Home / uang / 5 Kebijakan Pemerintah Terbaru Menghemat Ekonomi Wong Cilik dari Dampak Virus Corona

5 Kebijakan Pemerintah Terbaru Menghemat Ekonomi Wong Cilik dari Dampak Virus Corona

Jokowi dan petani. © 2014 Warta.top

Warta.top – Pemerintah sedang melakukan berbagai upaya untuk mengatasi virus korona di Indonesia. Salah satunya adalah dengan melakukan jarak sosial atau membatasi kegiatan sosial sehingga jarak dapat diterapkan, untuk jarak fisik atau membatasi kontak fisik.

Presiden Jokowi lebih baik mempertimbangkan langkah ini daripada harus mengambil keputusan untuk mengunci area dari berbagai kegiatan atau kuncian.

“Dan saya telah belajar bahwa saya memiliki analisis seperti ini. Dari semua negara, apa kebijakan mereka, apa yang mereka lakukan, lalu apa hasilnya, semua dari kementerian luar negeri dari duta besar duta besar yang kami terus pantau setiap hari, “kata Presiden Jokowi.

Presiden Jokowi tidak lupa berdoa bahwa Covid-19 di negara itu akan segera berlalu. “Semoga pandemi ini segera berlalu dan kita semua diberi keselamatan,” kata Presiden Jokowi.

Pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan lain untuk mengurangi virus korona di Indonesia. Terutama untuk melindungi kelas menengah ke bawah. Selanjutnya merdeka.com akan merangkum sejumlah kebijakan ini.

1 dari 5 halaman

1. Peserta Kartu Pra-Kerja Menerima Rp 1 Juta untuk 4 Bulan Selama Korona

Kartu pra-kerja menerima Rp 1 juta selama 4 bulan asalkan ada korona

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meningkatkan insentif bagi penerima kartu pra-kerja, yang awalnya dimulai dari Rp 650.000 hingga Rp 1 juta selama 4 bulan ke depan. Pemerintah, katanya, telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp10 triliun untuk kartu pra-kerja.

“Sehingga setiap peserta kartu pra-kerja akan diberikan biaya insentif sebesar Rp 1 juta per bulan selama 3 hingga 4 bulan,” kata Presiden Jokowi saat konferensi video dari Istana Merdeka Jakarta, Selasa (24/3).

“Alokasi anggaran yang disediakan dalam kartu pra-kerja ini adalah Rp 10 triliun,” lanjutnya.

Presiden Jokowi mengatakan akan mempercepat distribusi kartu pra-kerja. Ini dilakukan sebagai langkah untuk mengantisipasi pekerja yang terkena PHK karena pandemi virus korona (Covid-19).

“Untuk mengantisipasi pekerja yang terkena PHK, pekerja harian yang kehilangan penghasilan, pengusaha mikro yang kehilangan pasar dan turnover dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualitas sumber daya manusia mereka,” jelasnya.

2 dari 5 halaman

2. Ada Virus Corona, Pemerintah Membawa Selisih Bunga & Uang Muka untuk Perumahan Bersubsidi Rp1,5 T

peningkatan tanggung jawab pemerintah atas virus corona di muka uang muka perumahan bersubsidi Rp

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan bantuan kepada program perumahan bersubsidi untuk membantu masyarakat kecil selama virus korona. Pemerintah sedang menyiapkan 2 stimulus.

Pertama, pemerintah akan membayar selisih bunga. “Pemerintah memberikan subsidi selisih bunga selama 10 tahun. Jika bunga di atas 5 persen, maka selisih bunga akan dibayarkan oleh pemerintah,” kata Presiden Jokowi saat konferensi video dari Istana Merdeka di Jakarta pada Selasa (24/3) ).

Kedua, pemerintah juga memberikan subsidi dalam bentuk bantuan uang muka bagi orang-orang yang ingin mengambil pinjaman perumahan bersubsidi. “Total anggaran yang disiapkan adalah Rp 1,5 triliun,” katanya.

3 dari 5 halaman

3. Larangan Utang Gunakan Penagih Utang

penagihan utang menggunakan penagih utang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) melarang bank dan industri keuangan non-bank untuk menagih utang menggunakan penagih utang atau penagih utang. Presiden juga memberikan relaksasi kepada 3 jenis debitur. Yakni pengemudi ojek online, nelayan, dan pengusaha kecil atau UMKM.

“Bank dan industri keuangan non-bank dilarang mengejar cicilan apalagi menggunakan penagih utang,” kata Jokowi saat melakukan teleconference dengan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

4 dari 5 halaman

4. Ojek Online Hingga UKM Dapat Menunda Angsuran 1 Tahun

online hingga umkm dapat ditunda dengan cicilan 1 tahun

Presiden Jokowi telah memerintahkan Organisasi Layanan Keuangan (OJK) untuk melonggarkan relaksasi kredit untuk Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) di tengah wabah Covid-19. Demikian dikatakan Jokowi untuk UMKM dengan nilai kredit di bawah Rp10 miliar.

“Keluhan dari UMKM kemarin kami berbicara dengan OJK, OJK akan memberikan relaksasi relaksasi kredit UMKM untuk nilai kredit di bawah Rp10 miliar pada pinjaman bank dan industri keuangan non-bank,” kata Jokowi sambil memberikan arahan kepada 34 Gubernur untuk menghadapi Covid-19 Pandemi di Istana Istana di Istana ke-19 Merdeka, Jakarta Pusat, Selasa (24/3).

Dia menjelaskan, penundaan cicilan akan berlangsung selama satu tahun. “Penundaan cicilan menjadi satu tahun dan penurunan bunga,” kata Presiden Jokowi.

5 dari 5 halaman

5. Berikan BLT dan Bantuan Sosial

blt dan bansos

Pemerintah akan memberikan bantuan tunai langsung (BLT) kepada masyarakat terutama mereka yang bekerja di sektor informal. Kebijakan itu dilakukan untuk menjaga tingkat konsumsi publik di tengah ekonomi yang melemah akibat dampak pandemi virus korona atau Covid-19.

“Kami akan melihat sektor informal untuk mendukungnya dalam bentuk bantuan tunai langsung melalui database yang ada,” kata Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, saat konferensi video, Jakarta, Selasa (24/3).

Menteri Sri Mulyani mengatakan, bantuan tunai diberikan kepada orang-orang yang mengikuti aturan pemerintah. Artinya, orang yang bekerja di sektor informal yang telah didisiplinkan mengikuti pedoman pemerintah dalam upaya menangani virus korona berhak mendapatkan BLT ini.

“Mereka yang dapat membantu mereka terus mengikuti arahan dan pedoman untuk mengurangi interaksi dan kegiatan dan tidak berkumpul sehingga mereka dapat memerangi penyebaran virus ini tetapi masih mendapatkan staples, terutama untuk pekerja harian,” katanya.

Bendahara Negara menambahkan, kebijakan ini nantinya akan dimasukkan dalam jaring pengaman sosial.

Pemerintah juga menyelesaikan payung hukum dalam mendistribusikan program bantuan sosial lainnya (bantuan sosial) seperti PKH kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan paket makanan untuk 15 juta penerima manfaat. “Sudah dibahas apakah jumlah keluarga meningkat dan dalam hal tunjangan dihitung dari sisi anggaran,” katanya.

[bim]

Baca juga:
Kenali Karakteristik Umum Virus Corona-19 yang Terinfeksi, Jangan Panik Lakukan Ini
Kesabaran Dokter Komang Di Tengah Panic Over Corona Outbreak
Anggota Wantimpres Mengundang Konglomerat untuk Membantu Pemerintah Memberantas Corona
Polisi seharusnya tidak menggunakan Pasal 212 KUHP untuk Penyebaran Sosial
Pak Hazmat, Presiden Putin Mengunjungi Warga yang Terkena Covid-19
Strategi Pemerintah Jika Wabah Virus Corona Memperpanjang
Polisi Membubarkan Tabligh Akbar di Tigaraksa Untuk Mencegah Penyebaran Corona

.


Source link

Check Also

Wishnutama Mengundang Pemerintah Daerah untuk Menyelamatkan Industri Pariwisata dari Dampak Corona

Warta.top – Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio mengundang semua pemerintah daerah (Pemda) untuk …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *