Home / peristiwa / Menko PMK: Surat nikah untuk calon pengantin siap menikah

Menko PMK: Surat nikah untuk calon pengantin siap menikah

Sabtu, 16 November 2019 4:06
reporter: independen

Wawancara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy, sebagai bagian dari DPR. © Liputan6.com / Johan Tallo

Warta.top – Muhadjir Effendy, menteri yang bertanggung jawab untuk mengoordinasi pengembangan kemanusiaan dan budaya (PMK), mengatakan bahwa akta nikah bukanlah hal baru.

"Ini bukan hal baru. Kementerian Agama sudah memberikan namanya untuk pengantin wanita," kata Muhadjir, Jumat (15/11).

Dia mengatakan perbedaannya adalah bahwa kali ini ruang lingkup fungsi dan peralatan telah diperluas. Selain melibatkan kementerian dan lembaga lain.

"Ruang lingkup fungsi dan bahan akan diperluas dengan melibatkan kementerian kesehatan, PPPA, Menkop, Kemenpora, dan terutama BKKBN," kata Muhadjir.

Dia menunjukkan bahwa tindakan pernikahan ini menyangkut calon pasangan muda. "Agar benar-benar siap menavigasi kehidupan rumah tangga," kata Muhadjir.

Muhadjir menindaklanjuti persyaratan untuk memiliki akta nikah bagi pasangan yang ingin menikah. Ini terkait dengan pendidikan kesehatan pengantin baru setelah menikah.

"Semua orang yang menikah harus mendapat informasi yang lebih baik tentang bagaimana menjadi pasangan menikah, terutama yang berkaitan dengan reproduksi. Karena mereka akan melahirkan anak-anak yang akan menentukan masa depan pernikahan ini. bangsa, "kata Muhadjir kepada SICC, Bogor, Jawa Barat, Rabu, 13 November 2019.

1 dari 2 halaman

RDP menolak dengan keras

Pada saat yang sama, Wakil Ketua Komite VIII DPR, Marwan Dasopang, mempertanyakan program sertifikasi pernikahan sebagai prasyarat untuk menikah. Marwan mengatakan bisnis swasta tidak pantas bagi pemerintah untuk campur tangan terlalu jauh.

"Pemerintah tidak pantas mendapatkannya, karena ini urusan yang sangat pribadi," kata Marwan.

Marwan mengatakan bahwa masalah izin pernikahan bukan tugas teknis utama kementerian yang bertugas mengoordinasikan pembangunan manusia dan budaya, tetapi dari Kementerian Agama.

"Ini bukan tanggung jawab Kementerian Koordinasi PMK, sudah cukup bahwa pernikahan dipercayakan kepada Kementerian Agama. Ini membingungkan syarat-syarat sertifikat dan menciptakan kebingungan bagi seorang birokrat dengan semua pertanyaan formal", dia menyatakan.

Alasan Kementerian Koordinator PMK, yang ingin memperbarui surat nikah di Indonesia melalui sertifikat, dianggap tidak relevan. "Peningkatan apa? Jika kamu mendapatkan sertifikat dan kamu menjamin tidak akan bercerai? Jika kamu masih bercerai, apakah status sertifikat itu memiliki fungsi yang sama dengan khotbah tentang konseling perkawinan?" katanya.

Politisi PKB menunjukkan bahwa pemerintah tidak dapat mengukur kelayakan seseorang yang layak atau tidak untuk menikah.

"Bagaimana Anda mengukur bahwa seseorang pantas mendapatkan sertifikat?" menutupnya.

2 halaman di 2

Golkar meminta untuk dipertimbangkan kembali

Demikian pula, Wakil Ketua Komite VIII DPR, Seperti Hasan Syadzily, meminta pemerintah untuk melakukan studi pidato sertifikasi pernikahan. Ace meminta pemerintah untuk melibatkan pihak-pihak yang terlibat dalam kebijakan untuk membahasnya secara menyeluruh.

"Masalah sertifikasi perkawinan tentu perlu diperiksa secara menyeluruh, baik dari segi prosedur maupun pada kelebihannya. Dalam hal prosedur, itu harus dikoordinasikan antara pihak-pihak yang terkait dengan kebijakan ini," kata Ace.

Di satu sisi, Ace mengakui pentingnya persiapan pernikahan dalam hal psikologi, usia dan kesehatan. Dia menganjurkan menghindari pernikahan anak, yang dilarang oleh hukum.

"Mengenai kesediaan seseorang untuk menikah dalam hal kesehatan psikologis, usia dan reproduksi, kita tentu saja harus berpendapat bahwa pernikahan anak tidak dilarang di bawah ketentuan hukum, "kata Ace.

Namun, politisi Golkar meminta sertifikasi itu tidak mahal bagi masyarakat dalam hal biaya. Juga, jangan mempersulit prosedur pernikahan.

"Jangan meninggalkan beban pada warga untuk menikah, terutama dalam hal biaya, dan jangan biarkan prosedur menjadi rumit," kata Ace.

(Rnd)

(Tag ToTranslate) Sertifikat Perkawinan (t) PMK Menteri Koordinasi Muhadjir Effendy (t) Muhadjir Effendy (t) Jakarta


Source link

Check Also

Komisi X DPR memberikan banyak "pekerjaan rumah" kepada Nadiem Makarim

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Liputan6.com/JohanTallo Warta.top – Seorang anggota Komisi X DPR memberikan …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *