Home / uang / Kementerian Keuangan Ajukan ke Pengadilan Terkait Utang Bambang Trihatmodjo

Kementerian Keuangan Ajukan ke Pengadilan Terkait Utang Bambang Trihatmodjo

Warta.top – Kementerian Keuangan mengajukan sepenuhnya ke pengadilan terkait kasus utang yang melibatkan putra kedua mantan Presiden Soeharto tersebut. Bambang Trihatmodjo dalam penyelenggaraan SEA Games XIX tahun 1997. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Dirjen Kekayaan Negara, Isa Rachmatarwata.

“Seperti yang sudah berulang kali kami katakan, kami akan mengikuti prosedur pengadilan dengan cermat. Jadi semua proses di pengadilan akan kami ikuti,” ujarnya dalam webinar tentang Dukungan Pemerintah kepada BUMN dalam APBN 2020, Jumat (20/11).

Isa mengatakan keputusan itu merupakan bagian dari penghormatan terhadap proses hukum yang sedang berlangsung. “Kita ikuti prosesnya agar bisa juga mendapat kepastian,” jelasnya.

Namun, laki-laki Sri Mulyani Ia enggan menjelaskan lebih lanjut perkembangan proses hukumnya. Ini termasuk soal besaran utang Bambang kepada negara.

“Saya tidak bisa bicara detail soal utang, soal pihak-pihak yang berutang kepada negara. Karena itu termasuk informasi yang tidak perlu dipublikasikan ke publik,” pungkasnya.

Sebelumnya, Staf Khusus Menteri Keuangan Yustinus Prastowo membeberkan soal awal larangan keluar negeri terhadap putra kedua mantan Presiden Soeharto itu. Bambang Trihatmodjo. Menurut dia, pelarangan ini bermula karena Bambang memiliki utang kepada pemerintah saat menjadi Ketua Konsorsium Mitra Penyelenggara SEA Games 1997.

“Ya tentu saja pelarangan terkait piutang negara yang belum dilunasi olehnya (Bambang) merupakan proses yang wajar. Hutang itu sendiri seperti yang tertuang dalam gugatan PTUN di SEA Games ke 97. Saat itu dia menjabat sebagai Ketua. dari Konsorsium, “jelasnya. Saat dihubungi Warta.top, Jumat (18/9).

Yustinus mengatakan, kasus utang itu sendiri merupakan delegasi dari Sekretariat Negara yang dilimpahkan kepada Kementerian Keuangan selaku pengelola piutang negara. Sehingga pihaknya mengaku hanya menjalankan kewajiban sesuai ketentuan yang berlaku.

“Sebenarnya utang itu sendiri merupakan delegasi dari Sekretariat Negara. Kementerian Keuangan hanya bertugas menagih utang negara selaku pengelola rekening,” jelasnya. [azz]

.


Source link

Check Also

Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 Naik Rp 500 menjadi Rp 1.000 Mulai 6 Desember 2020

Warta.top – Tarif Tol Depok-Antasari Seksi 1 naik mulai 6 Desember 2020 pukul 00.00 WIB. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *