Home / peristiwa / Pemerintah Kabupaten Cilacap meminta instansi dan perusahaan membentuk kelompok kerja Covid-19

Pemerintah Kabupaten Cilacap meminta instansi dan perusahaan membentuk kelompok kerja Covid-19

Warta.top – Pemerintah Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah meminta seluruh instansi dan pelaku usaha di daerah membentuk satuan tugas Covid-19. Tujuannya untuk menekan jumlah korban Covid-19 di kelompok perkantoran.

“Di setiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) sudah dibentuk pokja. Selain itu juga dipungut 20%, untuk setiap OPD sampai 20%, ”kata Sekretaris Daerah Cilacap Farid Ma’ruf, dihubungi di Cilacap, seperti dilansir Antara, Rabu (16/2). / 9).

Namun, jika hasil swab test dipastikan positif Covid-19, kata dia, seluruh karyawan OPD harus dites. Selain itu, pengaturan waktu kerja juga akan dilakukan jika ada karyawan OPD yang dipastikan positif Covid-19.

“Ada yang harus di kantor (sebanyak) 50 persen, lalu 50 persen (sisanya) bekerja dari rumah. Atau bila positif lebih dari dua orang, misalkan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kemarin, mereka dikurung 2 x 24 jam agar bisa bekerja dari rumah. tapi dengan catatan semua kamar harus disterilkan, jendelanya harus dibuka, agar sirkulasi udaranya cukup baik, ”terangnya.

Menurut dia, instansi vertikal Kabupaten Cilacap juga sudah membentuk kelompok kerja Covid-19 untuk unit perkantoran. Pemerintah Kabupaten Cilacap juga mengeluarkan surat edaran yang meminta instansi vertikal tersebut melaksanakan protokol kesehatan.

Bahkan, kata dia, pegawai sejumlah instansi vertikal seperti Kantor Imigrasi Cilacap, Kantor ATR / BPN Cilacap, dan Kejaksaan Cilacap juga sudah menjalani tes usap dan semuanya negatif untuk Covid-19.

“Begitu pula dengan perusahaan Cilacap. Kami juga menerbitkan surat edaran,” ujarnya.

Selain itu, Farid mengatakan saat ini sudah ada Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2020 tentang penanggulangan penyakit di Kabupaten Cilacap yang juga mengatur tentang pengelolaan Covid-19.

Selain itu, kata dia, Peraturan Bupati Cilacap nomor 126 tahun 2020 tentang penegakan, peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit di Indonesia. Virus Corona 2019 telah dirilis.

Menurutnya, Perbup dikeluarkan dalam rangka mengikuti Inpres nomor 6 tahun 2020 tentang peningkatan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian penyakit virus Corona 2019. .

Berkaitan dengan hal tersebut, ia mengatakan bahwa individu, institusi atau perusahaan yang melanggar protokol kesehatan akan mendapat sanksi secara bertahap.

Sanksinya bertahap, peringatan pertama, peringatan kedua, peringatan ketiga. Jika peringatan ketiga masih tidak sesuai dengan protokol sanitasi, maka kegiatan akan dihentikan, ”ujarnya.

Menurutnya, kegiatan yang diselenggarakan oleh perorangan dan lembaga / perusahaan harus mendapat izin dari Satgas Penanganan Covid-19 Kabupaten Cilacap dengan jumlah peserta maksimal pada kegiatan tersebut sebanyak 50 orang.

Meski demikian, kata dia, hingga saat ini belum ada instansi / perusahaan Kabupaten Cilacap yang melanggar protokol kesehatan. “Selalu patuhi protokol kesehatan,” katanya. [eko]

.


Source link

Check Also

Penderitaan pria paruh baya, korban geng motor, yang ingin putus, tapi tertabrak

Warta.top – Takdir miskin diuji oleh Toto Handoyo (59). Dia dibunuh dengan senjata tajam saat …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *