Home / politik / Tindakan politis dari ISP membuang dokumen RAPBD Surabaya yang mengarah pada permintaan maaf dan perdamaian

Tindakan politis dari ISP membuang dokumen RAPBD Surabaya yang mengarah pada permintaan maaf dan perdamaian

Membersihkan rumah dengan gaya PSI. © Liputan6.com / Johan Tallo

Warta.top – Anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD SurabayaAlfian Limardi dimaafkan. Alasannya adalah tindakannya tidak etis dalam melempar dokumen RAPBD Surabaya 2020 saat diskusi RAPBD dengan Kantor Komunikasi dan Informasi Surabaya beberapa waktu lalu. Dia mengklaim emosi pada saat itu.

"Saya meminta maaf kepada Bpk. Fikser (kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Surabaya, Bpk. Fikser) dan kepada semua anggota DPRD di Surabaya, dan saya berharap komunikasi dan Hubungan baik akan terus terjalin, "kata Limardi dalam pernyataan yang diterima Antara di Surabaya, Minggu (10/11).

Presiden fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) telah melarang Alfian Limardi meluncurkan draf dokumen atau RAPBD di Surabaya. Menurutnya, Limardi hanya menjepret dokumen di atas meja yang kemudian jatuh ke tanah.

"Jika Anda ingin membuktikannya, buka saja CCTV dan jelaskan," kata William Wirakusuma, ketua fraksi DPRK dari Surabaya DPRK.

Menurut William, pihaknya secara pribadi telah meminta informasi tentang insiden dari Alfian Limardi. Itu benar, Alfian mengatakan dia kecewa dengan diskusi RKA RAPBD yang tidak lengkap tentang Diskominfo.

"Saya pikir itu hanya reaksi spontan, terus mematahkan proyek RKA terlalu keras untuk jatuh ke tanah," katanya.

1 dari 4 halaman

Peluncuran dokumen RAPBD

Rapat diskusi RAPBD Surabaya 2020 diselenggarakan oleh Komisi B DPRD Kota Surabaya pada Selasa (11/5). Ketua Komisi B menegur sikap anggotanya dari fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Alfian Limardi, yang pada saat itu dianggap tidak etis.

"Saya sangat menyesalkan sikap emosional Pak Alfian dalam menarik proyek APBD di depan kepala kantor Diskominfo (Bpk. Fikser) saat diskusi mengenai RAPBD kemarin (4/11) ), "kata Anas Karno, wakil ketua Komisi B DPRD Surabaya.

Menurutnya, jika terjadi kesalahan dalam rencana kerja dan anggaran (RKA), RAPBD harus dapat didiskusikan dengan hati-hati dan tidak bertindak langsung di luar kebiasaan. Selain itu, proyek RAPBD Diskominfo sudah benar dan tidak ada masalah.

"Jadi kemarin, Pak Alfian mengasumsikan ada PPN (pajak pertambahan nilai) 10% yang tidak tertulis dalam RAK," katanya.

Namun, katanya, itu benar karena semuanya tidak boleh ditulis dalam RAK. “Lalu, pada saat itu, kami sepakat bahwa semuanya baik-baik saja dan semuanya sudah berakhir.” Namun, tiba-tiba Pak Alfian salah menilai, meskipun ia tidak memeriksa dan tidak bertanya kepadanya mengapa hasilnya seperti itu, Anda harus bisa bertanya dengan baik, "katanya.

Dia menjelaskan, dalam RKA, ada angka yang melompat sehingga otomatis dipertanyakan. "Ketika saya bertanya kepada mereka, mereka juga terkejut. Saya secara spontan memprotes. Tentu saja, saya bertanya kepada dewan bahwa itu adalah uang publik. Namun, dijelaskan dan jelas, dan kemudian kami meminta agar PLTN dipasang sehingga jelas, "katanya.

Kepala Kantor Komunikasi dan Informasi Surabaya (Diskominfo), Mr Fikser, mengatakan insiden itu memalukan bagi anggota DPRD Kota Surabaya yang merupakan mitra dalam diskusi pemerintah kota tentang RAPBD.

"Sampai sekarang, kita belum pernah diperlakukan seperti itu. Jika ada celah, kita bisa bicara dengan benar," katanya.

2 dari 4 halaman

Berlawanan dengan etika

Ketua Komite B menyalahkan Alfian karena bertindak sopan dan mendukung etika dalam debat RAPBD. "Kami juga memberi tahu presiden fraksi PSI," katanya.

Hal senada dikatakan oleh sekretaris Komisi B DPRK Surabaya Mahfudz. Dia menyesali sikap Alfian, yang tidak memprioritaskan etika selama diskusi pertemuan musyawarah tentang RAPBD. Selain itu, pemerintah kota Surabaya adalah mitra DPRD dari kota Surabaya.

"Alfian telah ditegur oleh begitu banyak orang, itu pelajaran umum bahwa itu tidak terjadi lagi," katanya.

Adi Sutarwiyono, kepala DPRD Surabaya, sebelumnya mengatakan anggota dewan harus sopan dalam mengungkapkan pendapat atau jawaban mereka. Perintah berdiri DPRD Surabaya menetapkan bahwa anggota dewan direksi yang menyampaikan pendapatnya harus sopan dan tertib.

"Anggota dewan harus kritis, tetapi itu tidak berarti mereka bisa marah sesuka hati, selalu ada aturan, ada aturan," katanya.

3 dari 4 halaman

Minta maaf

Alfian mengatakan bahwa sebagai anggota baru DPRD Surabaya, ia masih harus banyak belajar. Menurutnya, publikasi rencana kerja RAPBD Surabaya dan dokumen anggaran kepada Fikser selama diskusi tentang RAPBD Surabaya 2020 di Komite B DPRK Surabaya pada Senin 4/11 adalah murni spontan.

"Saya berjanji untuk terus belajar, termasuk membatasi emosi dan prosedur komunikasi di ruang publik," katanya.

Selama diskusi tentang RAPBD, Limardi sudah bertanya tentang jumlah lompatan di RKA Diskominfo Surabaya. Ini adalah dasar untuk membuang dokumen RAK RAPBD di lapangan.

"Ketika saya bertanya kepada mereka, mereka juga terkejut. Saya secara spontan memprotes. Tentu saja, saya bertanya kepada dewan bahwa itu adalah uang publik. sudah dijelaskan dan sudah jelas. Untuk waktu berikutnya, kami meminta agar PPN ditampilkan dengan jelas, "katanya.

4 dari 4 halaman

Selesai damai

Badan kehormatan DPRD kota Surabaya mengakhiri kontroversi mengenai penerbitan dokumen RAPBD 2020 jika anggota fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Alfian Limardi, selama diskusi antara yang terakhir dan Kantor Komunikasi dan Informasi Kota Surabaya (Diskominfo).

"Kami mempertemukan dua pihak, yaitu Alfian dan Fikser (kepala departemen komunikasi dan informasi Surabaya), saksi dari ketua dewan DPRK Surabaya di kantor presiden DPRK di Surabaya, Minggu, di Surabaya.

Menurut dia, pada pertemuan itu, disepakati bahwa kedua belah pihak mengatakan mereka telah saling introspeksi dan saling memaafkan.

Untuk ini, lanjutnya, adalah mungkin untuk mengakhiri kontroversi tanpa harus melanjutkan.

"Ini adalah hari para pahlawan, jadi semangatnya adalah memaafkan diri sendiri," kata politisi PDI-P itu. (No)

Baca juga:
Sandiaga meminta PSI untuk tidak mengatasi masalah pribadi
Defisit anggaran, ISPE menolak formula E yang dibiayai oleh APBD DKI
BK DPRD DKI akan menangani laporan William tentang pelanggaran etika.
Presiden DPRD DKI belum menerima surat pemberitahuan dari William kepada BK
Dilaporkan kepada Dewan DPRK untuk mengungkapkan anggaran Aibon Glue, William PSI tidak takut
Dilaporkan ke BK DPRD DKI, politisi ISP, William, siap mengambil risiko

Partai Solidaritas Indonesia (t) DPRD (t) APBD (t) Surabaya (tagToTranslate)


Source link

Check Also

Wasekjen PDIP: Gibran dapat merekam Pilkada Solo di DPD Jawa Tengah

Gibran Rakabuming di Jalan Teuku Umar. © 2019 Warta.top/Iqbal S Nugroho Warta.top – Wasekjen PDIP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *