Home / politik / Kerumunan Saat Daftar ke KPU, Rohidin Mersyah Ditegur Keras Menteri Dalam Negeri

Kerumunan Saat Daftar ke KPU, Rohidin Mersyah Ditegur Keras Menteri Dalam Negeri

Warta.top – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dengan tegas menegur 51 kepala daerah yang melanggar aturan pelaksanaan Pilkada 2020. 51 kepala daerah itu terdiri dari seorang gubernur dan 50 walikota dan bupati. Gubernur yang menegur adalah Rohidin Mersyah.

Menteri Dalam Negeri Tito mengirimkan surat melalui Dirjen Otonomi Daerah (Otda) kepada kepala daerah yang bersangkutan, baik langsung kepada gubernur maupun atas perintah gubernur kepada pelanggar, bupati dan walikota yang tidak menghormati bukan peraturan Pilkada.

Direktur Jenderal Pemerintahan Daerah Swadaya Kementerian Dalam Negeri, Akmal Malik, mengatakan, peringatan itu diberikan atas aktivitas massa yang bertentangan dengan upaya pemerintah mengatasi dan memutus mata rantai penularan virus. Epidemi covid19.

Ia menggarisbawahi, sesuai ketentuan pasal 67 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa “kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk penghormatan kepada semua ketentuan hukum dan peraturan. “

<< Selain itu, pada pasal 4 ayat 1 huruf c PP No. 21/2020 tentang Larangan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam rangka percepatan pengelolaan Covid 19, Ditegaskan bahwa PSBB antara lain memuat pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Terkait kedua regulasi tersebut, diharapkan para pejabat daerah dapat memenuhi ketentuan yang berlaku, ”ujarnya dalam keterangan tertulis, Senin (7/9).

Sementara itu, Akmal mengungkapkan kepada Gubernur Bengkulu bahwa ada surat peringatan yang dikirimkan karena aktivitasnya diyakini mengundang keramaian saat pencalonan calon gubernur Bengkulu.

Selain itu, tidak kurang dari 5 walikota / wakil walikota dan 45 bupati / wakil bupati mendapat teguran keras dari Menteri Dalam Negeri. Mayoritas uskup yang saat ini menjabat dinilai telah melakukan pelanggaran mobilisasi massa saat mendaftarkan calon pimpinan daerah pada Pilkada 2020.

Berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri, para kepala daerah tingkat II melanggar kegiatan mobilisasi massa saat merekam dan berbicara kepada pendukungnya. Hanya satu orang yang melanggar kode etik yang mendapat surat teguran kepada Bupati Klaten berdasarkan hasil pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Klaten. [hhw]

.


Source link

Check Also

Bobby-Aulia resmi bertarung dengan Akhyar-Salman di Pilkada Medan

Warta.top – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menunjuk Muhammad Bobby Afif Nasution – Aulia …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *