Home / politik / Bawaslu Depok turun ke pleno membahas DPS dan KPU

Bawaslu Depok turun ke pleno membahas DPS dan KPU

Warta.top – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Depok mundur saat Rapat Pleno Daftar Pemutakhiran Suara (DPHP) dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS). Rapat dipandu oleh KPU Kota Depok pada Minggu (13/9) sore.

Aksi unjuk rasa dilakukan Bawaslu karena KPU dinilai mengabaikan rekomendasi yang diberikan Bawaslu. Dalam kasus ini, Bawaslu mempertanyakan data pemilih, namun KPU tidak memberikannya. Sedangkan Bawaslu merupakan bagian dari instrumen partai demokrasi untuk pemilihan kepala daerah.

Meski keluar, rapat tetap dilanjutkan KPU. << Au début de la réunion plénière, nous avons soumis une recommandation visant à reporter la détermination du DPS afin que le KPU de Depok City donne d'abord suite à la recommandation de Depok City Bawaslu concernant la soumission de la liste électorale conformément à l'article 12, paragraphe 11, du règlement numéro 19 de la Commission électorale générale de 2019 >>, kata Andriansyah, anggota Bawaslu Kota Depok, Minggu (13/9).

Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa PPS menyerahkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPK, PPL, dan KPU / KIP kabupaten / kota secara elektronik dan kertas. Namun, saat rapat berlangsung siang tadi, tidak ada salinan daftarnya.

“Bawaslu juga meminta KPU Depok melengkapi update data pemilu yang belum lengkap. Seperti data pemilu DPK 2019 yang belum masuk ke daftar pemilih A. KWK,” imbuhnya.

Bawaslu mengaku heran mengapa KPU tidak memberikan salinan datanya kepada partainya. Bahkan, Bawaslu menemukan data berdasarkan nama dengan alamat yang diberikan kepada pihak luar.

“Berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kota Depok melalui jajaran Kecamatan Panwaslu ditemukan ada orang dari PPS yang telah memberikan namanya alamat kepada pihak luar dan dirinya menemukan bahwa PPDP telah menduplikasi A.KWK di 2 kecamatan dengan dalih digandeng, ”kata anggota Bawaslu lainnya, Dede. Slamet Permana.

Ia mengatakan dalam surat tanggapan dari KPU Kota Depok terkait tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Kota Depok pada 12 September 2020 yang meminta PPS dan PPK tidak memberikan data kepada pengawas pemilu, KPU Kota Depok mendukung menjaga kerahasiaan data sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 24 tahun 2013, 1), PKPU nomor 6 tahun 2020 pasal 25 ayat 4, dan SE KPU RI nomor 684 / PL.021.-SD / 01 / KPU / VIII / 2020 tanggal 25 Agustus 2020 tentang penyusunan dan penyampaian DPHP oleh PPS.

“Ini seperti standar ganda yang diterapkan KPU. Dan kami (Bawaslu) dipandang eksternal oleh KPU,” ujarnya.

Ia juga menyoroti masalah pemilih di tahanan. Menurut dia, tidak ada yang namanya “pemilih rutan” karena menurut hasil pengawasan lapangan, pemilih di rutan tetap di TPS aslinya.

“Jumlahnya 696, bagaimana nasib mereka pada hari-H pencoblosan. Dan mengenai hal itu, KPU Kota Depok belum merilisnya ke publik, meski itu yang harus diketahui publik. Lalu ada 12.128 pemilih yang tidak memiliki E-KTP dan 17.182 data tidak diketahui, ”terangnya.

Dengan segala persoalan yang ada, Bawaslu minta ditunda. Pasalnya, daftar pemilih adalah kunci sukses Pilkada.

“Semua komplikasi ini akan menjadi masalah besar jika rapat paripurna DPHP dan penetapan DPS dilanjutkan. Tunda karena data pemilu adalah kunci sukses pilkada. Jangan menjadi data masalah permanen lagi. Data pemilu akurat dan menjamin hak pilih warga, ”pungkasnya. . [ded]

.


Source link

Check Also

Kampanye online dianggap efektif, Gibran akan menambahkan kotak virtual

Warta.top – Calon Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka menilai kampanye virtual atau online sama …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *