Home / uang / Kadin Sebut UU Cipta Kerja Menyeimbangkan Kepentingan Pengusaha, Buruh dan UMKM

Kadin Sebut UU Cipta Kerja Menyeimbangkan Kepentingan Pengusaha, Buruh dan UMKM

Warta.top – Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin), Shinta Widjaja Kamdani menilai UU Cipta Kerja telah menyeimbangkan kepentingan berbagai pihak termasuk pengusaha, buruh, dan UMKM. Karenanya Shinta menyayangkan jika masih ada penolakan terhadap regulasi tersebut karena UU Cipta Lapangan Kerja dapat membuat Indonesia bersaing secara ekonomi di tingkat dunia.

“Kami sangat menyayangkan banyak pihak yang benar-benar tidak mengetahui substansi undang-undang ini sehingga banyak terjadi mispersepsi. Dan hal ini menimbulkan pola pikir yang tidak bisa diubah,” ujarnya seperti dikutip Antara. Jakarta, Rabu (14/10).

Shinta mengatakan, semua pihak membutuhkan omnibus law karena selama ini permasalahan utama dalam proses bisnis adalah aspek struktural sehingga memerlukan pembenahan yang komprehensif.

“Indonesia ingin menjadi negara maju, ekonomi lima besar dunia, kita harus memperhatikan untuk keluar dari perangkap pendapatan menengah, pertumbuhan PDB US $ 7,4 triliun. Cita-cita ini sangat indah, tapi kita harus tahu bagaimana untuk mencapai ini. ,” dia berkata.

Padahal, menurut dia, situasi saat ini juga kurang mendukung karena sebagian besar pelaku usaha di berbagai sektor ekonomi telah terkena dampak Covid-19 dan mengakibatkan tingginya angka pengangguran.

Di sisi lain, Indonesia masih belum memiliki daya saing yang dibutuhkan untuk tampil di level global, karena investor asing, lokal, dan UMKM belum mempercayai kondisi berbisnis di dalam negeri.

“Saat ini penyerapan investasi per Rp1 triliun hanya menyerap 1.200 tenaga kerja. Jadi ini persoalan yang harus diperhatikan. Kita harus berinvestasi secara kualitas,” ujarnya.

Penyelesaian Peraturan yang Tumpang Tindih

Untuk itu, dia berharap regulasi terbaru ini bisa menyelesaikan masalah tumpang tindih izin di pusat dan daerah serta mahalnya biaya yang mengganggu ekosistem investasi Indonesia.

Salah satunya terkait kebijakan kenaikan upah di Indonesia yang saat ini tertinggi di ASEAN mencapai 9,7 persen, dibandingkan dengan Thailand 1,7 persen, Malaysia 5,5 persen, dan Vietnam 7 persen.

“Tidak hanya pesangon, upah minimum kita juga tertinggi di dunia. Bandingkan saja dengan upah minimum di negara-negara ASEAN. Misalnya di Vietnam USD 192, Thailand USD 245, Malaysia USD 294, Indonesia USD 313 pada tahun 2020,” ujarnya. dia berkata.

Selain itu, Shinta mengingatkan UU Cipta Kerja juga memudahkan UMKM dan koperasi yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia dalam memperoleh izin usaha.

[idr]

.


Source link

Check Also

BRG dan Chevron Memperkenalkan Metode Pembersihan Lahan Tanpa Bakar

Warta.top – Badan Restorasi Gambut (BRG) dan PT Chevron Pacific Indonesia menyelenggarakan Sekolah Lapangan Pengelolaan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *