Home / uang / Ada Bank Tanah dengan Amanat UU Cipta Kerja, Harga Perumahan di Kota Bisa Lebih Murah

Ada Bank Tanah dengan Amanat UU Cipta Kerja, Harga Perumahan di Kota Bisa Lebih Murah

Warta.top – Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN) akan segera merumuskan peraturan pelaksana untuk bank tanah dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP). Menyusul disahkannya UU Cipta Kerja yang mewajibkan negara untuk mendirikan lembaga tersebut.

Menteri ATR / Kepala BPN Sofyan A Djalil mengatakan, land bank tidak hanya akan digunakan untuk kepentingan umum, tetapi juga untuk kepentingan sosial seperti perumahan rakyat. Sehingga diyakini akan membuat biaya pembangunan rumah di kota lebih murah.

“Pertama, bank tanah punya ide menyediakan tanah milik negara untuk digunakan untuk kepentingan umum seperti taman. Juga kepentingan sosial dengan perumahan rakyat, kehutanan, dan lain-lain,” kata Menteri Sofyan dalam jumpa pers bertema Land Cluster. dan Penataan Ruang dalam UU Cipta Kerja. , Jumat (16/10).

Adapun mekanismenya, land bank akan mengelola lahan yang dianggap terlantar atau tak berawak menjadi milik negara. Namun, sebagian lahan terlantar yang telah dikuasai negara akan dialokasikan untuk perumahan rakyat.

“Tanah di perkotaan milik land bank ini bisa dikasih harga tanahnya. Bahkan bisa lebih murah. Kalau perlu Rp 0, karena itu tanah negara yang dikelola oleh bank tanah. Jadi kalau kamu bayarnya juga sangat murah, ”jelasnya.

Kemudian, lanjut Menteri Sofyan, lahan terlantar yang telah disahkan negara akan dikelola oleh berbagai kementerian / lembaga terkait. Khusus untuk membangun perumahan rakyat.

“Tentu ada pembagian tugas, kita tahu Menteri PUPR atau nanti mekanismenya melalui Perumnas. Bahkan di bank tanah sudah dibentuk lembaga khusus untuk membangun perumahan rakyat,” ujarnya.

Terkait anggaran pembangunan perumahan rakyat, dimungkinkan juga untuk mendapatkan bantuan bersubsidi dari pemerintah. Sehingga dapat menekan biaya lebih rendah lagi.

Namun, dia belum bisa memastikan berapa nominal anggaran yang dibutuhkan untuk membiayai program perumahan rakyat. Anggaran tersebut bisa didapatkan dari program Tapera.

“Berapa anggarannya, saya tidak bisa bilang, itu di luar kompetensi saya. Tapi sekarang sudah ada lembaga di bank, di OJK yang diwajibkan membentuk lembaga penyedia perumahan. Lalu ada juga Tapera, perumahan rakyat. simpanan yang diambil dari berbagai pihak. Ada perusahaan, pengusaha dan pekerja sehingga ada simpanan untuk perumahan rakyat, ”pungkasnya.

Pendirian Bank Tanah Dimulai pada 2021

Menteri Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR / BPN), Sofyan Djalil, menjelaskan bahwa Land Bank akan dibentuk oleh tiga kementerian. Menteri Sofyan mengatakan, dua kementerian lainnya akan ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo sebagai penanggung jawab.

“Selain Menteri ATR, Pak Jokowi akan menunjuk siapa yang menjadi panitia, apakah Menteri Keuangan, Menteri Pertanian, atau PUPR, ”kata Menteri Sofyan dalam webinar, Jumat (16/10).

Sedangkan pembentukan Land Bank sendiri akan diatur dalam peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Cipta Kerja dan akan dimulai pada tahun 2021.

Menteri Sofyan juga mengatakan, pemerintah akan memberikan kesempatan kepada para profesional untuk menduduki posisi eksekutif dalam pengelolaan Bank Tanah.

“Kami akan buka pendaftarannya secara terbuka, sehingga yang berminat bisa mendaftarkan diri,” ucapnya

Dalam pelaksanaannya nanti, pemerintah akan mengikutsertakan tujuh orang untuk mengisi posisi Badan Pengawas Bank Tanah. Tiga di antaranya mewakili pemerintah dan empat lainnya mewakili masyarakat atau pengawas independen.

“Saya ingin mengundang pihak yang berkompeten menjadi dewan pengawas. Misalnya aktivis agraria. Ini penting agar kinerja lembaga tetap transparan dan sesuai dengan semangat pembentukannya,” ujarnya.

Reporter Intern: Brigitta Muda

[bim]

Baca juga:
Menteri ATR Ungkap Draf 5 PP UU Cipta Kerja Telah Selesai 90 Persen
Menteri Sofyan mengatakan, UU Cipta Kerja lahir dari kekecewaan Jokowi dalam masalah investasi
Menteri Sofyan Nilai UU Cipta Kerja Dorong Penyerapan Tenaga Kerja Besar
Peraturan turunan pada undang-undang penciptaan karya diyakini tidak dapat memperbaiki kekurangan yang ada
Menteri Sofyan: UU Cipta Kerja Mengoreksi 79 UU Tumpang Tindih
UU Penciptaan Lapangan Kerja Dinilai Mampu Menghapus Ego Sektoral
Pengunjuk rasa Omnibus Law di Patung Kuda Mengundang Balita & Anak-anak Menyusuri Jalan

.


Source link

Check Also

Mendes kembali menghimbau agar dana desa dikelola untuk kesejahteraan warga

Warta.top – Menteri Desa, Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar menjelaskan bahwa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *