Home / peristiwa / Palace mengatakan pelarangan wakil menteri merangkap perwakilan bukanlah keputusan Mahkamah Konstitusi, hanya pendapat

Palace mengatakan pelarangan wakil menteri merangkap perwakilan bukanlah keputusan Mahkamah Konstitusi, hanya pendapat

Warta.top – Mahkamah Konstitusi mengeluarkan pendapat bahwa wakil menteri (wamen) tidak berhak menjalankan fungsi komisaris di perusahaan publik dan swasta secara bersamaan. Hal itu menanggapi gugatan Ketua Forum Kajian Hukum dan Konstitusi, Bayu Segara, di hadapan Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada awal Januari lalu.

Menanggapi hal tersebut, Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono mengatakan, Mahkamah Konstitusi belum memberikan keputusan terkait persidangan tersebut. Menurut dia, Mahkamah Konstitusi juga tidak menerima permintaan tersebut.

“Permohonan para pemohon sudah dinyatakan tidak dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku bagi menteri harus berlaku mutatis mutandis untuk jabatan wakil menteri. Keadilan, ”kata Dini dalam pesan singkatnya, Minggu (6/9).

Dini menjelaskan, pendapat pengadilan itu tidak mengikat. Karena itu bukan keputusan. Namun, pemerintah akan memperhatikan dan mempelajari lebih lanjut.

“Pemerintah akan memperhatikan dan mengkaji pendapat Mahkamah Konstitusi lebih lanjut,” kata Dini.

Sebelumnya diketahui, gugatan telah diajukan Presiden Forum Kajian Hukum dan Konstitusi Bayu Segara ke Mahkamah Konstitusi yang diajukan pada awal Januari lalu. Hakim Mahkamah Konstitusi juga mengatakan bahwa Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 mengatur larangan menteri untuk merangkap jabatan.

Wakil Menteri ditempatkan sebagai pejabat dengan status yang sama dengan Menteri. Yakni, jabatan politik dan bukan jabatan karir, yang juga membutuhkan akuntabilitas publik. [noe]

.


Source link

Check Also

Hormati perbedaan agar tidak bersikap intoleran

Warta.top – Pancasila sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Pergerakan kelompok yang ingin mengubah ideologi bangsa …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *