Home / peristiwa / Pemerintah mengklaim telah membiayai pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar Rp7,1 miliar

Pemerintah mengklaim telah membiayai pengobatan pasien Covid-19 di rumah sakit sebesar Rp7,1 miliar

Warta.top – Pemerintah sudah menyiapkan anggaran Rp 21 triliun untuk membiayai permintaan rumah sakit perawatan pasien Covid-19. Total anggaran yang dikucurkan untuk membayar klaim rumah sakit sudah mencapai 7,1 triliun rupee.

“Sekitar Rs 21 triliun sedang disiapkan pemerintah untuk pembayaran klaim,” kata Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan Abdul Kadir saat menghadiri jumpa pers yang disiarkan langsung di akun Youtube Kementerian Kesehatan, Jumat 16/10.

Abdul menjelaskan, tagihan rumah sakit hingga 15 Oktober mencapai Rp 12 triliun. Sedangkan sisa tagihan yang belum terbayar sekitar Rp 4 triliun yang masih dalam verifikasi.

Berdasarkan data yang masuk, Abdul memperkirakan biaya klaim bulanan yang harus ditanggung pemerintah ke rumah sakit tersebut mencapai Rp 3 triliun.

“Jumlah pembayaran per hari sudah mencapai sekitar 150 hingga 180 miliar per hari. Jadi jika 150 hingga 180 miliar per hari, kami asumsikan selama bulan ini kami akan mampu membayar sekitar 3 triliun lebih per bulan.” kata Abdul.

Abdul juga membahas kendala yang dihadapi rumah sakit dalam proses klaim biaya layanan pasien Covid-19. Salah satu penyebabnya adalah persyaratan yang harus dipenuhi rumah sakit agar dapat melakukan klaim tersebut.

“Setelah melihat ada kesulitan pembayaran dan ditemukan banyak kelompok sengketa, kami merevisi Kementerian Kesehatan (318 tentang pedoman teknis pembayaran klaim Covid-19) menjadi Permenkes 466. Di Depkes 466 ini, hanya ada 4 persyaratan yang harus dipenuhi oleh rumah sakit. Berbeda dengan dulu yang harus diselesaikan 10 orang, sekarang tinggal 4. Dan itu memudahkan rumah sakit untuk mengajukan klaim, ”ujarnya.

Selain soal persyaratan, Abdul juga menyebut salah satu kendala dalam proses klaim tersebut adalah adanya rumah sakit yang belum pernah bekerjasama dengan BPJS, sehingga ia kurang paham dengan proses pengajuan klaim.

Masalahnya, dari sekitar 1.900 rumah sakit yang menyampaikan keluhan ini, ada beberapa rumah sakit yang tidak bekerjasama dengan BPJS. Jadi, rumah sakit yang belum pernah bekerja sama dengan BPJS masih awam dan paham cara pengajuan klaim dengan menggunakan klaim elektronik BPJS. Makanya saat ini pendampingan diberikan kepada mereka yang belum mengenal BPJS untuk segera menyampaikan pengaduan, ”ujarnya.

Keterlibatan BPJS Kesehatan dalam proses pengaduan ini merupakan bentuk kerjasama Kementerian Kesehatan dengan BPJS Kesehatan. Beberapa peran BPJS dalam kerjasama ini adalah mengelola administrasi klaim, memverifikasi faktur, berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan dalam memproses pembayaran tagihan ke rumah sakit yang telah diverifikasi, dan memberikan hasil verifikasi ke Kementerian Kesehatan, yang kemudian akan dibayar oleh Kementerian Kesehatan.

Jurnalis peserta pelatihan: Maria Brigitta Jennifer [gil]

.


Source link

Check Also

Mendes PDTT: Sisa dana desa yang digunakan untuk PKTD menyerap 8 juta tenaga kerja

Warta.top – Menteri Desa untuk Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar mengatakan, …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *