baik bagi kedua belah pihak.

“Yang diharapkan dari penandatanganan MoU ini adalah kelanjutan kerjasama di masa mendatang, khususnya manfaat bagi BPH Migas, PT Pindad (Persero) dan pemerintah pada umumnya,” kata Abraham.

Fanshurullah dalam sambutannya menyatakan bahwa Memorandum of Understanding (MoU) ini merupakan tindak lanjut dari pertemuan 2 Oktober 2020 di Bandung. Penandatanganan MoU ini sesuai dengan tugas dan fungsi BPH Migas, amanat UU Migas, lembaga yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.

BPH Migas bersifat independen. Anggota Komite BPH Migas dipilih oleh Komisi VII DPR RI berbentuk komisaris. Selain sebagai regulator, BPH Migas juga mengontrol BBM dan Gas Bumi. Saat ini, bahan bakar jenis tertentu atau bahan bakar bersubsidi yang diatur dalam Komisi VII DPRI dan Banggar yang diawasi oleh BPH Migas memiliki kuota lebih dari 15 juta KL per tahun, dengan nilai subsidi sekitar Rp. 15 triliun.

Selain itu, ada pula jenis premium penugasan bahan bakar khusus (JBKP), meski tidak melalui Komisi VII DPR RI, bukan APBN melainkan diganti dengan dana kompensasi tahunan sekitar Rp. 11 T. Selain JBT dan JBKP ada juga jenis Bahan Bakar Umum (JBU) yang harus dilakukan BPH Migas, hampir 75 miliar liter bahan bakar harus diawasi oleh BPH Migas.

Menurut Ifan, sapaan Fanshurullah, ada potensi penyimpangan yang mungkin saja terjadi, misalnya BBM bersubsidi dijual ke industri, bisa juga dicampur / oplos, misalnya di Sumatera Selatan, Riau, bekas sumur minyak diambil, dijual dan dicampur dengan bahan bakar ini sehingga kualitasnya tidak jelas, merusak kendaraan.

“Ini harus diawasi oleh BPH Migas. Pengalaman beberapa kejadian tim terpadu, di Medan, Palembang, terlihat adanya perlawanan oknum-oknum yang menggunakan senjata,” kata Ifan.

© 2020 Warta.top

Dengan kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan investasi di sektor hilir migas karena saat ini Pemerintah sedang mendorong pemenuhan kebutuhan ekonomi dengan memanfaatkan barang-barang produksi dalam negeri untuk memenuhi kemajuan investasi dalam negeri.

PT Pindad (Persero) dalam hal ini sebagai Badan Usaha Milik Negara yang memproduksi barang untuk pertahanan dan keamanan juga memproduksi di bidang manufaktur baik produksi alutsista maupun non alutsista. Sedangkan BPH Migas merupakan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang untuk melaksanakan Pengaturan dan Pengawasan di bidang hilir migas.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPH Migas juga memiliki PPNS Migas, yang menurut undang-undang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan Reserse dan Kriminal Migas, dalam melakukan pengawasan dan penyidikan oleh PPNS BPH Migas di lapangan, hal-hal yang sering terjadi. terjadi di luar kendali. Oleh karena itu penyidik ​​PNS BPH Migas perlu dibekali senjata api untuk perlindungan diri dan penegakan hukum di masyarakat.

Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan sinergi antara BPH Migas dan PT Pindad (Persero) dalam mendorong dan meningkatkan investasi dalam negeri khususnya di sektor hilir migas, salah satunya dengan memberikan kepastian hukum dan penerapan alat teknologi yang dihasilkan oleh PT Pindad (Persero), ”terang Ifan.

Oleh karena itu, MoU ini terkait salah satunya sebagai tahap awal pengadaan / pengadaan senjata bagi 30 PPNS BPH Migas yang telah ditunjuk oleh Kementerian Hukum dan HAM.

“PPNS menurut Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017 pasal 3 dan 4, PPNS berhak dipersenjatai, sesuai ketentuan 1/3 dari jumlah PPNS,” kata Ifan.

Ia melanjutkan, BPH Migas juga sudah menyerahkan surat kepada Kapolri dan Kapolres untuk mengajukan persetujuan perizinan.

MoU ini tidak hanya sekedar senjata, kedepannya juga ingin memaksimalkan penggunaan teknologi PT Pindad. Kebutuhan bahan bakar harian 1,5 juta barel, sedangkan produksi sekitar 750 rb barel, sehingga impor ditutup. Sedangkan energi gas bumi inilah yang harus dimaksimalkan untuk kepentingan dalam negeri.

Terdapat potensi transfer energi di PT KAI, PELNI ASDP yang meliputi kereta api, kapal dari BBM ke LNG, sehingga Tangki ISO Pindad kedepannya juga akan dimanfaatkan. Terkait pula dengan pembangunan pipa transmisi dan distribusi, diharapkan dapat memprioritaskan pipa produksi dalam negeri yang tentunya produksi PT Pindad.

Dalam Memorandum of Understanding (MoU) nomor 009 / MoU / Ka BPH / 2020 tentang Pemanfaatan Sumber Daya dalam Mendukung Kegiatan Pemerintah di Bidang Pengawasan Penyaluran Migas yang ditandatangani langsung oleh Kepala BPH Migas. , M Fanshurullah Asa dan Managing Director PT Pindad Abraham Mose berlaku selama lima tahun. Ruang lingkup nota kesepahaman antara BPH Migas dan ini meliputi; dukungan penyediaan produk dan layanan Pindad untuk mendukung kebutuhan senjata api, tabung gas dan mini refueling station BPH Migas serta produksi industri hilir migas atau kerjasama lainnya.

Anggota Komisi VII DPR RI, Ridwan Hisjam dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangga terhadap PT Pindad, dan merasa sudah menjadi tugasnya untuk menjadikan produk sebagai prioritas dan PT. Pindad ke depan akan menjadi perusahaan yang terdepan. Ridwan menambahkan, terkait Komisi VII, kebutuhan tabung gas, Komisi VII menetapkan anggaran, kemarin menaikkan subsidi menjadi 500.000 KL dari total menjadi 7,5 juta metrik ton.

“Penambahan tabung gas untuk 500.000 metrik ton pada 2021 harus dari PT Pindad, bukan dari yang lain,” kata Ridwan Hisjam menegaskan komitmen Komisi VII yang disepakati rekannya di Komisi VII Moreno Soeprapto.

Salah satu komitmen BUMN di era reformasi adalah mengejar keuntungan yang sebesar-besarnya, karena akan dikembalikan kepada rakyat. Selain mencari keuntungan, BUMN juga harus bisa menjadi penggerak perekonomian nasional. Termasuk di Malang Raya, Pindad harus jadi penggeraknya. Pertamina wajib bersinergi dengan Pindad. Makanya APBN prioritas harus melalui BUMN.

Ridwan menambahkan, pihaknya optimistis dengan penandatanganan MoU tersebut akan semakin mengoptimalkan kinerja BPH Migas, produksi gas domestik untuk kepentingan prioritas dalam negeri, serta produksi dalam negeri dari Pindad untuk mendukung infrastruktur termasuk perpipaan dan lainnya.

Sebab, misalnya Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) adalah pihak yang memiliki Kontrak Kerja Sama dengan Pemerintah Republik Indonesia (SKK Migas), ternyata menggunakan APBN, memang menggunakan sumber lain terlebih dahulu, tetapi itu digantikan oleh negara.

“Apresiasi kepada Bapak M. Fanshurullah Asa sebagai pionir yang membuka jalan atas berbagai peluang tersebut,” ujar Ridwan.

Mengenai persenjataan, tambah Ridwan, memang untuk PPNS BPH Migas sangat dibutuhkan, termasuk mengawal satu harga BBM yang sering dilakukan oleh para penyusup yang sebelumnya banyak diuntungkan sebelum adanya program ini, tentunya pada prinsipnya meminimalisir kebocoran bahan bakar. subsidi yang masih terjadi.

Lebih lanjut, Anggota Komisi VII DPRRI, Moreno Soeprapto, mantan pebalap mobil nasional, mengaku menyambut baik MoU ini. “PPNS BPH Migas memang pantas dipersenjatai, mengingat tugas dan tanggung jawabnya cukup berat di lapangan, sangat memungkinkan terjadi kontak dan diperbolehkan secara hukum sesuai Peraturan Kapolri nomor 11 tahun 2017,” kata Moreno.

Menurut Moreno, PPNS berbekal senjata api telah diterapkan di beberapa kementerian dan lembaga seperti Direktorat Gakkum, KLHK dan KKP. Penggunaan senjata ini bukan untuk styling melainkan untuk perlindungan diri serta meningkatkan rasa percaya diri saat berhadapan dengan mafia minyak dan gas.

Moreno melanjutkan, sebagai anggota fraksi Gerindra, akan sampaikan kepada Pak Prabowo selaku Ketua, sekaligus Menhan, tentunya MoU ini juga penting untuk memaksimalkan kinerja BPH Migas di sektor hilir, karena BPH Migas akan lebih fokus dan percaya diri.

Padahal Pindad ternyata juga fokus pada industri di luar persenjataan, sehingga tepat untuk memprioritaskan penggunaan produknya, dengan kualitas bagus dan harga yang pantas.

MoU ini juga merupakan salah satu bentuk kerjasama strategis yang tentunya akan semakin memperkuat penggunaan produksi dalam negeri dalam hal ini Pindad, sedangkan untuk BPH Migas khususnya untuk PPNS penting untuk secepatnya mengamankan, tentunya jenis persenjataan yang sesuai. , di bawah kaliber militer. “Semoga MoU ini bisa terus berlanjut agar bisa memberikan manfaat yang maksimal,” pungkasnya. [hhw]

.


Source link

Check Also

Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 Naik Rp 500 menjadi Rp 1.000 Mulai 6 Desember 2020

Warta.top – Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 naik mulai 6 Desember 2020 pukul 00.00 WIB. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *