Home / uang / Banjir Penolakan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan Alasan Dibaliknya

Banjir Penolakan RUU Larangan Minuman Beralkohol dan Alasan Dibaliknya

Ilustrasi bir. Pemungut cukai

Warta.top – Usulan RUU Larangan Minuman Beralkohol (RUU Larangan Minol) kembali dibahas di Badan Legislasi (Baleg) DPR RI pada Selasa (10/11). Salah satu pengusul, anggota Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pengusul RUU tersebut tidak hanya dari Fraksi PPP, tetapi juga dari fraksi. PKS dan Fraksi Gerindra.

Illiza menyinggung beberapa alasan PPP mengusulkan RUU pelarangan minol. Pertama, ia menilai larangan minuman beralkohol merupakan amanat konstitusi dan agama, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) 1945 yang berbunyi, setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin. , mempunyai tempat tinggal dan lingkungan tempat tinggal yang baik, serta berhak atas pelayanan kesehatan.

Selain itu alasan lainnya adalah larangan dalam Islam. Alquran juga menyebutkan dalam Surah Al-Maidah (90-91) yang artinya, wahai orang yang beriman, benar-benar meminum alkohol, berjudi, (berkorban untuk berhala), dan mengadu nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk setan. amalan, jadi jauhi (perbuatan itu) biar beruntung, ”terangnya.

Illiza mengklaim, RUU ini bertujuan untuk melindungi masyarakat dari dampak negatif, menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat dari peminum alkohol, selain itu RUU ini juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya minuman beralkohol.

Sejumlah poin diusulkan untuk larangan minuman beralkohol. Diantaranya, setiap orang yang memeluk agama Islam dan agama lain dilarang memproduksi, mengimpor, menyimpan, mengedarkan, dan / atau menjual serta mengonsumsi larangan minuman beralkohol golongan A, kelas B, kelas C, minuman, minuman beralkohol tradisional, dan minuman beralkohol campur atau memabukkan, ”terangnya.

Alasan lain, kata Illiza, saat ini minuman beralkohol belum diatur secara khusus dalam bentuk undang-undang. Sebab saat ini hanya dimasukkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan pasal-pasal yang sangat umum dan tidak diatur secara tegas oleh undang-undang.

Baca selanjutnya: Penolakan Pengusaha …

.


Source link

Check Also

OJK Ingatkan Penagih Utang Jangan Menarik Kendaraan Debitur

Warta.top – Otoritas Jasa Keuangan telah memperingatkan kantor pembiayaan atau leasing dan jasa debt collector …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *