Home / peristiwa / Presiden Jokowi menandatangani PP tentang tata cara kebiri kimia

Presiden Jokowi menandatangani PP tentang tata cara kebiri kimia

Warta.top – Presiden Joko Widodo (Jokowi) ditandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 70 Tahun 2020. Dalam PP tersebut berisi tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

<< Bahwa untuk mengatasi kekerasan seksual terhadap anak, memberikan efek jera bagi pelaku dan mencegah kekerasan seksual terhadap anak, serta melaksanakan ketentuan Pasal 81A ayat (4) dan Pasal 82A ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2O16 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2OO2 tentang Perlindungan Anak di hukum ”, demikian bunyi PP No.

“Perlu adanya peraturan pemerintah tentang tata cara pelaksanaan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik, rehabilitasi dan pengumuman identitas pelaku kekerasan seksual terhadap anak”,

Dalam BAB I ketentuan umum Pasal I mengatur:

1. Anak adalah orang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

2. Kebiri kimia adalah pemberian bahan kimia dengan cara disuntikkan atau cara lain yang dilakukan terhadap pelaku yang dihukum karena melakukan tindak kekerasan atau ancaman.
kekerasan memaksa anak untuk berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain, yang mengakibatkan lebih dari satu korban, yang mengakibatkan cedera serius, gangguan jiwa, penyakit menular, gangguan atau hilangnya fungsi reproduksi, dan / atau korban meninggal, untuk menekan hasrat seksual yang berlebihan, ini dia
disertai rehabilitasi.

3. Pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana hubungan seksual dengan anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual yang memaksa anak untuk berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain dan pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Tindak pidana berupa perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, pemaksaan, penipuan, melakukan serangkaian kebohongan atau menghasut anak untuk melakukan atau mengesahkan perbuatan cabul.

4. Pelaku tindak pidana kekerasan seksual dengan anak atau ancaman kekerasan seksual
Memaksa anak untuk berhubungan seks dengannya atau dengan orang lain yang selanjutnya disebut pelaku adalah terpidana atau orang yang telah menjalani hukuman pokok untuk tindak pidana hubungan seksual dengan seorang anak dengan kekerasan atau ancaman.
kekerasan memaksa anak untuk berhubungan seks dengan dirinya sendiri atau dengan orang lain.

5. Penjahat tindakan tidak senonoh terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, pemaksaan, melakukan penipuan, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau mengizinkan tindakan cabul, di bawah ini disebut pelaku perbuatan cabul, terpidana atau orang yang telah dihukum. menghadapi hukuman utama untuk tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan perbuatan cabul tersebut dilakukan.

Kemudian pada BAB II pada bagian pertama perbuatan tersebut disebutkan pada pasal 2:

1. Tindakan kebiri kimia, pemasangan alat deteksi elektronik dan rehabilitasi dijatuhkan kepada pelaku hubungan seksual berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

2. Pemasangan alat deteksi dan rehabilitasi elektronik dilakukan terhadap pelaku perbuatan cabul berdasarkan putusan pengadilan.
yang memiliki kekuatan hukum tetap.

3. Pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan atas perintah kejaksaan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan. di bidang hukum dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. sosial.

Selain itu, tata cara melakukan kebiri kimia dalam paragraf 1 menyatakan:

Pasal 5
Kebiri kimia diberlakukan untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 6
Tindakan kebiri kimia dilakukan secara bertahap:
Sebuah. evaluasi klinis;
b. kesimpulan; dan
vs. Penerapan.

Kemudian pada paragraf dua disebutkan tentang evaluasi klinis:

Pasal 7

(1) Evaluasi klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a dilakukan oleh tim yang terdiri dari agen yang kompeten di bidang kedokteran dan psikiatri.

(2) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
memahami:
Sebuah. wawancara klinis dan psikiatri;
b. pemeriksaan fisik; dan
vs. pertanyaan dukungan.

(3) Penilaian klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
dilakukan sebagai berikut:

Sebuah. kementerian yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan di bidang hukum menginformasikan kepada jaksa;

b. pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dilakukan selambat-lambatnya 9 (sembilan) bulan sebelum terpidana selesai menjalani masa jabatan.
penjahat utama;

vs. dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf b, jaksa menyampaikan pemberitahuan tersebut
dan berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan untuk penilaian
klinis;

kembali. evaluasi klinis dimulai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada huruf c [did]

.


Source link

Check Also

Sembuh dari Covid-19, puluhan anggota Polri dalam plasma sembuh menjadi donor asal Bondowoso

Warta.top – Puluhan personel Polres Bondowoso mengikuti kegiatan donor plasma sembuh di RSUD Dr. Soebandi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *