Home / peristiwa / Pimpinan MPR menilai, pemberitahuan larangan distribusi konten FPI membahayakan kebebasan pers

Pimpinan MPR menilai, pemberitahuan larangan distribusi konten FPI membahayakan kebebasan pers

Warta.top – Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid (HNW) mendukung sikap profesional media yang mempertanyakan SK Kapolri pasal 2 huruf d. Isi pengumuman tersebut adalah melarang penyebaran konten terkait Front Pembela Islam (FPI).

HNW mengacu pada ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi sebagai berikut: “ Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk perkembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi dengan menggunakan semua saluran yang tersedia. “.

Menurutnya, kebebasan memperoleh dan mencari informasi adalah hak asasi manusia yang direndahkan atau mungkin dibatasi. Dan ketentuan yang membatasi mengacu pada ayat 2 Pasal 28J.

“Namun yang perlu dipahami, pembatasan hak itu harus diberlakukan oleh undang-undang, bukan keputusan Kapolri. Apalagi hierarki aturan hukum di Indonesia tidak mengakui istilah Kapolri, “ujarnya, Sabtu (2/1).

Wakil Ketua Dewan Syuro PKS Menurut pendapat tersebut, keputusan Kapolri tersebut berlebihan jika bertujuan untuk membatasi HAM yang berdampak negatif pada kebebasan pers yang dijamin oleh konstitusi. Selain itu, hak asasi manusia tersebut telah disimpulkan dari Pasal 4 ayat (3) UU Pers Nomor 40 Tahun 1999.

Yang menyatakan bahwa “untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional berhak mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi”.

“Jadi, berbekal ketentuan ini, wajar jika dewan pers dan komunitas pers mempertanyakan dan menolak karena khawatir dengan larangan tersebut yang dapat menghambat kebebasan dan kebebasan pers. publik, ”katanya.

Selain itu, lanjutnya, saat itu sejumlah media aktif memberitakan dan mengusut penembakan 6 anggota FPI yang menyita perhatian publik.

“Oleh karena itu, dikhawatirkan pelarangan tersebut akan berdampak pada penyidikan kasus yang secara menyeluruh dan fair yang dinilai banyak pihak sebagai pelanggaran HAM berat,” ujarnya.

Di sisi lain, HNW juga mengapresiasi sikap Kepala Mabes Polri Irjen Pol Argo Yuwono yang menjelaskan bahwa pernyataan tersebut tidak boleh bertentangan dengan undang-undang pers. Selain konten yang tidak bisa diunggah dan diunggah seperti yang diharapkan di Maklumat, ada berita bohong, saling adu mulut, kerusuhan SARA dan lain-lain terkait FPI.

Ia mengatakan, jika diinginkan Kapolres, seharusnya isi pasal 2 huruf d Deklarasi direvisi atau diperbaiki. Menurutnya, memang banyak berita terkait REIT yang hoax, namun banyak juga berita tentang REIT yang tidak mengandung kebohongan dan SARA.

Misalnya, kegiatan kemanusiaan FPI bertujuan untuk membantu korban tsunami, bencana alam dan membantu mendisinfeksi Gereja. Serta banyak informasi terkait REIT yang menegaskan bahwa REIT tidak mendukung terorisme, bahkan menolak ISIS. Termasuk pernyataan bahwa REIT tidak bertentangan dengan negara, TNI, polisi dan komitmen FPI terhadap Pancasila dan NKRI.

“Sebaiknya pasal 2 huruf d Deklarasi segera direvisi atau dikoreksi, sehingga tidak ada bias di lapangan yang berujung pada kriminalisasi banyak orang, termasuk termasuk wartawan yang ingin menerapkan undang-undang pers dan HAM serta warga negaranya untuk memperoleh dan mencari informasi yang berimbang untuk memperoleh / menyebarluaskan kebenaran informasi / berita terkait FPI, ”ujarnya. menyimpulkan.

Kabarnya Kapolri Jenderal Idham Azis mengeluarkan pernyataan bernomor: Mak / 1 / I / 2021 tanggal 1 Januari 2021 tentang kepatuhan terhadap larangan penggunaan simbol dan atribut. sekaligus berakhirnya kegiatan Front Pembela Islam (FPI). Pengumuman ini diterbitkan sesuai dengan Surat Perintah Bersama (SKB) enam menteri yang diambil pada 30 Desember 2020.

Kepala polisi mengatakan empat hal dalam pengumumannya. Salah satu isi dari iklan tersebut menginstruksikan kepada masyarakat untuk tidak mengakses, mengunduh dan mendistribusikan konten apapun yang terkait dengan REIT, baik melalui website maupun media sosial, sebagaimana diatur dalam Pasal 2d.

Namun demikian, iklan pada pasal 2d dianggap sebagai ancaman bagi jurnalis dan media yang tugas utamanya mencari informasi dan menyebarluaskannya kepada masyarakat. Anggota pers yang tergabung dalam organisasi jurnalis juga telah menyatakan sikapnya untuk mengkritisi keputusan Kapolri, khususnya pasal 2d.

“Pengumuman Kapolri dalam pasal 2d berlebihan dan tidak sesuai dengan semangat kita sebagai negara demokrasi yang menghormati hak masyarakat untuk memperoleh dan menyebarluaskan informasi. Hal tersebut secara jelas tertuang dalam pasal 28F tahun UUD 1945 yang menyatakan: “

“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya, dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan mengirimkan informasi menggunakan semua saluran yang tersedia. “, tulis keterangan wartawan anggota organisasi tersebut seperti dikutip merdeka.com, Jumat (1/1).

Keputusan Kapolri tersebut dinilai mengancam tugas wartawan dan media yang karena profesinya menjalankan fungsi penelitian dan penyebarluasan informasi kepada masyarakat, termasuk di FPI. Sedangkan hak wartawan untuk mencari informasi diatur dalam Pasal 4 UU Pers No. 40 Tahun 1999, yang menyatakan bahwa “(3) Untuk menjamin kebebasan pers, pers nasional berhak. untuk mencari, memperoleh dan menyebarkan gagasan dan informasi ”.

Isi pernyataan Kapolres bahwa dia akan memperlakukan siapa saja yang menyebarkan informasi tentang FPI dianggap sebagai “pelarangan pembebasan”. Aturan ini dianggap bertentangan dengan Pasal 4 ayat 2 UU Pers.

Jurnalis yang tergabung dalam organisasi tersebut mendesak Kapolri untuk mencabut pasal 2d Deklarasi karena mengandung ketentuan yang tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Fatwa tersebut juga dianggap tidak sejalan dengan UUD 1945 dan bertentangan dengan undang-undang pers.

“Kami mendesak pers nasional untuk terus memberitakan berbagai hal yang berkaitan dengan kepentingan publik, sesuai dengan undang-undang pers.” [ded]

.


Source link

Check Also

Sembuh dari Covid-19, puluhan anggota Polri dalam plasma sembuh menjadi donor asal Bondowoso

Warta.top – Puluhan personel Polres Bondowoso mengikuti kegiatan donor plasma sembuh di RSUD Dr. Soebandi, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *