Home / politik / Bawaslu mengungkapkan manfaat dan bahaya penggunaan Sirekap untuk pilkada serentak

Bawaslu mengungkapkan manfaat dan bahaya penggunaan Sirekap untuk pilkada serentak

Warta.top – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengapresiasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang telah mengembangkan inovasi teknologi di bidang pemilu, yakni Sirekap. Bawaslu menilai aplikasi Sirekap memiliki keunggulan untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara pada Pilkada serentak pada 9 Desember lalu.

“Tentu ini inovasi baru, meski sebenarnya bukan hal baru. Artinya itu perkembangan situng atau embrio lain yang fungsinya mirip dengan a situng yang intinya dokumentasi hasil pemilu atau hasil pemilu, “kata Koordinator Bidang Pengawasan dan Pemasyarakatan Bawaslu Afifuddin dalam siarannya. hidup Facebook KPU Republik Indonesia, Jumat (13/11).

Afif mengatakan salah satu manfaat sirekap ini adalah mempersingkat proses rekapitulasi penghitungan suara. “Yang pasti (sirekap) akan mempersingkat waktu proses rekap. Kalau kita lihat dan saya simulasikan sendiri waktu itu di kantor KPU, prosesnya sangat cepat. Kalau dilihat dari segi semua rutenya rapi, ”ujarnya.

Selain itu, aplikasi Sirekap yang juga dikenal dengan Afif dapat mengurangi tingkat kesalahan penulisan dan mempermudah kinerja penyelenggara pemilu dalam penghitungan dan rekapitulasi suara. Meski memiliki beberapa kelebihan, Afif juga membahas beberapa kekurangan dari aplikasi Sirekap. Kekurangan ini terlihat dari berbagai aspek setelah Bawaslu mengikuti simulasi dan pemetaan.

“Setidaknya ada 3 hal yang menjadi domain arsip kita dalam proses ini (sirekap). Yang pertama tentu saja payung hukum atau regulasi. Walaupun kita bisa membahas apakah dengan aplikasi atau dengan sistem, tapi turunan dari apa kita bisa mempertimbangkan hasilnya. posisi mana yang legal, ”ujarnya.

Terkait masalah regulasi ini, Bawaslu juga memberikan informasi dan catatan kepada KPU terkait permohonan Sirekap. Selain masalah regulasi, masalah lain terkait penggunaan aplikasi sirekap menyangkut sumber daya manusia (SDM) -nya. “Sumber daya manusia juga memiliki keterkaitan yang pasti dengan keterbatasan waktu kita. Termasuk waktu pendampingan (nasehat teknis) kepada jajaran kita. Kita tahu bahwa beberapa masalah teknis dalam sirekap ini tidak difasilitasi. Misalnya kualifikasi kamera atau ponsel bekas dengan RAM 4 dan 8 megapiksel., ”ujarnya.

Afif mengenang, jika pada akhirnya aplikasi sirekap akan digunakan untuk pilkada serentak 2020, penyelenggara harus memastikan setiap TPS memiliki kualifikasi yang memadai agar penggunaan aplikasi sirekap dapat berfungsi dengan baik.

Hambatan atau kerentanan lain dalam penggunaan Aplikasi Sirekap adalah masalah teknis yang sangat bergantung pada situasi teknis di lapangan seperti kesalahan manusia, kendala jaringan atau instalasi, atau hal-hal lain yang tidak terkait keinginan penyelenggara.

Terkait persoalan teknis ini, Afif menunjukkan data pemetaan jaringan internet dan listrik di daerah-daerah penyelenggara pilkada serentak. Data menunjukkan 33.412 TPS bermasalah dengan jaringan Internet dan 4.423 TPS bermasalah dengan listrik.

Jurnalis peserta pelatihan: Maria Brigitta Jennifer [gil]

.


Source link

Check Also

Poll: Pemilih Pilkada Sumbar Rasional Capai 46,5%

Warta.top – Survei yang dilakukan Voxpol Center Research and Consulting pada 2-12 November 2020 menunjukkan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *