Home / peristiwa / Salurkan subsidi gaji untuk pendidik non-PNS, pemerintah jamin transparansi

Salurkan subsidi gaji untuk pendidik non-PNS, pemerintah jamin transparansi

Warta.top – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjamin transparansi dan akuntabilitas distribusi upah bersubsidi bagi dua juta pendidik non-pegawai negeri sipil (PNS). Penerima manfaat juga tidak akan tunduk pada kondisi sulit untuk mendapatkan manfaat dari bantuan ini.

“Calon penerima manfaat harus warga negara Indonesia dengan pendapatan di bawah Rp 5 juta. Per bulan, berstatus non-PNS, tidak menerima subsidi gaji dari Kementerian Ketenagakerjaan dan bukan penerima manfaat dari pra kerja sebelum 1 Oktober 2020, ”kata Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim, Rabu (17/11).

“Kondisi ini dibuat agar bantuan dapat didistribusikan secara adil dan tidak tumpang tindih, sehingga tidak ada individu yang menerima bantuan secara melimpah dari pemerintah sedangkan yang lainnya tidak,” jelas Nadiem.

Khusus untuk mekanisme pencairannya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan akan membuat akun baru untuk setiap pendidik yang mendapat manfaat dari bantuan ini. Pendidik dapat mengakses Info GTK (info.gtk.kemdikbud.go.id) atau database Dikti (pddikti.kemdikbud.go.id) untuk mengetahui informasi tentang rekening bank masing-masing dan lokasi cabang bank untuk bantuan pencairan.

Selain itu, penerima manfaat harus menyiapkan dokumen untuk pencairan bantuan sesuai dengan syarat dan ketentuan, memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) jika ada, surat keputusan penerima BSU. yang dapat diunduh dari GTK dan PDDikti Info, dan sebuah disclaimer. Respon Mutlak (SPTJM) yang dapat diunduh dari GTK dan Info PDDikti.

Setelah semua dokumen lengkap, pendidik dapat pergi ke bank distribusi untuk pencairan dengan membawa dokumen dan menunjukkannya kepada manajer bank distribusi untuk ditinjau.

“Kemudian mereka sempat mengaktifkan akun dan mendonasikan bantuan senilai 1,8 juta Rupiah dipotong pajak sampai dengan 30 Juni 2021 ”, lanjut Nadiem.

Menanggapi mekanisme tersebut, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Penutur Indonesia Dino Patti Djalal mengapresiasi langkah-langkah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menyiapkan mekanisme distribusi yang transparan dan akuntabel. .

“Mekanisme bantuan ini lebih mudah diverifikasi, lebih mudah diverifikasi, lebih mudah diterima dan meminimalkan potensi kecurangan,” ujarnya.

Tak jauh berbeda, Menteri Badan Usaha Milik Negara sekaligus Direktur Utama KPC PEN, Erick Thohir memberikan dukungannya terhadap program BSU. “Terima kasih kepada Mendikbud dan Menkeu yang telah memberikan kepercayaan kepada bank umum untuk membantu program pemerintah. Kami mendukung program pemerintah agar datanya akurat, tidak salah kaprah dan akuntabel,” ucapnya. menyimpulkan Erick Thohir. [cob]

.


Source link

Check Also

ABG tewas, lima pelaku tawuran di Jl Tembaan Surabaya ditangkap

Warta.top – polisi menangkap lima petarung yang menyebabkan kematian seorang anak laki-laki berusia 16 tahun …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *