Home / uang / Menteri Koordinator Airlangga: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Memberikan Kemudahan dan Kepastian

Menteri Koordinator Airlangga: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Memberikan Kemudahan dan Kepastian

Minggu, 22 November 2020 17.00
Reporter: Sulaeman

Menteri Koordinator Airlangga. © 2020 Tebe / Humas Econ

Warta.top – Pemerintah Jokowi memastikan proses penyusunan draf RPP dan Perpres sebagai peraturan pelaksana UU Cipta Kerja hampir selesai. Salah satu regulasi turunan dari UU Cipta Kerja yang saat ini sedang difinalisasi adalah berupa Rancangan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Berusaha Berbasis Risiko yang akan menetapkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK). ) dalam menerapkan konsep perizinan berbasis risiko atau Risk Base. Pendekatan (RBA).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto Dikatakan, melalui RPP ini, Pemerintah menetapkan perizinan dengan pendekatan berbasis risiko untuk menentukan jenis izin usaha untuk semua sektor usaha. Masing-masing K / L dan pemerintah daerah menggunakan pola yang sama, yaitu pendekatan berbasis risiko dalam kebijakan perizinan usaha sektor usaha. Dengan demikian, membuka usaha di Indonesia akan lebih mudah dan cepat, serta menciptakan kepastian berusaha.

“Perizinan usaha berbasis risiko akan memberikan kemudahan dan kepastian, sesuai arahan Presiden untuk segera memangkas izin usaha, mempermudah prosedur perizinan, dan menerapkan standar usaha. Dengan demikian, perizinan lebih mudah dan cepat, serta pengawasan lebih optimal,” ucapnya. Menteri Koordinator. Airlangga dalam keterangannya dikutip Minggu (22/11).

Menurut Airlangga, RPP tentang NSPK merupakan regulasi pelaksana dari UU Cipta Kerja yang mengatur jenis izin usaha untuk kegiatan usaha di semua sektor (kompilasi regulasi dari 18 K / L yang menjadi sektor pengawas dan regulator masing-masing sektor usaha. ). Pengelompokan bidang usaha mengacu pada Klasifikasi Standar Bidang Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020. Ketentuan dalam RPP ini juga mencakup kewenangan untuk menerbitkan perizinan dan melakukan pengawasan.

RPP ini akan mengatur norma perizinan usaha berbasis risiko dan prosedur pengawasan yang harus dijadikan acuan oleh seluruh Kementerian / Lembaga dan Pemerintah Daerah yang telah disusun oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Juga mengatur norma pelayanan perizinan usaha melalui OSS sistem yang disiapkan BKPM, dan NSPK masing-masing sektor ditentukan oleh masing-masing K / L terkait, ”jelasnya.

Baca selanjutnya: Penyelesaian NSPK pada 18 K / L …

.


Source link

Check Also

Matahari Department Store Akan Menutup 6 Gerai Menjelang Akhir 2020

Warta.top – PT Matahari Department Store (kode ticker LPPF) dilaporkan akan menutup 6 gerai pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *