Home / uang / Menteri Ketenagakerjaan Ida Menegaskan Aturan Sanksi dalam UU Cipta Kerja

Menteri Ketenagakerjaan Ida Menegaskan Aturan Sanksi dalam UU Cipta Kerja

Warta.top – Menteri Tenaga Kerja, Ida Fauziyah, ditegaskan bahwa pemerintah dan dewan perwakilan rakyat (DPR) bersikap transparan dalam pembahasan UU Cipta Kerja. Menteri Ida menambahkan, sepanjang kariernya di DPR, baru kali ini ia melihat proses pembahasan yang bisa diakses dari menit ke menit oleh publik. Jadi tuduhan menyelinap sudah pasti tidak benar.

Hal tersebut disampaikannya saat sosialisasi UU Cipta Kerja, khususnya klaster tenaga kerja dengan sekitar 1.308 pekerja dan manajemen Pertamina di lingkungan Subholding Hulu PT Pertamina Hulu Energi, dari seluruh lokasi perusahaan di Indonesia.

“Proses pembahasan UU Cipta Kerja sangat terbuka. Rapat di Raker, Panja dan Baleg bisa diakses melalui banyak channel. Ada live streaming, ada liputan dari Parlemen TV, bisa juga dari YouTube,” kata Menaker. Ida membuka dialog dengan para pekerja dan jajaran direksi Pertamina.

Menaker Ida juga menegaskan beberapa klarifikasi, termasuk dugaan bahwa undang-undang ini tidak bergigi karena pasal-pasal sanksi dari undang-undang lama sudah dicabut. “Ini menyesatkan lagi. Sanksi masih ada, kita akan mengadopsi undang-undang lama, baik pidana maupun administratif. Undang-undang ini punya gigi kuat, tidak ompong,” ucapnya.

Selain itu, sebagai bukti komitmen peningkatan kompetensi, dalam skema Jaminan Kehilangan Kerja (JKP), Kementerian Ketenagakerjaan memasukkan tambahan manfaat pelatihan vokasi. Artinya, pekerja yang di-PHK berhak mendapatkan pelatihan dan sertifikasi gratis, sambil menunggu pekerjaan baru.

“Sehingga saat ada lowongan kerja sudah memiliki sertifikat kompetensi. Gaji yang lebih tinggi bisa dinegosiasikan ya?” Dia melanjutkan.

Sanksi bagi perusak lingkungan dikatakan telah dicabut dalam UU Cipta Kerja

Sebelumnya, Kepala Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Felippa Ann Amanta menilai pengenaan sanksi dan denda bagi pelaku usaha yang membahayakan lingkungan harus tetap ada dalam Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja (UU). Felippa menyayangkan kelonggaran persyaratan lingkungan yang dicabut dari undang-undang.

Karena itu, dia meminta pemerintah mengkaji kembali persyaratan lingkungan yang sudah dicabut dari UU Cipta Kerja dan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah. “Penghapusan denda dan sanksi perlu ditinjau kembali oleh pemerintah mengingat dampak kerusakan lingkungan terhadap masyarakat,” kata Felippa seperti dikutip Antara. Jakarta, Selasa (6/10).

Menurutnya, penghapusan sanksi dan denda akan semakin meminimalisir keberadaan pemerintah dalam upaya menjaga kelestarian lahan. Setidaknya, ada acuan dari pemerintah yang bisa dilihat pelaku usaha berhati-hati dalam mengelola lahan.

Untuk itu, dia meminta pemerintah memastikan masuknya investasi asing langsung (FDI) tidak serta merta menghilangkan kewajiban investor untuk melindungi lingkungan. Khususnya dalam investasi sektor pertanian, keberadaan lahan sangat penting untuk menjamin keberlangsungan sektor pertanian itu sendiri.

[bim]

Baca juga:
Polisi Tangkap Pemilik Akun @podoradong, Sebut Omnibus Law sebagai Perjanjian
Faisal Basri Menyoroti Dampak Proses Perumusan Omnibus Law
PERIKSA FAKTAnya: Video Hoax Demonstran Menendang Air Mata Gas Saat Demonstrasi untuk Menolak UU Ciptaker
PERIKSA FAKTA: Ini bukan tulisan Dahlan Iskan tentang UU Cipta Kerja
Ketua MPR meminta pemerintah melibatkan akademisi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan penciptaan karya turunan

.


Source link

Check Also

Optimalkan Pembangunan Daerah, BI Dorong Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah

Warta.top – Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo mengatakan elektronifikasi transaksi merupakan bagian dari kebutuhan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *