Home / uang / Menteri Sri Mulyani bermimpi untuk menciptakan sistem pajak "Zero Complaint"

Menteri Sri Mulyani bermimpi untuk menciptakan sistem pajak "Zero Complaint"

Warta.top – Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan bahwa reformasi sistem perpajakan harus memiliki beberapa aspek. Reformasi pajak, menurutnya, bukan sekadar perbaikan sistem komputer.

Selain meningkatkan data dan informasi wajib pajak (WP), model pemrosesan DJP juga harus mencakup standar.

"Kami ingin mengambil pendekatan yang kredibel, andal, dan dapat diprediksi, sehingga orang-orang kesulitan mengatakan bahwa saya diperlakukan tidak adil dan sewenang-wenang," katanya kepada gedung Dhanapala. , di Kementerian Keuangan. JakartaJumat malam (15/11).

Mantan direktur jenderal Bank Dunia mengatakan bahwa saat ini terdapat 40.000 petugas pajak dan 7.000 agen pajak (Perwakilan Akun). "Salah satu dari mereka dapat memiliki variasi dalam penggunaan data dan dalam perawatan pembayar pajak," katanya.

Tanpa manajemen standar WP, ini dapat menyebabkan ketidakpastian dan perbedaan dalam perawatan. WP yang terlambat akan mempertanyakan pekerjaan petugas pajak.

"wajib pajak akan mulai berbicara satu sama lain, mengapa saya diperlakukan seperti ini, di sini mengapa saya seperti ini. Mengapa saya dianiaya Yang mengatakan, apalagi 10 kasus, 1 kasus menjadi berita utama, "katanya.

1 dari 1 halaman

Pada Oktober 2019, pendapatan pajak baru mencapai Rp 1.000 miliar.

Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan Pajak Cabang Pajak Kementerian Keuangan, Yon Arsal, mengatakan pendapatan pajak hingga Oktober 2019 baru mencapai 1 triliun rupee. Angka ini masih jauh dari target yang ditetapkan oleh APBN untuk tahun ini, yaitu 1. 577,56 miliar rupee.

"Tanggal berapa 1.000 triliun rupee pada Oktober, tanggal 31 masih kemarin, hari ini kami belum rekap. Jumlah PPN masih cukup penting", Kata Yon kepada kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Jumat (11/1).

Diharapkan bahwa penerimaan pajak akan dapat mencapai tujuan sampai akhir tahun. Menimbang bahwa masih ada PPN perusahaan yang akan diajukan hingga akhir tahun.

"Sampai akhir tahun, kami masih banyak, paling pasti bendahara. Pencairan bendahara pemerintah, baik dari APBN / APBD. Proyek ini biasanya merupakan pencairan penting pada bulan November dan Desember, "jelasnya.

Selain PPN, Direktorat Jenderal Pajak juga mengharapkan pendapatan dari sektor pajak badan / badan masih rendah dari Januari hingga Oktober. "Karena itu, banyak yang dibayar rendah pada Januari-November, sehingga mereka akan diakumulasikan," katanya.

(Bim)

Baca juga:
Menteri Sri Mulyani mengingatkan pengusaha bahwa pajak merupakan hambatan bagi bisnis
Menyadari masa depan di Indonesia, Menteri Sri Mulyani mengajak perusahaan untuk meningkatkan kesadaran tentang pajak
Per Desember, transfer pajak ke Jakarta meningkat menjadi 12,5%
Tidak ingin uang diatur oleh pemerintah, miliarder marah dan memprotes wacana pajak tambahan
Kementerian Keuangan: insentif fiskal untuk 2018 mencapai 220 miliar rupee
RPR meminta Kementerian Keuangan untuk mempersiapkan mitigasi risiko
Sri Mulyani: Semua penerimaan pajak sektoral berkurang karena pelemahan ekonomi

(TaxToTranslate tag) Pajak (t) Sri Mulyani Indrawati (t) Kementerian Keuangan (t) Ekonomi Indonesia (t) Jakarta


Source link

Check Also

Direktur Ari Askhara dan Ex Garuda Indonesia diberhentikan dari Komisaris untuk Anak dan Cucu

Warta.top – Komisaris PT Garuda Indonesia Tbk kembali mengeluarkan surat pemecatan Ari Askhara di berbagai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *