Home / uang / Menteri Koperasi Menjelaskan Sederet Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi dan UMKM

Menteri Koperasi Menjelaskan Sederet Manfaat UU Cipta Kerja Bagi Koperasi dan UMKM

Warta.top – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) Teten Masduki menyambut baik ratifikasi UU Cipta Kerja oleh DPR RI. Menurutnya, undang-undang baru ini akan memudahkan perizinan usaha bagi koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (KUMKM), sehingga penyerapan tenaga kerja sektor KUMKM diyakini akan meningkat.

“Dengan diberikan berbagai kemudahan dari hulu hingga hilir bagi UMKM dan koperasi, saya optimis penyerapan tenaga kerja bagi UMKM akan semakin besar,” kata Teten. Jakarta, Selasa (13/10).

Menurutnya, dengan berlakunya undang-undang tersebut UMKM dapat tumbuh dan berkembang, karena diklaim mampu menjawab permasalahan pokok yang selama ini dihadapi UMKM. Misalnya, akses pembiayaan dipermudah, karena selama ini akses UMKM ke perbankan masih 11 persen.

“Oleh karena itu, UU Cipta Kerja UMKM memudahkan akses perbankan. Padahal, kegiatan usaha tersebut bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pembiayaan,” imbuhnya.

Terkait perizinan, ada juga sisi fasilitasi dimana koperasi yang semula membutuhkan 20 orang untuk dibentuk, kini hanya bisa berjumlah 9 orang. Selain itu, untuk PT tidak perlu penyertaan modal.

“Saya kira bisa mendorong transformasi dari informal menjadi formal unbankable menjadi bankable, itu salah satu contohnya,” ujarnya.

Apalagi, sejauh ini hanya 11 persen UMKM yang terhubung ke bank dan angka ini tergolong sangat rendah karena UMKM tidak memiliki bank. Melalui UU Cipta Kerja, disediakan kemudahan bagi mereka untuk mendirikan PT dan koperasi serta dipermudah perizinannya, sehingga mendorong akses keuangan yang lebih luas.

Di sisi lain, sebagian besar UMKM tidak memiliki aset sehingga banyak yang kesulitan mengakses pembiayaan bank karena agunan yang dibutuhkan berupa aset. “Jadi saat ini kegiatan usaha bekerjasama dengan offtaker dan dibuat kesepakatan jangka panjang untuk bisa menyerap produk UMKM dan bisa dijadikan jaminan untuk mendapatkan pinjaman dari bank,” ujarnya.

Ia juga menyebutkan bahwa penjaminan kredit tidak membutuhkan agunan, sehingga semakin besar dana yang dibutuhkan maka akan semakin besar pula perspektif perbankan dalam pembiayaan modal kerja atau investasi.

“Saya kira, di tengah pandemi COVID-19 yang sudah melanda daya beli masyarakat, ternyata ada kendala UMKM saat ini dari sisi permintaan, dalam UU Kota Kerja justru menjawab permasalahan tersebut, sehingga pemerintah dan Belanja kelembagaan 40 persen dari anggaran barang dan jasa, sekarang diutamakan untuk UMKM, ”jelas Teten.

MenkopUKM menambahkan, UMKM diberi tempat usaha yang lebih layak, seperti di stasiun, terminal, bandara, dan tempat umum yang selama ini dianggap sebagai tempat usaha premium yang selama ini belum terjangkau UMKM. “Jadi UU Cipta Kerja ini memberikan akses pasar. Menurut saya cocok bagi UMKM untuk memiliki tempat, di tempat yang strategis,” ujarnya.

Ekonomi Digital

Lebih dari itu, penguatan UMKM melalui ekonomi digital melalui program bantuan inkubasi juga akan semakin menggembirakan, termasuk digitalisasi UMKM untuk mengakses pasar domestik dan global.

Teten mengatakan, dua hal dalam UU Cipta Kerja yang memberikan akses pasar bagi UMKM, yakni dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah ditegaskan dalam Pasal 97 bahwa 40 persen pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukkan bagi UMKM. Dan tahun ini sekitar Rp 321 triliun telah dialokasikan untuk belanja produk UMKM.

“Sekarang kita sedang proses bagaimana mempercepat pengadaan barang dan jasa. Tidak perlu tender, bisa melalui halaman digital khusus katalog LKPP bahkan pengadaan 50 juta ke bawah untuk konsumsi makanan dan minuman. bisa melalui platform digital, ”jelas Teten.

Selain itu, lanjut Teten, akses ke tempat-tempat strategis diatur dalam pasal 104 dan 150 UU Ciptaker, di mana 30 persen lahan komersial seperti di terminal, bandara pelabuhan, tempat peristirahatan bisa diberikan kepada UMKM.

“Dan porsinya ini cukup besar, 30 persen secara teknis harus diatur nanti melalui Peraturan Pemerintah. Saat ini kami sedang menyusun Peraturan Pemerintah tentang pelaksanaan UU Cipta Kerja dan akan bekerjasama dengan berbagai pihak untuk mendapatkan masukan yang diharapkan oleh UMKM dan koperasi, ”ujarnya.

Pihaknya juga akan mendorong lahirnya lebih banyak lagi startup baru, karena kemudahan mendirikan bisnis semakin mudah.

“Pertama yaitu pembebasan biaya perizinan untuk usaha mikro dan pembebasan biaya untuk usaha kecil, jadi ini sebenarnya biaya pembebasan untuk usaha mikro kecil, sekarang juga mereka yang perizinannya rumit, sekarang izin tunggal dengan prosedur yang disederhanakan melalui OSS Jadi hanya perlu bisnis master number, ini untuk semua kegiatan bisnis, ”jelasnya.

Padahal, untuk pelaku usaha makanan dan minuman sertifikasi halal itu gratis, sehingga Teten optimis kemudahan perizinan dari sektor informal hingga formal penting untuk membuat UMKM lebih bankable, untuk dengan mudah mengakses berbagai pembiayaan termasuk yang berkaitan dengan peningkatan kualitas produk mereka untuk mendapatkan sertifikasi produk. [azz]

Baca juga:
Demonstrasi Melanggar UU Cipta Kerja, Ini Rekayasa Lalu Lintas di sekitar Istana Merdeka
Iwan Fals Bicara Soal Demonstrasi Dalang Melawan UU Ciptaker, Singgung Nama Jokowi
Penyusup Bergaya Pelajar yang Merusak Mobil Polisi Ditangkap, Profesi Sebenarnya Terungkap
Ada Demonstrasi UU Cipta Kerja, Dinas Perhubungan DKI Siapkan Rekayasa Lalu Lintas
Ada Demonstrasi UU Cipta Kerja Kereta Jarak Jauh dari Halte Gambir di Jatinegara

.


Source link

Check Also

Mendes kembali menghimbau agar dana desa dikelola untuk kesejahteraan warga

Warta.top – Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *