Home / uang / Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton pada 2021

Pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi menjadi 9 juta ton pada 2021

Warta.top – Kementerian Pertanian menaikkan alokasi pupuk bersubsidi tahun ini menjadi 9 juta ton ditambah 1,5 juta liter pupuk organik cair. Angka ini meningkat dibanding tahun 2020 yang hanya mengalokasikan 8,9 juta ton.

“Semoga lebih banyak petani yang bisa mendapatkan pupuk bersubsidi. Tentunya petani yang berhak mendapat pupuk bersubsidi adalah yang sudah terdaftar di e-RDKK sesuai pengajuan yang diterima Kementerian Pertanian dari usulan pemerintah daerah,” ucapnya. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo, dikutip dari situs pertanian. go.id, Senin (11/1)

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 49 Tahun 2020, pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang telah tergabung dalam kelompok tani yang menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Elektronik (e-RDKK). Karena itu, Menteri Pertanian menginstruksikan jajarannya untuk membereskan gerakan hilir subsidi pupuk.

“Tahun 2021 akan benar-benar kita pantau terutama jalur tiga dan empat atau dari distributor ke agen, di kecamatan dan desa. Kalau bisa jalan ke sini ketersediaan pupuk bersubsidi akan terpenuhi,” terangnya.

Sementara itu, Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian Sarwo Edhy menjelaskan, berdasarkan e-RDKK yang diatur oleh Kelompok Tani, petani penerima pupuk bersubsidi adalah petani yang melakukan usahatani pada tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan sub sektor peternakan dengan luas terbesar dua hektar. Pertanian di subsektor tanaman pangan juga dilakukan oleh petani untuk memperluas areal penanaman baru.

“Pelaksanaan penyaluran pupuk bersubsidi dengan menggunakan Kartu Tani akan dilakukan secara bertahap. Namun untuk saat ini belum semua daerah melaksanakan penyaluran pupuk dengan menggunakan Kartu Tani. Kami akan lakukan secara bertahap hingga Kartu Tani tersebar ke seluruh penjuru. Indonesia sesuai data penerima pupuk bersubsidi, ”ujarnya.

Sementara itu, Direktur Pupuk dan Pestisida Kementerian Pertanian, Muhammad Hatta, penyaluran melalui sistem e-RDKK dilakukan agar penerima subsidi benar-benar tepat sasaran. Penyusunan e-RDKK ini bersumber dari kelompok tani dan melalui sejumlah tahapan verifikasi sebelum ditetapkan sebagai data penerima pupuk bersubsidi.

Oleh karena itu, Hatta meminta para petani untuk memastikan dirinya telah tergabung dalam kelompok tani dan terdaftar di e-RDKK untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. “Jika kami menemukan kios di lapangan yang berusaha mempersulit petani untuk menebusnya, maka kami tidak segan-segan mencabut izinnya,” kata Hatta. [azz]

.


Source link

Check Also

Untuk Membantu Pemulihan, Pemerintah Diminta Mengadakan Rapat di Hotel dan Restoran di Jakarta

Warta.top – Badan Pimpinan Daerah Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta optimistis industri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *