Home / uang / Agar utang luar negeri tidak bertambah, Indef meminta pemerintah memotong gaji pejabat

Agar utang luar negeri tidak bertambah, Indef meminta pemerintah memotong gaji pejabat

Warta.top – Bank Dunia menempatkan Indonesia sebagai pemilik utang luar negeri terbesar ke-7 setelah China, Brasil, India, Rusia, Meksiko, dan Turki. Utang luar negeri Indonesia pada 2019 mencapai USD 402,08 miliar atau sekitar Rp5.910 triliun (kurs Rp14.775).

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Bhima Yudhistira Adhinegara, mendesak pemerintah segera merealokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Dia melihat banyak pembiayaan internal yang menyia-nyiakan anggaran, termasuk gaji dan tunjangan pejabat.

Karena itu, dia meminta pemerintah berani memangkas anggaran kementerian atau lembaga secara besar-besaran. “Pemerintah harus berani memotong gaji dan tunjangan pegawai. Ini harus dilakukan agar pada 2021 kita punya stok anggaran lebih banyak,” kata Bhima saat dihubungi merdeka.com, Rabu (14/10).

Dia meminta pemerintah fokus menangani Covid-19. Jadi, anggaran harus diperbesar. Menurutnya, pemerintah harus mewaspadai bahwa pada 2021, Indonesia dan seluruh negara di dunia masih akan memerangi Covid-19 yang akan berdampak buruk bagi perekonomian dan keuangan negara.

“Kami berencana mengurangi stimulus kesehatan. Dana PEN juga akan berkurang, meski pertumbuhan ekonomi tahun depan masih rendah. Masalahnya pada 2021, gejolak pandemi global masih akan besar,” ujarnya.

Lebih lanjut, dia mendesak pemerintah segera merestrukturisasi utang luar negeri. Terutama utang kepada lembaga bilateral dan multilateral. “Harus dirundingkan untuk mendapatkan keringanan atau keringanan utang,” ujarnya.

Bhima juga mendorong pemerintah untuk lebih kreatif mencari sumber pendapatan baru bagi negara. Jika ini dilakukan, dia yakin pemerintah tidak lagi bergantung pada utang luar negeri.

Terakhir, dia mengatakan pemerintah salah menanggapi peringkat utang luar negeri Indonesia yang ditetapkan Bank Dunia. Ia menilai pemerintah terlalu optimis dan terlalu defensif. Padahal, lanjut Bhima, perekonomian Indonesia bisa terguncang jika beban utangnya tinggi.

“Pemerintah jangan terlalu optimis di tahun 2021, jangan terlalu percaya diri dan anggap remeh utang. Sayangnya, hal-hal buruk tetap akan dikatakan baik dengan pemerintah karena kita semakin bergantung pada dana asing,” kata Bhima.

Penjelasan Pemerintah tentang Utang Indonesia

Sebelumnya, pemerintah telah memastikan bahwa struktur ULN Indonesia masih didominasi oleh ULN berjangka panjang yang memiliki pangsa 88,8 persen dari total ULN. Pemerintah mengelola utang atas dasar kehati-hatian (prudence) dan terukur (akuntabel).

Dalam perbandingan tersebut terlihat bahwa utang Indonesia di antara negara-negara tersebut tergolong besar karena perekonomian Indonesia termasuk dalam kelompok negara G-20 pada posisi ke-16.

Dengan perekonomian yang besar, utang pemerintah (tanpa BUMN dan swasta) relatif rendah yakni 29,8 persen pada Desember 2019. Jika dibandingkan dengan 10 negara yang disebutkan di beberapa artikel berita media, sebagian besar utang pemerintah di atas 50 persen, sedangkan Indonesia posisinya jauh. di bawahnya.

Wakil Menteri Keuangan Republik Indonesia Suahasil Nazara menegaskan, utang yang diambil pemerintah Indonesia merupakan bagian dari proses pembangunan. Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ada saat ini sudah tidak mampu lagi menutupi kebutuhan pembiayaan dalam negeri, terutama untuk menanggulangi pandemi Covid-19.

“Namun teman-teman, semua pengeluaran yang kita tambahkan saat ini dilakukan di tengah situasi dimana dunia usaha tidak mampu membayar pajak. Dimana aktivitas ekonomi menurun, pembayaran pajak menurun. Namun kebutuhan belanja meningkat. Hal ini menciptakan defisit yang melebar. Artinya pemerintah mengeluarkan utang., ”jelasnya.

Soal tidak berhutang, itu sebenarnya pilihan kebijakan pemerintah. Namun, ada sisi lain yang menjadi pertimbangan pemerintah. Bukan tidak mungkin berhutang, tapi menunda kebutuhan pembiayaan berbagai program pembangunan nasional atau bantuan sosial.

“Tidak bisakah tidak, tidak perlu mengeluarkan utang pemerintah? Ya, tapi pengeluarannya harus turun. Padahal, kita harus meningkatkan pengeluaran ini karena kita ingin membantu perekonomian. Ini adalah pilihan kebijakan. Jadi teman-teman. Kami tingkatkan utangnya tahun ini, ”jelasnya. .

[bim]

Baca juga:
Indef Sebut Peringkat Utang Luar Negeri Indonesia Masih Akan Naik
Staf Menteri Keuangan Bidang Utang Luar Negeri Republik Indonesia: Rata-rata Utang Pemerintah Jangka Panjang
Indonesia Masuk 10 Besar Negara Dengan Utang Luar Negeri Terbesar, Ini Respon Pemerintah
Data Bank Dunia: Indonesia Peringkat 7 Pemilik Utang Luar Negeri Terbesar
IMF: Sejumlah Besar Perusahaan dan Rumah Tangga Tidak Akan Mampu Membayar Utang
Klaim PT PP Telah Menyelesaikan Sengketa Selisih Tagihan Pembayaran Hutang
Lihat, Berikut Prosedur Baru Persetujuan Permohonan Penerimaan Kredit Luar Negeri

.


Source link

Check Also

Cara Efektif untuk Menghindari Konflik di Tempat Kerja agar Tetap Profesional

Kamis, 22 Oktober 2020 08:00 Reporter: Independen Ilustrasi bekerja. © 2012 Warta.top Warta.top – Memiliki …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *