Home / peristiwa / KUA PPAS Disepakati bahwa APBD 2021 merupakan instrumen pemulihan ekonomi Banyuwangi

KUA PPAS Disepakati bahwa APBD 2021 merupakan instrumen pemulihan ekonomi Banyuwangi

Warta.top – Usai berdiskusi bersama akhir-akhir ini, pemerintah kabupaten dan DPRD Banyuwangi menyetujui anggaran prioritas kebijakan 2021 dan pagu anggaran sementara (KUA-PPAS), Jumat 20/11.

Rapat pleno penandatanganan perjanjian KUA-PPAS 2021 dipimpin oleh Presiden DPRD Banyuwangi I Made Cahyana Negara didampingi oleh tiga orang wakil presiden dewan, yaitu Bapak Ali Mahrus, Michael Edy Hariyanto dan Ruliyono. Sementara itu, Bupati Abdullah Azwar Anas dan Sekretaris Daerah (Sekkab) Mujiono menghadiri rapat pleno virtual pendapa Blambangan Sabha Swagata.

Dalam sambutannya Bupati Anas menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak yang telah bekerja keras untuk berperan serta dalam pembangunan dan kemajuan Banyuwangi.

Anas mengindikasikan, APBD 2021 ke depan dirancang sebagai upaya pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19. Yakni melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan sumber daya manusia.

“Tentunya diperlukan keterlibatan masyarakat. Untuk itu, ke depan masyarakat akan dilibatkan sebagai aktor utama dalam pencegahan, identifikasi, tanggap dan pemulihan dampak pandemi. “kata Anas.

Anas mengaku, pihaknya juga mendapat laporan dari Sekkab Mujiono selaku ketua TAPD bahwa KUA / PPAS APBD 2021 telah dibahas secara mendalam dengan komisi dan DPRD Bangar dalam semangat menjaga dan meningkatkan. kinerja pembangunan daerah dalam menghadapi tantangan yang semakin meningkat.

© 2020 Warta.top

“Karena itu kami optimis APBD 2021 akan terus berfungsi sebagai instrumen untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Banyuwangi. Selain mengantisipasi kemungkinan permasalahan yang masih akan terjadi hingga akhir 2021 “, apakah dia menyatakan.

Pada saat yang sama, Wakil Presiden DPRD, Ali Mahrus menyatakan bahwa kebijakan umum APBN 2021 adalah percepatan pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan sumber daya manusia. (RH). Kebijakan umum anggaran kemudian ditetapkan dalam prakiraan prioritas dan plafon anggaran (PPAS).

Berdasarkan hasil pembahasan PPAS antara Banggar dengan Tim Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (TAPD), prioritas daerah untuk tahun depan telah ditetapkan dalam dua jenis, yaitu prioritas karena bersifat wajib. itu sendiri dan prioritas mendukung pelaksanaan strategi pembangunan, ”kata Mahrus saat membacakan laporan hasil pembahasan KUA-PPAS. .

Mahrus menjelaskan, yang menjadi prioritas karena bersifat wajib itu sendiri meliputi empat hal, yakni pendidikan, kesehatan, pelayanan publik, dan urusan pemerintahan.

Sementara itu, prioritas untuk mendukung strategi pembangunan terbagi menjadi empat sumbu, yaitu pemulihan ekonomi dengan memastikan sistem pasar yang berorientasi pada kelas bawah; menjamin keberlanjutan kegiatan ekonomi masyarakat, khususnya UMKM; serta meningkatkan peluang kerja dan menciptakan lapangan kerja komunitas.

“Ini termasuk keterpaduan pembangunan pariwisata, pertanian, perdagangan dan sektor lainnya,” kata Mahrus.

Mahrus kemudian merinci struktur APBD 2021. Pendapatan daerah diperkirakan mencapai Rp 2,786 triliun. Proyeksi pendapatan juga mempengaruhi pos belanja APBD. Total belanja daerah dalam APBD 2021 diharapkan mencapai Rs 2,881 miliar. [hhw]

.


Source link

Check Also

Inilah 6 vaksin Corona Covid-19 yang legal digunakan di Indonesia

Warta.top – Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan (Kemenkes) telah mengidentifikasi enam jenis vaksin Corona Covid-19 yang …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *