Home / politik / PDIP menolak proposal posisi presiden menjadi tiga periode

PDIP menolak proposal posisi presiden menjadi tiga periode

Warta.top – Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Gulat (PDIPHasto Kristiyanto menekankan bahwa partainya hanya ingin amandemen UUD 1945 dibatasi dan tidak membahas perubahan masa jabatan presiden. Hasto menilai, masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun selalu ideal.

"Sikap PDI-P vis-à-vis amandemen terbatas semata-mata terkait dengan arah yang diambil oleh negara, mengingat bahwa negara ini membutuhkan arah untuk mencapai apa yang kita impikan. masyarakat yang adil dan makmur, "kata Hasto di Purwakarta, di barat negara itu pada 11/11.

"Kami tidak setuju, karena semangat reformasi telah membatasi masa kepresidenan menjadi dua periode," lanjut politisi Yogyakarta itu.

Hasto mengatakan partai Banteng memiliki sikap tegas terhadap amandemen yang terbatas pada konstitusi 1945. Salah satu hal yang harus diubah adalah membawa GBHN kembali ke dalam konstitusi 1945.

"Sebagai panduan untuk seluruh negara, 25 tahun, 50 tahun dan 100 tahun ke depan," kata Hasto.

1 dari 2 halaman

Proposal NasDem

Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani, tidak mau menanggapi kebutuhan mendesak Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk meningkatkan mandat presiden. dan wakil presiden pada tiga periode dalam amandemen terbatas pada UUD 1945. Dia meminta semua pihak untuk secara langsung meminta partai yang mengajukannya, yaitu Partai NasDem.

"Tentu saja, ini harus ditanyakan kepada orang-orang yang meluncurkan ini, bukan? Aku bukan orang yang menyiarkan. Itu sesuatu seperti itu, jika aku tidak salah , dimulai dengan anggota DPR dari Fraksi NasDem, tentu saja, kita harus bertanya kepada mereka yang melaporkan dengan jelas, "kata Arsul di kompleks Parlemen, Senayan, JakartaJumat (22/11).

2 halaman di 2

PPP juga menolak

Wakil presiden MPR merasa bahwa terlalu dini untuk membahas masalah peningkatan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Alasannya adalah MPR masih mengadakan dengar pendapat dengan publik tentang amandemen tersebut.

"Dalam kalender MPR itu sendiri pada tahun 2020 dan bahkan pada tahun 2021, ia menanggapi berbagai aspirasi masyarakat terkait dengan rekomendasi MPR periode terakhir. Mari kita lihat ruang publik seperti apa yang akan ditempati. dengan dukungan mayoritas penduduk atau tidak, "katanya.

(Rnd)

(tagsToTranslate) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (t) PDIP (t) Partai Nasdem (t) Hasto Kristiyanto (t) MPR (t) Jakarta


Source link

Check Also

Wasekjen PDIP: Gibran dapat merekam Pilkada Solo di DPD Jawa Tengah

Gibran Rakabuming di Jalan Teuku Umar. © 2019 Warta.top/Iqbal S Nugroho Warta.top – Wasekjen PDIP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *