Home / uang / Kementerian Perdagangan mengkritik Filipina atas tarif ekspor mobil baru

Kementerian Perdagangan mengkritik Filipina atas tarif ekspor mobil baru

Warta.top – Mendag Muhammad Lutfi menegaskan, pemerintah akan terus melakukan berbagai langkah dan upaya agar ekspor mobil ke Filipina bebas dari bea masuk Temporary Safeguard Measure Import (BMTPS). Dia mengkritik kebijakan baru Filipina.

Mendag Lutfi mengatakan, pemerintah Filipina harus menunjukkan bukti kuat kerugian negara akibat barang impor, termasuk dari Indonesia.

“Pengenaan BMTPS harus didasarkan pada bukti empiris yang kuat bahwa industri dalam negeri Filipina mengalami kerugian serius akibat barang impor yang salah satunya berasal dari Indonesia,” kata Mendag Lutfi dalam keterangan resminya, Kamis (14/1).

Otoritas Filipina memutuskan untuk memberlakukan BMTPS pada produk otomotif berupa mobil / kendaraan penumpang (mobil / kendaraan penumpang, AHTN 8703), dan kendaraan niaga ringan (kendaraan komersial ringan, AHTN 8704) untuk semua negara yang mengekspor ke Filipina salah satunya Indonesia.

BMTPS berupa obligasi tunai senilai PHP 70.000 / unit untuk mobil / kendaraan penumpang, dan PHP 110.000 / unit untuk kendaraan niaga ringan.

Dalam surat resminya, Kementerian Perdagangan dan Industri Filipina (DTI) selaku otoritas penyidik ​​menginformasikan bahwa pengenaan BMTPS akan berlaku selama 200 hari terhitung sejak diterbitkannya perintah bea cukai Filipina. Pesanan khusus diharapkan akan dikeluarkan pada Januari 2021.

Dalam peraturan tersebut, Indonesia dikenai BMTPS untuk produk mobil penumpang atau kendaraan dalam bentuk cash bond sekitar Rp 20 juta / unit. Namun, produk mobil penumpang yang diimpor tidak termasuk benar-benar dirobohkan, semi knocked-down, kendaraan bekas, serta kendaraan untuk keperluan khusus seperti ambulans, mobil jenazah, kendaraan listrik, dan kendaraan mewah dengan harga di atas Rp 25 ribu (gratis di pesawat).

Indonesia juga dikecualikan atau tidak dikenakan BMTPS untuk produk kendaraan niaga ringan.

Menurut Mendag Lutfi, industri otomotif Indonesia sedang berkembang dan menjadi produk ekspor andalan. Oleh karena itu, ia berharap penggunaan instrumen safeguard dan pengenaan BMTPS harus diperhatikan secara cermat.

“Karena instrumen ini pada dasarnya hanya dapat digunakan sebagai pengaman darurat terhadap lonjakan impor yang disebabkan oleh hal-hal yang tidak terduga dan mengakibatkan kerugian yang cukup serius bagi industri dalam negeri,” jelasnya.

Filipina memulai investigasi safeguard pada 17 Januari 2020 berdasarkan permintaan dari Aliansi Pekerja Logam Filipina (PMA), yaitu serikat pekerja yang anggotanya merupakan gabungan pekerja dari perusahaan otomotif di Filipina. PMA mengaku mengalami kerugian yang cukup serius akibat lonjakan impor otomotif pada periode 2014 – 2018.

Lanjut

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Didi Sumedi mengatakan pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah yang bertentangan dengan kebijakan pemerintah Filipina terkait pengenaan bea masuk Tindakan Pengamanan Sementara (BMTPS) untuk produk otomotif.

“Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah dan akan terus mengajukan keberatannya ke berbagai forum atas pengenaan BMTPS oleh Filipina. Keberatan dan pembelaan tersebut secara resmi sudah kami ajukan,” kata Didi.

Didi mengatakan, dalil otoritas Filipina dalam pengenaan BMTPS sangat lemah dan tidak sejalan dengan kesepakatan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).Organisasi Perdagangan Dunia/ WTO).

Hal ini bisa menjadi bahan pertimbangan pihak berwenang Filipina untuk meninjau investigasi safeguard yang saat ini masih berlangsung.

“Diharapkan penyelidikan ini dihentikan dan Filipina tidak akan mengenakan bea masuk untuk langkah-langkah pengamanan definitif,” katanya.

Filipina memulai investigasi safeguard pada 17 Januari 2020 berdasarkan permintaan dari Aliansi Pekerja Logam Filipina (PMA), yaitu serikat pekerja yang anggotanya merupakan gabungan pekerja dari perusahaan otomotif di Filipina.

“PMA mengaku mengalami kerugian yang cukup serius akibat lonjakan impor otomotif pada periode 2014-2018,” ujarnya.

Lebih lanjut Didi menjelaskan, berdasarkan data BPS, nilai ekspor mobil penumpang Indonesia ke Filipina pada 2017-2019 mengalami fluktuasi. Pada 2017, ekspor mobil penumpang tercatat USD 1,20 miliar, pada 2018 turun menjadi USD 1,12 miliar, dan pada 2019 naik tipis menjadi USD 1,13 miliar.

“Melalui data tersebut terlihat tidak ada kenaikan impor yang signifikan dari Indonesia yang menjadi dasar investigasi safeguard oleh Filipina,” pungkasnya.

Reporter: Andina Librianty dan Tira Santia

Sumber: Liputan6

[bim]

Baca juga:
Mendag Mengandalkan Sarang Burung Walet untuk Mengembalikan Perekonomian dari Pandemi
Mendag Lutfi Berharap Produk Indonesia Bisa Melawan Pasar Regional dan Global
Produk UMKM RI Berpeluang Membanjiri Pasar Tiongkok Berkat IDNStore
Dongkrak Ekspor ke China, Kemendag Luncurkan Platform Perdagangan Indonesia Store
Mendag: Jangan Izinkan Jamaah Haji Indonesia Bawa Oleh-Oleh Buatan China
Hingga Oktober 2020, Ekspor Nonmigas ke Arab Saudi mengalami penurunan sebesar 13,5 persen
Dorong Ekspor ke Arab Saudi, Mendag Lutfi Ingin UMKM Indonesia Tingkatkan Kelas

.


Source link

Check Also

Pemerintah Jokowi Dapatkan Dana Rp 7 Triliun dari Lelang 5 Surat Utang Negara

Warta.top – Pemerintah Jokowi dana terserap kembali sebesar Rp. 7 triliun hasil lelang lima seri …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *