Home / peristiwa / KPK mengklaim struktur “ gemuk ” untuk meningkatkan kinerja

KPK mengklaim struktur “ gemuk ” untuk meningkatkan kinerja

Warta.top – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menjadi sorotan. Penambahan struktur baru sesuai dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 7 Tahun 2020 dipandang sebagai cara untuk memperbesar KPK.

Pelaksana tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri mengklaim penambahan struktur baru di KPK dilakukan untuk meningkatkan kinerja pemberantasan. Korupsi.

“Kami perlu melakukan pembenahan organisasi sebagai jawaban atas amanat undang-undang, dan kami berupaya untuk terus meningkatkan kinerja kami ke depan,” kata Ali dalam keterangannya, Minggu (22/11/2020).

Ali mengatakan, pada Perkom 7/2020, KPK hanya menambah total 7 posisi baru. Terdiri dari 6 pejabat struktural, yaitu 1 pejabat tingkat 1 dan 5 pejabat setingkat 3, dan 1 pejabat non struktural yaitu staf khusus.

“Penambahan itu setelah memperhitungkan jumlah postingan tambahan baru, postingan lama yang dihapus dan perubahan nama / nomenklatur postingan, baik di tingkat wakil maupun sekjen,” kata Ali.

Berikut rincian nama jabatan baru di KPK menurut Perkom 7/2020.

1. Anggota Parlemen Bidang Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

2. Asisten koordinasi dan supervisi

3. Direktorat jejaring pendidikan

4. Arahan sosialisasi dan kampanye anti korupsi

5. Arahan inisiasi dan pengembangan partisipasi masyarakat

6. Departemen Anti Korupsi dan Akreditasi Badan Usaha

7. Direktorat Koordinasi dan Pengawasan Wilayah 1 – 5 (5 posisi)

8. Pusat Perencanaan Strategis Pemberantasan Korupsi

9. Inspeksi

10. Direktorat Manajemen Informasi

11. Departemen Deteksi dan Analisis Korupsi

12. Perencanaan strategis

13. Organisasi dan manajemen

14. Manajemen kinerja dan risiko

15. Bagian berita

16. Bagian diseminasi dan publikasi

17. Sekretariat inspeksi

18. Asisten Sekretariat yang membidangi koordinasi dan pengawasan

19. Asisten Sekretariat Bidang Pendidikan dan Partisipasi Masyarakat

20. Personel khusus

Ada 16 nama pekerjaan lama yang telah dihapus

1. Penasihat

2. Asisten Pengendalian Internal dan Pengaduan Masyarakat / PIPM

3. Koordinator wilayah (Korwil ada 9 posisi)

4. Departemen Pengendalian Internal

5. Departemen Pendidikan dan Pengabdian kepada Masyarakat

6. Bagian Ortala Renstra

7. Seksi Berita dan Publikasi

8. Sekretariat PIPM

Pada step 1 terdapat 2 nama pos tambahan, namun terdapat penghapusan satu pos lama yaitu wakil PIPM. Pada langkah 2 tingkat, 11 posting baru ditambahkan, tetapi juga menghilangkan 11 posting lama.

Sementara itu, pada langkah level 3, 8 posting baru ditambahkan dan 3 posting lama dihapus. Penambahan 2 jabatan baru pada level 1 yaitu pendamping koordinasi dan supervisi serta pendamping pendidikan dan partisipasi masyarakat, memenuhi amanat pasal 6 huruf b dan d terkait pelaksanaan fungsi koordinasi dan pengawasan serta pasal 7 ayat (1) huruf c, d dan e UU KPK.

“Sementara untuk personel khusus, harus kami tegaskan bahwa mereka bukan personel ahli,” kata Ali.

Dengan demikian, menurut Ali, kelompok pos khusus termasuk dalam kategori non struktural. Dalam Perkom disebutkan bahwa staf khusus maksimal 5 orang dengan fungsi menggantikan jabatan dewan di KPK yang ditetapkan maksimal 4 orang dan dihapuskan dengan UU No.

“KPK menjamin pelaksanaan tugas dan fungsi KPK tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas dan profesionalisme,” kata Ali.

Sumber: Liputan6.com

Jurnalis: fachrur Rozie [ded]

.


Source link

Check Also

Peningkatan dari ekonomi mikro ke pertanian menjadi pusat adopsi PDS Banyuwangi pada tahun 2021

Warta.top – Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas mengatakan, penyusunan Raperda Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *