Home / politik / Mahfud MD mengadakan pertemuan untuk membahas protokol kesehatan Pilkada 2020 dan aturan diskualifikasi

Mahfud MD mengadakan pertemuan untuk membahas protokol kesehatan Pilkada 2020 dan aturan diskualifikasi

Warta.top – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) membahas protokol kesehatan dalam penanggulangan virus Corona atau Covid-19 saat Pilkada 2020. Mahfud meminta semua pihak yang berpartisipasi tidak bermain-main dengan Covid -19.

Jangan bercanda dengan Covid. Kepada orang-orang yang ingin mengikuti Pilkada ini, apapun bentuknya sebagai calon, waktu atau pemilih seperti orang biasa, maka mereka perhatikan itu, agar tidak menjadi perhatian. membahayakan diri sendiri dan orang lain, “kata Mahfud di ruang kerjanya, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Center, Rabu (9/9).

Mahfud mengatakan, pada saat pencalonan calon kepala daerah pekan lalu, sudah hampir 300 kejadian pelanggaran protokol kesehatan yang menimbulkan keramaian.

Perkembangan yang menarik adalah sebagai berikut, kemarin Ketua KPU Pak Arief diundang oleh ketua rapat, mengabarkan saat itu ada 37 orang yang terjangkit Covid. Umurnya 13 tahun. jam, laporan naik menjadi 46 orang. Dua atau satu setengah jam kemudian, ini laporan terakhir tadi. Sudah ada 58 pelamar yang terinfeksi Covid-19 di 21 provinsi, sekarang tambah lagi “, dia berkata.

Sehubungan dengan itu, ia mengimbau semua pihak terkait untuk menjaga disiplin atas tata tertib kesehatan, terutama memakai masker, cuci tangan pakai sabun, dan tidak terburu-buru. Mahfud mengaku sudah menyimak daerah mana saja yang rawan penyebaran Covid-19. Hal itu dijelaskan Kapolri yang turut serta dalam pertemuan virtual tersebut dan Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo.

“Kesimpulannya, pada akhirnya Menteri Dalam Negeri mengatakan perlu tindakan tegas dari seluruh penyelenggara. Untuk menegakkan disiplin dengan memberikan sanksi yang tegas,” ujarnya. .

Sementara itu, kata Tito Karnavian, sejumlah masalah dibahas dalam pertemuan tersebut. Salah satunya retorika pemberian sanksi kepada calon pimpinan daerah yang melanggar protokol kesehatan, baik petahana maupun yang baru maju ke Pilkada. Menurut Tito, ada kemungkinan aturan akan dibentuk untuk sanksi diskualifikasi.

“Selain teguran, kami juga mengangkat kemungkinan membahas adanya aturan diskualifikasi. Ini bisa saja terjadi, misalnya dengan melakukan PKPU atau hal-hal lain yang diperlukan,” kata Tito.

Mantan Kapolri itu menilai semua yang sudah dilakukan untuk kita semua. Oleh karena itu, lanjutnya, sanksi bagi pihak yang melanggar protokol kesehatan disiapkan mulai dari teguran hingga sanksi lainnya.

“Saya memberikan 56 peringatan kepada incumbent yang berpartisipasi tapi melakukan unjuk rasa massal. Sementara itu, selain incumbent, karena bukan ASN, Presiden Bawaslu dan rekan-rekannya memberi peringatan, ”tegas Tito.

Selain teguran, hal ketiga terkait dengan penggunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah. Menurut Tito, dalam Perpres tersebut terdapat pasal khusus mengenai sanksi bagi kepala daerah mulai dari yang ringan hingga pemecatan yang menjadi kewenangan presiden.

“Ini bisa kita lakukan, antara lain untuk menyekolahkan. Bagi yang terpilih nanti setelah dilantik akan disekolahkan bahkan kita belajar ada kemungkinan tidak ditunda. pelantikan, ”ujarnya. [ded]

.


Source link

Check Also

5 Pj Bupati di Sumatera Selatan secara resmi mulai bekerja pada masa kampanye Pilkada

Warta.top – Gubernur Sumsel Herman Deru resmi melantik lima Pejabat Bupati (Pjs) yang akan mengisi …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *