Home / uang / Hukum Penciptaan Pekerjaan: Orang Asing Menginap 183 Hari di Indonesia sebagai Wajib Pajak

Hukum Penciptaan Pekerjaan: Orang Asing Menginap 183 Hari di Indonesia sebagai Wajib Pajak

Warta.top – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengumumkan bahwa terdapat beberapa pajak yang akan dihapuskan atau disesuaikan melalui Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) sebagai turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Peraturan baru ini diharapkan dapat meningkatkan realisasi penanaman modal dalam negeri dan menciptakan sektor perpajakan yang kompetitif.

Hal inilah yang coba kita tangkap dalam UU Perpajakan tentang Penciptaan Lapangan Kerja. Kita perlu membuat investasi menarik di Indonesia dan di bidang perpajakan yang kompetitif, ucapnya dalam webinar bertajuk “Serap Aspirasi untuk Pelaksanaan Penciptaan Lapangan Kerja di Bidang Perpajakan. Law “, Kamis (19/11).

Rincian bendahara negara, penyesuaian pajak penghasilan akan memperjelas penetapan wajib pajak orang pribadi. Dimana setiap WNI atau WNA yang berdomisili lebih dari 183 hari di Indonesia, otomatis termasuk sebagai Wajib Pajak dalam negeri.

Sedangkan WNI yang tinggal di luar negeri selama lebih dari 183 hari dikenakan pajak luar negeri. Namun dengan syarat tertentu harus diatur.

“Jadi, ini semua untuk memberikan kejelasan klasifikasi dan status subjek pajak,” jelasnya.

Kemudian, pengenaan PPh bagi WNA subjek pajak dengan keahlian tertentu hanya atas penghasilan dari Indonesia. Sehingga aturan ini tidak membuat ekspatriat bekerja di Indonesia. Mengingat tenaga kerja asing juga dibutuhkan untuk kegiatan alih teknologi dan ilmu pengetahuan.

Selain itu, untuk menarik investor, pemerintah menghapus pajak penghasilan atas dividen dari dalam negeri. “Di dalam negeri pajak penghasilannya sudah dihapuskan. Namun, dividen dari luar negeri tidak akan dikenakan pajak jika ditanamkan pada kegiatan usaha penanaman modal di Indonesia atau kegiatan produktif lainnya,” jelasnya.

Kemudian, pemerintah juga memasukkan objek pajak bukan pajak yang diklasifikasikan, yaitu bagi hasil atau sisa dana hasil koperasi. Guna mendorong masyarakat untuk berlomba-lomba membuat koperasi dengan jumlah anggotanya yang berkurang, sehingga dianggap dapat membuat koperasi lebih produktif.

“Badan Pengelola Keuangan Haji juga tidak kena pajak,” imbuhnya.

.


Source link

Check Also

Matahari Department Store Akan Menutup 6 Gerai Menjelang Akhir 2020

Warta.top – PT Matahari Department Store (kode ticker LPPF) dilaporkan akan menutup 6 gerai pada …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *