Home / uang / Penyelenggaraan BUMN Ultra Mikro dikhawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan UMKM

Penyelenggaraan BUMN Ultra Mikro dikhawatirkan tidak akan mampu menyelesaikan permasalahan UMKM

Warta.top – Dikhawatirkan rencana pemerintah mendorong pembentukan BUMN ultra mikro yang terdiri dari PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Pegadaian (Persero), dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero) dikhawatirkan tidak akan mampu. memecahkan masalah usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Anggota Komisi XI DPR RI, Anis Byarwati mengatakan, latar belakang rencana pembentukan perusahaan induk ultra mikro, karena keinginan pemerintah melalui Kementerian BUMN agar UMKM bisa maju di kelasnya.

“Permasalahan yang dihadapi UMKM tidak hanya sebatas pendanaan, tetapi juga meliputi sumber daya manusia, akses pemasaran, serta jejaring dan teknologi,” ujarnya dalam diskusi virtual yang digelar Forum Jurnalis Ekonomi dan Bisnis (FORJES). / 4).

Karena itu, dia menilai kebijakan holding BUMM perlu dikaji lebih dalam, termasuk pengaruhnya terhadap kepentingan negara yang lebih luas.

Menurut Anis, pembentukan perusahaan induk ultra mikro BUMN berpotensi menjadikan PT Pegadaian dan PT PNM menjadi anak perusahaan BUMN dan PT BRI cenderung menjadi perusahaan induknya.

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan kemungkinan pembentukan holding company cukup besar, karena rencana ini ada di tangan pemerintah.

Menurut Piter, holding BUMN ultra mikro akan berdampak pada perusahaan BUMN itu sendiri.

“BRI bisa menggunakan likuiditasnya yang besar, sehingga PNM bisa memastikan kredit lebih mudah dan banyak. Tapi yang menarik ini bukan hanya soal menambah perusahaan, tapi yang diharapkan keberadaan Pegadaian dan PNM sekarang bisa diterima. oleh publik, “katanya.

BRI Diminta Tingkatkan Skala Perusahaan

Sementara itu, Ekonom senior Universitas Indonesia, Faisal Basri berpesan kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI agar membeli bank umum untuk memperbesar skala perusahaan daripada menggandeng PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan. Nasional Madani (Persero) atau PNM. .

Holding ultramicro dinilai tidak mungkin bisa memberikan nilai tambah bagi perseroan.

“Untuk menjadi ujung tombak inklusi keuangan, sebaiknya BRI mengambil alih bank umum seperti Bank Muamalat, Bank Bukopin, dan bank lain sehingga terjadi konsolidasi perbankan,” kata Faisal.

Menurut Faisal, Kementerian BUMN harus memiliki kajian yang jelas terkait rencana holding ultramicro. Pasalnya, rencana tersebut diharapkan berdampak luas bagi masyarakat khususnya Pegadaian.

Selain itu, kepemilikan ultramicro berisiko karena dilakukan pada tiga entitas yang memiliki karakteristik yang sangat berbeda. BRI misalnya memiliki tugas untuk melayani segmen UMKM yang sudah terbuka untuk akses bank dan segmen korporasi.

Sedangkan PNM melayani perusahaan yang relatif baru dan belum memiliki akses perbankan sehingga membutuhkan layanan modal ventura.

Sedangkan Pegadaian sebagai badan usaha milik negara mempunyai tugas membantu masyarakat yang mengalami kesulitan likuiditas untuk memberikan solusi jangka pendek.

Keinginan Kementerian BUMN menggelar holding ternyata bertentangan dengan gagasan memajukan usaha kecil dan menengah secara total. “Karena sepertinya masalah UMKM hanya finansial, terutama akses kredit,” kata Faisal.

Faisal mempertanyakan efektivitas ultramicro holding di tengah aksi perbankan yang mengurangi kantor cabangnya. Aksi korporasi ini dikhawatirkan akan menyulitkan Pegadaian menjangkau masyarakat kecil sebagai pelanggan setelah holding terbentuk. [idr]

Baca juga:
Waskita Karya Berharap LPI Percepat Penjualan 9 Ruas Tol
Waskita Karya Kebuts 9 Ruas Tol untuk Bayar Beban Bunga Rp 4,6 Triliun
Strategi PT PP Dongkrak Kinerja Perusahaan Di Tengah Pandemi Covid-19
Pemerintah menargetkan infrastruktur Sirkuit Mandalika selesai pada Juli 2021
Askrindo Dukung Pemulihan Ekonomi dengan Memberdayakan UMKM
Efektif awal April 2021, BTN secara selektif memberikan DP KPR 0 persen

.


Source link

Check Also

UU Cipta Kerja diharapkan dapat berkontribusi dalam pencegahan korupsi

Warta.top – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto berharap, hadirnya Undang-Undang Cipta Kerja (UU) dapat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *