Home / uang / 4 Langkah Pemerintah Mengatasi Kasus Pencurian Ikan oleh Vietnam

4 Langkah Pemerintah Mengatasi Kasus Pencurian Ikan oleh Vietnam

Warta.top – Pemberantasan illegal fishing merupakan salah satu komitmen Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di bawah komando Menteri Edhy Prabowo. Sejak Oktober 2019, KKP telah menangkap 74 kapal pelaku illegal fishing dan 27 di antaranya merupakan kapal berbendera Vietnam.

Sebagian besar kapal Vietnam ditangkap di Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 711 atau di Perairan Laut Natuna Utara.

Direktur Asia Tenggara Kementerian Luar Negeri yang menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Sosialis Vietnam, Denny Abdi mengatakan, banyaknya kapal Vietnam yang melakukan illegal fishing tidak lepas dari klaim yang tumpang tindih. di perairan ini.

“Perundingan ZEE (klaim) sudah memasuki technical meeting ke-13 di Hanoi pada November 2019 terkait penarikan teknis batas kedua negara,” kata Denny saat berbicara pada technical working meeting Task Force 115, Kamis (15/10). .

Denny mengatakan, Indonesia bisa mengambil empat langkah untuk mengatasi kasus illegal fishing yang dilakukan Vietnam. Pertama, penguatan sektor perikanan di Natuna. Ini untuk mengimbangi Vietnam yang sudah menyiapkan sektor serupa, terutama di Selatan.

“Banyak nelayan Vietnam yang masuk ke Natuna (perairan) karena industrinya kuat di wilayah selatan. Kalau mau kuat, ekosistem di industri perikanan Natuna harus diperkuat,” jelasnya.

Langkah kedua, menurut sosok yang akan segera menjabat sebagai Dubes RI di Vietnam itu, menjajaki peluang kerja sama dengan pelaku usaha di Vietnam. Ketiga, pemerintah Indonesia juga perlu memperkuat safeguards di perairan Natuna Utara.

Langkah terakhir

Terakhir, ia berharap ada percepatan negosiasi terkait zona ekonomi eksklusif (ZEE) kedua negara. “Mempercepat perundingan ZEE yang tumpang tindih antara Indonesia dan Vietnam,” kata Denny.

Sementara itu, Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) TB Haeru Rahayu membenarkan, rapat kerja teknis Satgas 115 akan membahas sejumlah agenda, termasuk meningkatkan koordinasi antarlembaga dalam menangani illegal fishing. Selain itu, rapat ini juga membahas rencana kerja Satgas tahun 2021.

“Kami mengundang Dubes RI untuk Vietnam untuk memberikan pandangan khusus tentang aspek sosial ekonomi dari illegal fishing di Laut Natuna Utara yang melibatkan banyak kapal berbendera Vietnam,” ujar Tebe yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Satgas 115 .

Sebagai informasi, Satgas 115 dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2015 sebagai bentuk perhatian serius pemerintah dalam mengambil langkah terintegrasi untuk mengatasi pelanggaran dan kejahatan di bidang perikanan, khususnya kegiatan illegal fishing.

[idr]

.


Source link

Check Also

China berambisi menjadi negara bebas polusi karbon

Warta.top – Para pemimpin China akan membahas langkah-langkah baru untuk mengatasi perubahan iklim dalam rencana …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *