Home / uang / Menteri ATR Ungkap Draf 5 PP UU Cipta Kerja Telah Selesai 90 Persen

Menteri ATR Ungkap Draf 5 PP UU Cipta Kerja Telah Selesai 90 Persen

Warta.top – Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) Sofyan A Djalil membenarkan UU Cipta Kerja masih belum bisa dilaksanakan. Mengikuti undang-undang baru ini. masih belum dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah (PP) dari masing-masing kementerian / lembaga terkait.

Untuk itu, Kementerian ATR / BPN sendiri terus mempercepat proses penyusunan PP. Adapun progres 5 PP yang membawahi 5 cluster diklaim sudah 90 persen terealisasi.

“InsyaAllah 5 PP dari 5 klaster sudah menyusun 90 persen. Jadi, minggu depan kita akan mulai masukan jika ada aspirasi untuk masukan. Sehingga bisa memenuhi ekspektasi masyarakat,” ujarnya dalam jumpa pers bertema Land Clusters. dan Tata Ruang dalam UU Cipta Kerja, Jumat (16/10).

Menteri Sofyan menjelaskan cluster pertama adalah penataan ruang. Sehingga pihaknya akan berupaya membuat PP terkait penataan ruang yang lebih komprehensif untuk memudahkan investasi dan menutup celah-celah aksi. korupsi.

Kedua, cluster pengadaan tanah. Alhasil, PP baru pembebasan lahan diharapkan bisa mengakomodir kepentingan publik dengan lebih efisien dan cepat.

Agar tol juga bisa diperluas, diperpanjang dan lain-lain. Sehingga bandara yang sudah diimpikan bisa terwujud. Begitu Covid-19 a hilang, wisatawan bisa datang lagi, jelasnya.

Ketiga, klaster pembebasan lahan. PP tersebut diharapkan mampu melindungi kepentingan masyarakat dan tanah terlantar atau tak bertuan.

Lanjut

Cluster keempat adalah Land Bank. Menurutnya, saat ini Indonesia sedang mengalami krisis pertanahan, terutama di perkotaan. Sehingga PP tersebut diarahkan untuk mengatasi kesulitan pembangunan untuk kepentingan umum dan juga kebutuhan masyarakat kota.

“Mengapa flat dan rumah Jakarta tidak bisa dibangun di dekat tempat kerja? Karena negara tidak punya tanah. Kami juga tidak punya tanah. Padahal BPN harus memiliki dua fungsi yaitu legislator dan pengelola lahan. Kami tidak bisa menjadi pengelola lahan karena kami tidak memiliki tanah. Oleh karena itu, diperlukan revisi terhadap cadangan tanah. Untuk digunakan untuk kepentingan umum, kepentingan sosial, taman, dan reforma agraria, ”ujarnya.

Untuk itu, Menteri Sofyan memastikan keberadaan Bank Tanah itu penting. Alhasil, PP terkait terus dikembangkan untuk kepentingan umum.

Terakhir, klaster hak atas tanah. Sehingga PP tersebut harus mampu menyelaraskan praktik yang mengarah pada kepastian hukum dan mencegah mafiah tanah. Karena nanti akan diketahui kepemilikan tanahnya, tambahnya.

[bim]

Baca juga:
Menteri Sofyan mengatakan, UU Cipta Kerja lahir dari kekecewaan Jokowi dalam masalah investasi
Menteri Sofyan Nilai UU Cipta Kerja Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Besar
Peraturan turunan pada undang-undang penciptaan karya diyakini tidak dapat memperbaiki kekurangan yang ada
Menteri Sofyan: UU Cipta Kerja Mengoreksi 79 UU Tumpang Tindih
UU Penciptaan Lapangan Kerja Dinilai Mampu Menghapus Ego Sektoral
Pengunjuk rasa Omnibus Law di Patung Kuda Mengundang Balita & Anak-anak Menyusuri Jalan
Lalu lintas ke Istana Negara ditutup total, polisi memperpanjang kawat silet

.


Source link

Check Also

Bank BTN Incar Dana Ritel Rp3,6 Triliun di 2021

Warta.top – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk atau Bank BTN mencatatkan pertumbuhan Dana Pihak …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *