Home / uang / Mengukur Efektivitas Program Langit Biru untuk Menurunkan Konsumsi Premium

Mengukur Efektivitas Program Langit Biru untuk Menurunkan Konsumsi Premium

Warta.top – Vice President (VC) Promotion and Marketing Communication Pertamina, Dholly Arifun Dahlia menegaskan bahwa Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas buang hingga 29 persen pada tahun 2030. Oleh karena itu, Pertamina secara agresif berupaya menggunakan bahan bakar RON di atas 91 untuk mengurangi polusi udara. . Salah satunya adalah Program Langit Biru.

Program Langit Biru merupakan program pengurangan pencemaran udara yang akan dimulai dari wilayah Bali, Tangerang Selatan, Gianyar, Palembang, dan daerah lainnya. Hal ini dilakukan dengan memberikan edukasi dan memberikan pengalaman kepada pengguna premium untuk mencoba menggunakan Pertalite, kata Arifun dalam sesi dialog. Publik bersama Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) pada Jumat (13/11).

Program ini mendapat dukungan regulasi dari pemerintah daerah, YLKI, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup DKI, dan Kementerian Kesehatan. “Kami mungkin tidak langsung menghilangkan premi, tapi kami fokus mengurangi pasokan dengan memberikan program pemasaran dengan memberikan potongan harga pertalite,” jelasnya.

Diskon diberikan secara bertahap. Pertama-tama, harga pertalite akan disamakan dengan harga premium dan berlangsung selama 2 bulan, agar masyarakat bisa terbiasa membeli pertalite. Kemudian diskon akan turun sebesar Rp400 di bulan berikutnya hingga harga Pertalite kembali normal.

Sedangkan persentase total penjualan premi BBM 35 persen masih dijual. Melalui Program Langit Biru, diharapkan penggunaan premi bisa turun 5-10 persen. Namun, adanya potongan harga ini dinilai kurang efektif untuk mengatasi penurunan pasokan premi.

Menurut Direktur Eksekutif ReforMiner, Komaidi Notonegoro, upaya penurunan premi dapat segera dilaksanakan melalui pembuatan kebijakan baru oleh pemerintah.

“Selain Pertamina, beberapa SPBU lain juga meluncurkan program Pertalite dengan harga khusus, namun dikhawatirkan bila sudah normal kembali masyarakat juga akan membeli premi lagi, karena cenderung membeli yang paling terjangkau,” kata Komaidi.

Jangan Serahkan ke Mekanisme Bisnis

Ia menilai, keputusan mutlak ada di tangan pemerintah dan tidak bisa diserahkan kepada mekanisme bisnis. “Jangan serahkan bisnis, tapi lebih baik revisi Peraturan Presiden (Perpres) 191 Tahun 2014. Sebab, tertulis pasokan eceran bahan bakar minyak itu artinya Pertamina yang bertanggung jawab menyediakannya, baik digunakan. atau tidak oleh masyarakat, ”jelasnya.

Hal itu sejalan dengan pernyataan Ketua Panitia Penghapusan Bensin Timbal Ahmad Syarifuddin. Menurutnya, Badan Lingkungan Hidup bisa segera mengambil langkah maju dengan menyampaikan aspirasi tersebut langsung ke pemerintah pusat.

Keinginan kawan-kawan dinas lebih baik diucapkan dengan menulis surat atau berdiskusi dengan walikota, agar nanti walikota bisa menyampaikannya kepada Presiden, dan presiden bisa meminta kepada Kementerian Sumber Daya Alam untuk menghentikan pasokan yang tidak perlu. bahan bakar, “katanya. .

Berdasarkan pengalaman sebelumnya, hal ini pernah terjadi saat walikota Makassar, Bandung, dan Palembang menulis pesan kepada Menteri Sumber Daya Alam untuk membuang bensin bertimbal. “Walikota dan bupati memiliki kekuasaan yang cukup besar dalam penghapusan bensin bertimbal dan berhasil. Artinya, mereka juga dapat mendorong pemerintah pusat untuk melakukan hal yang sama,” pungkasnya.

Reporter Intern: Theniarti Ailin

[idr]

.


Source link

Check Also

Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 Naik Rp 500 menjadi Rp 1.000 Mulai 6 Desember 2020

Warta.top – Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 naik mulai 6 Desember 2020 pukul 00.00 WIB. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *