Home / politik / Perludem: sejumlah catatan yang diharapkan sebelum Pilkada 2020

Perludem: sejumlah catatan yang diharapkan sebelum Pilkada 2020

Warta.top – Titi Anggraini, anggota Dewan Pengawas Perludem, meneruskan beberapa catatan kepada KPU dan Bawaslu yang akan diantisipasi menjelang Pilkada Serentak 2020, pada 9 Desember.

Catatan ini disampaikan Titi Anggraini saat menjadi pembicara di webinar “Pilkada 2020 di Tengah Pandemi Corona: Raih Kemenangan dan Jaga Keamanan”, Minggu 22/11.

Ia mengatakan, ada enam hal yang harus diprakirakan KPU dan Bawaslu dalam penyelenggaraan Pilkada 2020. Pertama, meningkatnya pelanggaran klasik seperti kebijakan moneter, aparatur sipil negara non netral (ASN). ) dan intimidasi pihak tertentu.

Menurut Titi, pilkada berlangsung dalam satu putaran, kecuali Pilkada DKI Jakarta. Karena itu, menjelang pilkada serentak, tim sukses akan melakukan upaya maksimal untuk meyakinkan pasangan calonnya.

“Kami khawatir praktik kebijakan moneter bisa terjadi, dalam bentuk donasi tunai, balapan dll. Selain itu, saat ini masih terimbas oleh perekonomian akibat pandemi COVID-19,” apakah dia menyatakan.

Kedua, adanya peningkatan pelanggaran protokol kesehatan, terutama oleh pasangan calon dan tim kampanye untuk menjangkau pemilih menjelang pencoblosan. “Sebelum pencoblosan, pasangan calon akan berusaha semaksimal mungkin. Ini harus diantisipasi,” ujarnya.

Ketiga, peningkatan kampanye dan pidato di media sosial, diikuti oleh peningkatan hoax dan misinformasi (disinformasi). Kegiatan ini terus dikhawatirkan akan memicu peningkatan ketegangan politik antar pasangan calon. Apalagi jika pesertanya hanya dua pasangan calon, ujarnya.

Keempat, teknis pemilu yang bisa menjadi tantangan besar dalam penyelenggaraan pemilu, misalnya terjadi bencana alam, surat suara dan logistik lainnya terlambat sampai di TPS. “Mitigasi dan antisipasi risiko gangguan teknis dalam pemilu ini harus dilakukan,” ujarnya.

Kelima, kendala dalam rekrutmen dan peningkatan kapasitas staf pemilu. Titi menyarankan agar para agen Panitia Pemungutan Suara (KPPS) yang bertugas di Tempat Pemungutan Suara (TPS), sebelumnya melakukan tes cepat. “Harus rencanakan jika ada agen KPPS yang reaktif,” ujarnya.

Keenam, minimnya akses informasi pemilih terkait proses pemilu dan pasangan calon. Menurut Titi, harus ada penjelasan menyeluruh terkait proses seleksi.

Khusus untuk daerah yang hanya diikuti oleh satu pasang kontestan seperti di empat wilayah di Sumatera Utara yaitu Kabupaten Gunung Sitoli, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Humbang Hasundutan, dan Kota Pematang Siantar. [ded]

.


Source link

Check Also

Pilkada Sumbawa, Tutup Persaingan Kelayakan Jarot-Mokhlis Dapat Mengungguli Moh-Novi

Warta.top – Di hadapan Pilkada Sumbawa, kelayakan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa nomor …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *