Home / peristiwa / Nilai Pengetatan Minuman Beralkohol PHRI Jawa Barat Lebih Realistis Daripada Larangan

Nilai Pengetatan Minuman Beralkohol PHRI Jawa Barat Lebih Realistis Daripada Larangan

Warta.top – Pelaku industri pariwisata dan hiburan berharap RUU Larangan RUU Minol tidak membuat minuman beralkohol dilarang sepenuhnya. Pembatasan dan pembatasan lokasi serta jual beli minuman beralkohol dinilai lebih realistis.

Presiden Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jawa Barat Herman Muchtar mengatakan aturan mengenai aturan minuman beralkohol sudah lama diatur oleh pemerintah kota Bandung yang dituangkan dalam regulasi tersebut. Daerah (Perda) Nomor 11 Tahun 2010 tentang Larangan, Pengawasan dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

Pembahasan RUU Minol harus lebih fokus pada sektor yang berwenang menjual minuman beralkohol. Misalnya hotel-hotel yang berada di kawasan wisata unggulan yang sering dikunjungi wisatawan asing. Atau krisis dalam ruang dan usia yang dapat dibeli oleh minuman beralkohol.

“Aturannya seperti hotel mana yang boleh menjual dengan izin. Jadi saya kira lebih berorientasi point of sale,” ujarnya, Sabtu 14/11.

Sementara itu, Barli Iskandar, presiden Himpunan Industri Pariwisata Hiburan Indonesia (HIPHI) Bandung, mengatakan sosialisasi RUU Minol harus lebih intens agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.

Prinsipnya akan mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah. Namun, jangan sampai hal ini berdampak signifikan pada sektor industri hiburan. Menurut data yang dimilikinya, di Bandung sendiri terdapat ratusan tempat yang menjual minuman beralkohol. Dari hotel, kafe hingga bar.

“Saya tidak tahu detail RUU ini. Yang mengaturnya adalah larangan minum (minuman beralkohol). Jika dilarang, akan berdampak (pada perekonomian). ‘Itu terbatas lebih baik dan lebih realistis,’ jelasnya.

“Mari kita berharap hasil RUU ini bisa adil dan pembahasannya dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, RUU pelarangan Minol kembali dibahas di DPR RI (Baleg) cabang legislatif, Selasa (10/11). Salah satu pengusul, anggota dari Fraksi PPP, Illiza Sa’aduddin Djamal, mengatakan pengusul RUU tersebut tidak hanya dari Fraksi PPP, tetapi juga dari Fraksi. PKS dan faksi Gerindra.

“18 anggota Fraksi PPP DPR, 2 anggota Fraksi PKS, dan 1 anggota Fraksi Gerindra telah mengajukan RUU tentang larangan minuman beralkohol, semangat dan tujuan pelarangan ini sejalan dengan tujuan negara sebagaimana tertuang dalam ayat 4 UUD 1945, “kata Illiza dalam keterangannya, Rabu (11/11).

Ia menyebutkan beberapa alasan mengapa PPP mengajukan RUU Pelarangan Minol. Pertama, ia menilai larangan minuman beralkohol merupakan amanat konstitusi dan agama, Pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945) 1945 yang menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup di kesejahteraan jasmani dan rohani, memperoleh tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik, serta hak atas pelayanan kesehatan. [fik]

.


Source link

Check Also

Gunung Ili Lewotolok meletus di wilayah Lembata disertai hujan abu

Warta.top – Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) melaporkan hujan abu dan kerikil mulai …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *