Home / peristiwa / PKS dan IDI setuju bahwa masalah kebijakan Corona bukan hanya banding

PKS dan IDI setuju bahwa masalah kebijakan Corona bukan hanya banding

Warta.top – Presiden MCC Mohamad Sohibul Iman bersikeras pada kebijakan pemerintah tentang virus korona tidak boleh terbatas pada panggilan tegas untuk kandidat. Dia meneruskannya setelah bertemu dengan Asosiasi Manajemen Indonesia (PBI).

Dia mengatakan bahwa sejak awal, PKS menyarankan agar penutupan sebagian dilakukan di daerah dengan mobilitas tinggi dengan negara asing. Tetapi yang dipilih oleh pemerintah saat itu adalah seruan untuk “menjaga jarak” (jarak sosial).

Dia menggambarkan penguncian sebagian dan seruan untuk “menjaga jarak” (jarak sosial) tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Masalahnya karena itu tidak terkait dengan ketidakcocokan budaya tetapi dengan disiplin dan rasa hormat terhadap masyarakat.

“Jadi apa yang perlu dilakukan pemerintah untuk menghilangkan keterasingan dari daerah itu atau mengambil jarak sosial adalah mengikutinya dengan mendisiplinkan warga untuk mematuhi pemerintah,” kata Sohibul setelah pertemuan dengan IDI PB untuk Jakarta, Kamis (26/3).

Sohibul Iman menekankan bahwa pilihan pemerintah saat ini untuk menjaga jarak (jarak sosial) tidak akan berdampak pada ketiadaan penerapan aturan. Karena itu, aspek-aspek tertentu dari penegakan hukum memainkan peran penting.

“Kami setuju dengan presiden IDI. Jika kami memilih jarak sosial, tetapi tidak ada aplikasi, semuanya sama. Libatkan Babinsa, RT / RW, tetapi aplikasi harus ketat Politik seharusnya tidak malu, “katanya.

Dalam nada yang sama, ketua umum PBI IDI Daeng M Faqih mengatakan pemerintah harus memperkuat dan mengawasi kebijakan yang diadopsi. “Apa itu penguatan? Kami meminta pemerintah tidak hanya untuk naik banding, tetapi juga untuk melakukan pengawalan dan pengawasan,” katanya.

“Dua orang yang kami minta pengawalan dan pengawasan, jarak sosial seharusnya tidak hanya dipanggil untuk meningkatkan kesadaran publik tetapi dipantau dengan ketat, dua karantina rumah benar-benar dipantau karena karantina rumah ini strategis untuk dipecah rantai, “kata Daeng.

Daeng khawatir jika tidak ada tindakan tegas, peningkatan jumlah kasus terus bertambah. Dia khawatir jika kasus ini terus meningkat, petugas kesehatan akan kewalahan dan bekerja seolah-olah mereka berada di luar negeri.

“Kapasitas layanan telah terlampaui. Sekarang rumah sakit yang tersedia telah melebihi kapasitas ini, jangan ulangi. Jadi tolong jika kunci tidak diambil, maka lakukan pemantauan ketat pemisahan sosial dan mengkarantina rumah, “kata Daeng.

Meskipun dihubungi secara terpisah, anggota Komisi Kurniasih Mufidayati mengatakan bahwa opsi karantina, yang merupakan bagian dari implementasi UU No. 6 tahun 2018 tentang karantina sanitasi, telah diajukan oleh Komisi IX kepada pemerintah. Namun, ini tidak menjadi pidato di pihak pemerintah.

“Karantina belum menjadi retorika karena banyak yang harus disiapkan dan diperhitungkan oleh pemerintah untuk dampaknya,” katanya.

Salah satunya, karena masyarakat dianggap belum siap jika karantina dilakukan untuk memutus rantai distribusi Covid-19. [eko]

.


Source link

Check Also

Pemerintah Kota Yogyakarta Berkolaborasi Dengan Pengemudi Ojek Online Untuk Memenuhi Kebutuhan Warga

Warta.top – Pemerintah kota Yogyakarta bekerja sama dengan sejumlah pengemudi ojek online. Kolaborasi ini mengambil …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *