Home / politik / Arsul Sani menyebut Penambahan Wacana dengan mandat presiden MPR luar

Arsul Sani menyebut Penambahan Wacana dengan mandat presiden MPR luar

Arsul Sani. © 2019 Warta.top/day ariyanti

Warta.top – Pidato tentang mengubah masa jabatan presiden menjadi tiga periode memiliki sedikit kelebihan dan kekurangan. Arsul Sani, Wakil Presiden MPR, menjelaskan bahwa proposal ini merupakan aspirasi dari pihak luar, bukan MPR.

"Tiba-tiba, seseorang berbicara tentang pergantian mandat presiden." Jadi itu dari pihak (di luar), "kata Arsul saat diskusi dengan tema" Menantang posisi ideal. " dari Kepresidenan "di Wahid Hasyim, Jakarta Tengah, Minggu (24/11).

Arsul menjelaskan bahwa masalah itu belum dibahas sama sekali. Dia juga menyebutkan pernyataan mantan kepala BIN, AM Hendropriyono, yang mengusulkan bahwa masa jabatan presiden harus berdurasi delapan tahun. Dengan proposal ini, ia menegaskan bahwa tidak ada komunikasi antara partainya dan Hendropriyono.

"Saya pikir Pak Hendro hanya melalui media, tetapi sampai sekarang, Pak Hendro belum menghubungi kami di MPR," kata Arsul.

1 dari 2 halaman

Setiap fraksi mendukung posisi maksimum presiden selama dua periode

Arsul menjelaskan bahwa saat ini, beberapa fraksi MPR masih mendukung sistem saat ini. Yakni, presiden telah melayani selama lima tahun dan dapat dipilih hingga dua periode.

"Presiden terpilih selama lima tahun dan hanya dapat dipilih untuk masa jabatan tambahan, sejauh ini posisi fraksi-fraksi di dalam MPR masih sama," kata Arsul.

Namun dia mengatakan bahwa ada beberapa pidato yang menginginkan jabatan presiden dua atau tiga periode. Seperti yang dia katakan, pidato PSI diubah dari satu periode menjadi 7-8 tahun.

"Ya, itu tidak salah (belajar). Itu adalah bentuk konstitusi yang hidup," Arsul menjelaskan.

2 halaman di 2

Majelis Permusyawaratan Rakyat memiliki kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat, untuk penataan sistem presidensial

Arsul menjelaskan bahwa partainya telah menempatkan otoritas MPR, menyusun otoritas DPO, menstruktur sistem presidensial, menyusun struktur kehakiman. Ia mengatakan kelima hal itu berpotensi menjadi amandemen Konstitusi.

"Kebutuhan untuk memasukkan kembali nama kepemimpinan negara, atau GBHN, atau istilah apa pun yang dipilih, diabadikan dalam UUD 1945," kata Arsul.

Dia menjelaskan bahwa selama dua tahun pertama, dia akan membahas aspirasi publik mengenai rekomendasi ini. Salah satunya terkait dengan penataan sistem presidensial

"Satu fakta bergulir, ada pidato, ada yang mengatakan bahwa itu tidak perlu disentuh, tidak perlu diubah," kata Arsul.

(Cob)

(tagsToTranslate) PPP (t) Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (t) Jakarta


Source link

Check Also

Wasekjen PDIP: Gibran dapat merekam Pilkada Solo di DPD Jawa Tengah

Gibran Rakabuming di Jalan Teuku Umar. © 2019 Warta.top/Iqbal S Nugroho Warta.top – Wasekjen PDIP …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *