Home / peristiwa / Sembuh dari Covid-19, TKI Eti bint Toyyib Anwar akhirnya pulang

Sembuh dari Covid-19, TKI Eti bint Toyyib Anwar akhirnya pulang

Warta.top – Eti bint Toyyib Anwar, yang lolos dari hukum pemenggalan kepala di Arab Saudi, akhirnya kembali ke rumah. Bahkan, dia telah tiba di negara itu pada 6 Juli 2020, tetapi setelah menjalani tes usap, dia dikonfirmasi positif untuk Covid-19.

Akibatnya, Eti tidak lantas kembali ke kampung halamannya di Majalengka. Itu harus dikarantina di atlet Wisma Kemayoran, Jakarta sampai dia dinyatakan negatif Covid-19.

Eti pulang untuk bertemu keluarganya di desa Cidadap, kecamatan Cingambul, Kabupaten Majalengka pada pertengahan minggu di akhir Juli. Dia adalah seorang pejabat dari Departemen Luar Negeri dan Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia di hadapan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang diwakili oleh Biro Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan PB TELANJANG.

“Proses pengembalian dilakukan dengan protokol kesehatan Covid-19,” kata kepala kantor transmigrasi dan tenaga kerja provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi dalam siaran pers diterima Sabtu (1/8).

Sebelumnya, Eti telah dipenjara selama 18 tahun menunggu hukuman qisas setelah seorang hakim dinyatakan bersalah atas pembunuhan majikannya, Faisal bin Said Abdullah Al Ghamdi.

Eti dijatuhi hukuman bersama dengan warga negara India, Abu Bakar Kutil. Tetapi Eti bebas dari pemancungan karena keluarga memaafkannya setelah persyaratan diyat dari 4 juta real atau 15,2 miliar rupee terpenuhi.

Dana tersebut berasal dari penggalangan dana orang Indonesia yang relevan yang dikoordinasi oleh Kedutaan Besar Indonesia di Arab Saudi (Kementerian Luar Negeri) – PB NU (NU Care-LAZISNU). Pemerintah provinsi Jawa Barat juga meluncurkan penggalangan dana dari ASN dan berhasil mengumpulkan 1,8 miliar rupee.

Untuk mencegah agar kejadian serupa tidak terulang lagi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat, bekerja sama dengan DPRD, saat ini sedang mengembangkan rancangan peraturan tentang implementasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) provinsi Jawa barat.

Perlindungan dimulai sebelum bekerja atau sebelum bekerja meliputi: sosialisasi calon pekerja migran di desa, bantuan orientasi pra-penempatan (PPO) dan pengembangan keterampilan.

Perlindungan selama persalinan mencakup pemantauan penempatan pekerja migran melalui P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), serta menindaklanjuti keluhan atau masalah di luar negeri dengan kementerian dan lembaga terkait.

Sementara perlindungan setelah bekerja meliputi, pemberdayaan setelah PMI dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan bisnis. Ini dimaksudkan agar seluruh PMI dapat hidup mandiri.

Dengan memperkuat peraturan tentang perlindungan pekerja migran, pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat juga berencana untuk membangun Pusat Layanan Migran Jawa Barat (JMSC) yang berfokus pada pembangunan sistem navigasi dan navigasi.

Sistem ini dibentuk oleh serangkaian sistem pengumpulan data untuk pekerja potensial, sistem rekrutmen yang melibatkan peran agen tenaga kerja dari provinsi dan kabupaten / kota ke desa. JMSC juga telah mengembangkan sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan dan sistem pemantauan untuk penduduk Jabar yang bekerja di luar negeri.

Pengembangan sistem navigasi migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, pemerintah daerah, pemerintah pusat, perusahaan pelatihan dan penempatan swasta, lembaga keuangan, dll. Ini sejalan dengan peran dan tugas pemerintah daerah yang disebutkan dalam UU 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran.

Perda dan JSMC ini akan terus dikerahkan secara konsisten sehingga tidak ada lagi pekerja migran klandestin dan memastikan bahwa pekerja kiri sejalan dengan keterampilan mereka. [rhm]

.


Source link

Check Also

Dokter Positif Covid-19, Puskesmas di Kendari tutup sementara

Warta.top – Pelayanan kesehatan Puskesmas Abeli, Kabupaten Abeli, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) terpaksa ditutup …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *