Home / politik / Komisi II mengungkap konsep pemilu serentak dalam revisi undang-undang pemilu dini

Komisi II mengungkap konsep pemilu serentak dalam revisi undang-undang pemilu dini

Warta.top – Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan ada usulan pilkada tahun 2022 dan 2023 yang akan digelar. Sementara itu, Pilkada serentak akan berlangsung pada 2027.

Ini masih menjadi opsi dalam rancangan undang-undang pemilu (RUU) yang sedang diharmonisasikan di lingkungan legislatif DPR RI. Seperti yang dikatakan Ketua Komisi II RPD RI Ahmad Doli Kurnia, Pilkada berlangsung serentak di antara dua pemilihan nasional.

“Ada upaya mempertahankan Pilkada pada 2022 dan 2023. Serentak juga terjadi pada 2027,” kata Guspardi saat dihubungi, Jumat 20/11.

Ia juga mengatakan ada usulan penghapusan Pilkada 2022 dan 2023. Kemudian segera disinkronkan.

“Kajian ini masih pada opsi. Ada yang bilang ada yang perlu dan tidak perlu,” kata Guspardi.

Guspardi menjelaskan, draf revisi undang-undang pemilu tidak secara eksplisit menentukan konsep pemilu serentak. Diakui, pilihan tersebut selalu mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi nomor 55 / PUU-XVII / 2019. Putusan tersebut memuat beberapa variabel pemilu serentak.

“MK menyediakan berbagai variabel, kita ambil opsi yang lebih mungkin dipahami. Kita akan bahas dampak positif dan dampak negatifnya,” kata politisi PAN itu.

Guspardi mengatakan pembahasan konsep kompetisi masih prematur. Memang, opsi tersebut belum final di dalam panitia kerja Komisi II. Dia mengatakan opsi ini juga akan dibahas dengan pemerintah.

“Belum. RUU itu belum selesai di La Panja. Ini masih dibahas dengan pemerintah. Masih prematur. Pemerintah juga berkepentingan dengan RUU yang diajukan DPR,” di -dia berkata.

“Komisi II sudah menyiapkan konsep masalah elektoral dan serentak yang diputuskan MK,” jelas Guspardi.

Saat ini Baleg belum menerima RUU Pilkada. Memang, draf yang diterima tidak sesuai dengan prinsip-prinsip penyusunan peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. RUU Pemilu dikatakan masih memuat opsi-opsi yang belum diputuskan secara mufakat mengenai beberapa persoalan krusial. Seperti sistem pemilu, ambang batas dan termasuk pemilu serentak.

Terima kasih kepada Pimpinan Baleg dan Komisi II yang telah mendorong yang terbaik. Intinya dalam waktu dekat Baleg akan dibahas dan Panja akan dibentuk, kata Guspardi. [noe]

.


Source link

Check Also

Gol kemenangan Benyamin-Pilar, Golkar Tangerang Raya pegang konsolidasi

Warta.top – Pimpinan Partai Golkar di Tangerang Raya yaitu DPD Golkar Kota Tangerang Selatan (Tangsel), …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *